Pemprov Sulsel
Ratusan Petani, Kades dan Relawan Andalan Hati Diskusi Rembuk Tani Andalan Hati Di Barru

KITASULSEL—BARRU – Forum Rembuk Tani Andalan Hati berlangsung penuh semangat persatuan dan sukses digelar yang dipusatkan di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kamis (24/4/2025).
Mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Lahan Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan,” forum ini menjadi momentum dalam mendukung percepatan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulsel, Abdul Gafar yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Andi Abustan, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin, seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barru hingga Relawan Andalan Hati se-Kabupaten Barru.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, petani, dan relawan untuk menyusun langkah nyata dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari kelangkaan pupuk, serangan hama, hingga keterbatasan akses lahan dan pasar.

Ketua Forum Rembuk Tani sekaligus Koordinator Relawan Andalan Hati, Muhammad Yusuf Ali mengungkapkan rembuk tani ini adalah ikhtiar kolektif agar petani tidak lagi merasa sendiri menghadapi tantangan di lapangan.
“Selama ini banyak kendala mulai dari hama, pupuk yang terus berkurang, hingga akses usaha tani. Forum ini hadir sebagai ruang untuk menyatukan semua elemen agar petani lebih berdaya saing,” ungkap Yusuf Ali yang akrab disapa Ucu.
Menurutnya, Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Jangan-Jangan, memiliki potensi pertanian dan lahan yang sangat besar untuk dikembangkan.
Karena itu, kata Ucu, keterlibatan petani, relawan, pemerintah dan dunia usaha dalam forum ini sangat penting agar tidak ada lagi hasil pertanian yang terhambat proses produksinya.
“Disini juga kami sudah hadirkan para pengusaha dalam forum ini agar petani bisa terhubung langsung dengan pasar. Kalau petani budidaya, harus jelas arahnya, harus jelas hasilnya,” tegasnya.
Plt Kadis TPH-Bun Sulsel, Abdul Gafar dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan melalui kebijakan yang terarah dan menyeluruh.
Ia menambahkan, Kabupaten Barru memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi dan sinergi kuat antara petani dan pemerintah agar semua program berjalan beriringan.
Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan Rembuk Tani Andalan Hati di wilayahnya.
“Harapannya kami ingin agar ruang seperti ini terus ada. Ini penting sebagai forum para petani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari pemerintah, terutama dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Andi Ina juga menegaskan bahwa Kabupaten Barru siap mengambil bagian dalam mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo.
“Target swasembada pangan 3 juta ton bukan mustahil jika semua daerah ikut bergerak. Kami ingin Barru ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar ini,” pungkasnya.
Diakhir acara, para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru melakukan Deklarasi pembentukan Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan mendukung terbentuknya 70 ribu Koperasi Merah Putih se-Indonesia.
Sebagai informasi, Forum Rembuk Tani Andalan Hati sebelumnya telah digelar di Kabupaten Maros dan dijadwalkan akan berlanjut di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan hingga bulan Juni 2025 mendatang.
Pemprov Sulsel
SLO dan SPB Nelayan Sulsel Kembali Diterbitkan, Relaksasi Aturan VMS Berlaku hingga Desember 2025

KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Nelayan di Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya bisa kembali melaut setelah SLO dan SPB Nelayan Sulsel Kembali Diterbitkan, Relaksasi Aturan VMS Berlaku hingga Desember 2025Republik Indonesia memberikan relaksasi sementara terkait kewajiban pemasangan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau Vessel Monitoring System (VMS).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulsel, Muhammad Ilyas, mengonfirmasi bahwa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Perintah Berlayar (SPB) sementara dapat kembali diterbitkan bagi kapal-kapal yang belum memasang VMS.

“Alhamdulillah, sore ini kami sudah dapat informasi dari Direktur Pengendalian Operasi Armada bahwa SLO dan SPB sudah bisa diterbitkan kembali untuk kapal-kapal yang belum memasang VMS dan dapat beroperasi di laut,” ujar Ilyas usai rapat koordinasi daring antara Pemprov Sulsel dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP RI pada Senin, 14 April 2025.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan perpanjangan relaksasi aturan VMS yang diajukan DKP Sulsel, berdasarkan aspirasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulsel.

Ilyas menjelaskan bahwa relaksasi sementara ini masih berlaku hingga Desember 2025, menyusul kekhawatiran dampak ekonomi akibat terhentinya operasional 382 kapal nelayan di Sulsel yang belum memasang VMS.
“Permohonan ini kami ajukan bersama DKP provinsi lain sebagai bentuk respons atas tuntutan nelayan di hampir seluruh daerah yang mengalami kendala serupa,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Sulsel juga mengambil langkah konkret dengan mempercepat pengalokasian anggaran subsidi pengadaan VMS pada APBD Perubahan 2025. Bantuan ini akan difokuskan pada kapal di bawah 30 GT untuk meringankan beban nelayan kecil sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.
Ketua DPD HNSI Sulsel, Andi Chairil Anwar, menyambut positif kebijakan ini.
“Pada prinsipnya kami menyambut gembira dan bersyukur karena upaya kami dari HNSI berkordinasi dengan Pemprov Sulsel melalui DKP diapresiasi positif oleh KKP,” ujarnya.
Ia juga mengonfirmasi bahwa proses penerbitan SLO dan SPB sudah mulai berjalan sejak keputusan relaksasi diumumkan.
“Proses pelayanan SLO dan SPB tadi sore sudah berjalan sesuai laporan dari pemilik kapal ke kami,” tambahnya.
Relaksasi ini dinilai sebagai angin segar bagi nelayan Sulsel, khususnya di tengah musim penangkapan ikan yang ideal pada bulan April hingga Agustus. Namun, Andi Chairil menekankan pentingnya kepastian jangka panjang terkait regulasi ini.
“Kami sedang mempersiapkan surat yang akan kami kirimkan dalam 1-2 hari ke Komisi IV DPR RI, agar kegiatan nelayan memiliki kepastian ke depan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kebijakan wajib VMS sebelumnya menuai pro-kontra. Teknologi ini penting untuk mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, namun biaya pemasangan yang mencapai Rp10-15 juta per unit dinilai memberatkan nelayan tradisional.
Dengan kebijakan relaksasi ini, nelayan Sulsel dapat kembali berlayar, menjaga roda perekonomian mereka tetap berputar. (*)
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login