Connect with us

Nasional

Kemensos Bakal Berdayakan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat, Ini Programnya

Published

on

Kitasulsel–SERANG Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya, melalui program pemberdayaan bagi orang tua yang anaknya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

“Orang tuanya juga kami bantu. Rumahnya, insya Allah, akan diperbaiki lewat program pemerintah. Orang tuanya diberdayakan, anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu yang dikutip dari Antaranews pada Minggu (25/5/2025).

Menurut Gus Ipul, program pemberdayaan ini juga akan melibatkan peran pemerintah daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diyakini menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia untuk keluar dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih cerah.

BACA JUGA  Bumerang Isu Boikot di Indonesia, Pakar: Waspada, Bisa Tingkatkan Gelombang PHK

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat meninjau penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan salah satu orang tua calon siswa, Rustini.

“Saya tadi bertemu Ibu Rustini. Penghasilannya rata-rata Rp 50 ribu per hari untuk menghidupi tiga anak. Beliau adalah single parent sekaligus penyandang disabilitas. Rumahnya hanya 2 x 3 meter, dihuni empat orang. Inilah keluarga yang mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

Penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin digelar setiap bulan.

Dalam forum itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Pendamping sosial kemudian mendata anak-anak yang akan lulus SD atau SMP, dan melakukan pendekatan langsung ke rumah mereka.

BACA JUGA  Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan

Salah seorang calon siswa, Rizky (17), anak sulung Rustini, tercatat dalam desil 1 atau kelompok paling miskin di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rizky tinggal bersama ibu dan dua adiknya di rumah sempit milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berlokasi di daerah dengan akses jalan curam.

Rumah mereka berlantaikan tanah yang hanya dilapisi karpet, beratap seng, tanpa listrik, dan tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Karena tekanan ekonomi, Rizky terpaksa putus sekolah dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun, di tengah keterbatasan, semangatnya untuk belajar tetap menyala. Ia ingin kembali menuntut ilmu dan mengubah masa depan melalui Sekolah Rakyat.

BACA JUGA  Transformasi Pertanian Lewat Hilirasasi, Mentan Amran Optimis Indonesia Bisa Jadi Negara Superpower

“Setelah lulus dari Sekolah Rakyat saya ingin jadi orang yang lebih baik, mewujudkan cita-cita punya bengkel otomotif sendiri. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Menteri. Semoga sehat selalu,” ucap Rizky penuh harap.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat dirancang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Model sekolah ini adalah pendidikan berasrama 24 jam yang menggabungkan pembelajaran formal, penguatan karakter, serta orientasi dan matrikulasi.

Calon siswa tidak diwajibkan mengikuti tes akademik, melainkan hanya perlu lolos verifikasi administratif berbasis DTSEN dan masuk dalam desil 1 atau 2 (kelompok miskin). (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

JK Tegaskan Keadilan Jadi Kunci Mencegah Konflik Sosial dan Keagamaan di Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 sekaligus Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa keadilan merupakan faktor paling fundamental dalam mencegah konflik sosial maupun keagamaan di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Penanganan dan Resolusi Konflik Sosial di Indonesia: Belajar dari Pak JK” yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jumat (14/11/2025).

Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Jakarta itu, JK memaparkan bahwa sejak Indonesia merdeka, tercatat sekitar 15 konflik besar yang menelan korban lebih dari seribu jiwa. Menurutnya, sebagian besar konflik tersebut dipicu oleh ketidakadilan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

BACA JUGA  Gedung Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Juli 2025, Maluku Siap Jadi Percontohan

“Inti dari banyaknya konflik adalah ketidakadilan. Karena itu, keadilan, kemajuan, dan kemakmuran menjadi dasar penting bagi terciptanya perdamaian,” tegas JK.

Pencegahan Lebih Penting daripada Penyelesaian

JK mengingatkan bahwa mencegah konflik jauh lebih penting daripada menanganinya setelah pecah. Konflik sosial, kata dia, kerap muncul dari persoalan lokal yang tidak mendapat penanganan cepat, termasuk hubungan antarwarga hingga isu antarumat beragama.

Terkait konflik keagamaan, JK menekankan bahwa sejumlah kasus besar yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak berawal dari ajaran agama, melainkan persoalan sosial-politik yang kemudian melebar menjadi isu keagamaan.

“Poso dan Ambon itu bukan dimulai dari perbedaan agama, tetapi konflik politik yang kemudian dibawa ke ranah agama,” tandasnya.

BACA JUGA  Prabowo Perintahkan Tangkap Semua Pelaku Beras Oplosan

Peran Strategis FKUB dan Dialog Antarumat Beragama

Dalam paparannya, JK juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ia prakarsai sejak awal di Makassar. Forum itu, menurutnya, terbukti efektif menciptakan ruang dialog bagi pemuka lintas agama.

“Dulu kami mengadakan pertemuan bulanan di masjid, katedral, hingga pura. Tokoh agama memberikan penjelasan tentang ajarannya masing-masing sehingga tidak ada salah paham,” jelas JK.

Ia menekankan bahwa penyuluh agama memegang tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni sosial dengan menyampaikan pesan damai, adil, dan menyejukkan kepada masyarakat.

“Islam adalah rahmatan lil alamin. Penyuluh agama harus menjadi penyejuk, bukan pemicu ketegangan,” ujar mantan Wapres dua periode itu.

BACA JUGA  Presiden Prabowo Sebut Negara yang Lengah Akan Jadi Budak

Kesejahteraan Masyarakat Jadi Faktor Penting

JK juga menegaskan hubungan erat antara kesejahteraan ekonomi dan potensi konflik. Menurutnya, banyak konflik terjadi di wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

“Kalau masyarakat sejahtera, konflik jarang terjadi,” ujar JK.

Ia menambahkan, memakmurkan rumah ibadah harus berjalan seiring dengan upaya memakmurkan masyarakat, agar harmoni sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Keadilan, Komunikasi, dan Penghormatan Antarumat Beragama

Menutup paparannya, JK kembali menegaskan bahwa keadilan, penghormatan terhadap keyakinan, serta komunikasi yang baik antarumat beragama adalah fondasi utama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Dengan berlaku adil dan saling memahami, kita bisa membangun Indonesia yang aman, adil, dan makmur,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel