Connect with us

Gelar Rakor dengan PDAM Makassar, Hamka Darwis : Dinas PU Sepakat Pembagian Wilayah Pengelolaan Air Limbah Domestik

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kota Makassar telah menetapkan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah (UPT BLUD PAL) Dinas Pekerjaan Umum untuk mengelola air limbah domestik di 11 kecamatan.

Pengumuman resmi ini dibuat dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Kelembagaan IPAL Losari, yang dipimpin oleh Kabag Hukum yang mewakili Sekda Kota Makassar.

Menurut Hamka Darwis, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Air Limbah Dinas PU Makassar, rapat koordinasi ini telah menghasilkan kesepakatan antara UPT BLUD PAL Dinas PU dan Direksi PAL PDAM Kota Makassar.

Ia juga mengungkapkan kegembiraannya atas hasil yang dicapai dalam rapat ini.

“UPT BLUD PAL DPU Kota Makassar diberi kewenangan untuk mengelola air limbah domestik di 11 kecamatan,” kata Hamka, Rabu (05/04/2023).

Lanjut ia mengatakan bahwa, hasil dari rapat ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan Peraturan Walikota (Perwali).

Aturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Air Limbah Nomor 1 Tahun 2016 dan Perda Perumda Air Minum Nomor 7 Tahun 2019.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, Daniati menambahkan empat kecamatan lainnya, yaitu Mamajang, Mariso, Tamalate, dan Ujung Pandang, diberikan kewenangan untuk mengelola air limbah domestik kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.

Dalam hal ini, PDAM Makassar akan bertanggung jawab atas pengelolaan air limbah domestik di kecamatan tersebut.

Keputusan Pemerintah Kota Makassar ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan air limbah domestik di wilayah tersebut dan menjamin kualitas lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Rapat koordinasi pemantapan kelembagaan pengelolaan IPAL Losari ini sudah menghasilkan kesepakatan antara Pihak UPT BLUD PAL Dinas PU dan Pihak Direksi PAL PDAM Kota Makassar,” tutupnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Hujan dan Medan Berat Tak Halangi Pemkab Sidrap Bermalam di Desa

Published

on

Kitasulsel–WAJO Di bawah hujan dan suguhan medan berat, Rombongan II Pemerintah Kabupaten Sidrap melaju menuju Desa Awo, Kabupaten Wajo, Sabtu (5/7/2025).

Perjalanan ini dalam rangka program “Bermalam di Desa” yang diinisiasi Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif, melibatkan Polres Sidrap dan komunitas Indonesia Off-road Federation (IOF) Sidrap.

Rombongan II dipimpin Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Andi Rahmat Saleh, dan sejumlah kepala OPD.

Mereka mengambil rute yang disebut jalur normal, yakni melalui Pangkajene – Anabanua – Bulete – Desa Lompo Loang hingga mencapai Desa Awo.

Meski dianggap jalur “aman”, perjalanan ini jauh dari kata mudah. Sepanjang kurang lebih 20 kilometer dari poros Makassar–Palopo di wilayah Kecamatan Keera, medan licin, jalan berlumpur, dan cuaca gerimis mengadang rombongan.

Namun dengan tekad kuat, rombongan terus melaju hingga tiba di Jembatan Lanrangnge, Desa Awo, tempat mereka dijadwalkan bertemu Rombongan I yang dipimpin Bupati Syaharuddin Alrif.

Rombongan I sendiri menempuh jalur ekstrem dari arah Desa Lombok, Kecamatan Pitu Riase. Jalur ini dikenal terjal dan hanya dapat dilalui kendaraan khusus.

Tak hanya menembus medan berat, rombongan tersebut juga menjadi saksi upaya perintisan jalan sejauh 3 kilometer yang tengah dilakukan untuk membuka akses yang sempat tertutup.

Proses ini melibatkan pembersihan semak, perbaikan sejumlah jembatan, dan pelebaran jalur dengan dukungan alat berat yang kini sedang dimobilisasi ke lokasi.

Kerja sama lintas sektor ini menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam membuka jalur yang diharapkan masyarakat.

Bupati Syaharuddin menyatakan, kegiatan “Bermalam di Desa” bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini adalah aksi nyata untuk menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat di pelosok.

“Dengan hadir langsung di desa terjauh, kita melihat dari dekat kondisi infrastruktur, pelayanan dasar, serta menyerap aspirasi masyarakat,” jelas Syaharuddin.

Sesi awal program Bermalam di Desa menyasar tiga desa terjauh di wilayah Sidrap, yakni Desa Buntubuanging, Belawae, dan Dengeng-dengeng.

Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya hadir di balik meja, tetapi juga di tengah lumpur dan hujan, bersama rakyat. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel