Connect with us

Dorong Ekonomi Kreatif, TP PKK Kota Makassar Beri Pelatihan Batik Lontara Ibu-Ibu Kecamatan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pokja III TP PKK Kota Makassar menggelar Pelatihan Membatik Kain Lontara. Giat ini digelar selama sehari sejak pagi hingga sore hari di Baruga Anging Mammiri, Kamis (4/5/2023).

Pemerintah Kota Makassar sejak periode awal Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diketahui telah menginisiasi pengembangan dan penggunaan motif batik lontara yang diharapkan jadi khas Makassar.

Mendukung hal itu, Tahun ini Pokja III TP PKK Kota Makassar kembali memberikan pelatihan membatik. Mulai dari cara melukis, mencampur warna, hingga merebus kain.

Sebanyak 40 peserta mengikuti pelatihan, terdiri dari pengurus Pokja III TP PKK Kota Makassar dan IRT dari tiap kecamatan.

Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail hadir dan membuka secara resmi pelatihan tersebut. Dalam sambutannya Indira menuturkan pelatihan ini sebagai pembekalan keterampilan membatik.

Sehingga dirinya berharap, lewat pelatihan ini dapat melahirkan berbagai keunikan batik khas Makassar. Terutama huruf lontara yang khas dan dianggap menjadi salah satu aksara yang mendunia.

“Lontara kita harapkan bisa jadi ikon, karena Kota Makassar kita punya lontara. Kita berharap dari sini triggernya nanti batik lontara mendunia, karena kata lontara itu sangat mendunia,” kata Indira.

Indira lantas menyemangi para peserta latihan yang hadir. Dia menekankan pentingnya kreativitas untuk mengangkat ikon unik Makassar kedalam batik.

“Semua yang mengikuti program ini harus sungguh-sungguh. Disini harus kita ciptakan kreatif kita mulai dari pemilihan warnanya hingga desainnya,” tekannya.

Sekretaris TP PKK Kota Makassar Iin Yusuf Majid merincikan, program ini merupakan pelatihan lanjutan dari sosialisasi membatik 2022 lalu. Tahun ini peserta pelatihan diarahkan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya ke dalam bentuk karya.

“Tahun ini langsung mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dari pelatihan materi tahun lalu. Selanjutnya mereka yang hadir hari ini nantinya menjadi narasumber di kegiatan membatik Pokja III di kecamatan masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, pelatihan membatik juga sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi warga lewat kreativitas para IRT dengan memproduksi kain batik celup maupun batik tulisan tangan.

“Kita berharap 15 kecamatan yang ikut pelatihan ini bisa maksimal mengajarkan apa yang mereka peroleh ke kecamatan masing-masing, sehingga mampu menciptakan dampak pendapatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Iin berharap lewat giat ini lorong PKK dapat menumbuhkan komunitas yang menyenangi kain batik serta dapat memproduksi kain batik lontara maupun batik khas Makassar secara mandiri.

“Outputnya, batik lontara dari setiap kecamatan kita harap ada, tercipta ikon kecamatan khas masing-masing,” harapnya.

Adapun pelatihan membatik ini menghadirkan instruktur dari TP PKK Provinsi yakni Sekretaris PKK Sulsel, Zulfitriani Dwiyanti Mustaka. Kegiatan turut dirangkaikan dengan penyerahan alat membantik kepada seluruh peserta dari 15 kecamatan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Dorong Sertifikasi Anggota Badan Pemusyawaratan Desa

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyatakan komitmennya untuk memperkuat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra strategis pemerintahan desa.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sulawesi Selatan di VIP A Baruga Lounge Kantor Gubernur, Kamis, 3 Juli 2025.

Audiensi ini menjadi bagian dari rangkaian menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional dan Rapat Kerja Nasional ABPEDNAS pada 3–5 Juli 2025 di Jakarta.

“BPD bukan hanya pelengkap di struktur pemerintahan desa. Mereka adalah mitra strategis kepala desa yang wajib memahami regulasi terbaru, peran strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Fatmawati Rusdi.

Fatmawati menegaskan bahwa BPD memiliki posisi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan partisipatif.

Ia mendorong agar anggota BPD dibekali dengan pelatihan berkelanjutan dan didorong untuk memiliki sertifikasi sebagai bentuk pengakuan kompetensi.

“Saya mengapresiasi langkah ABPEDNAS yang konsisten memfasilitasi pelatihan rutin untuk BPD. Ke depan, perlu ada sertifikasi bagi anggota BPD demi profesionalisme,” tambahnya.

Fatmawati juga menyoroti peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan APBDes secara akuntabel dan transparan. Partisipasi publik dalam proses kebijakan desa juga dianggap sebagai pilar penting demokrasi di tingkat desa.

“BPD harus aktif mengawasi APBDes, memastikan bahwa setiap rupiah betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tidak kalah penting, libatkan masyarakat secara luas dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan desa. Itu kunci demokrasi di tingkat desa,” kata Fatmawati.

Wagub Sulsel pun mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaporan dan transparansi kerja BPD. Platform daring dinilai dapat memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPD.

Sementara itu, Penasehat ABPEDNAS Sulsel, Supriadi Kadir, mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap pemberdayaan desa.

Ia menilai dan berharap kerja sama yang terjalin selama ini dapat semakin diperkuat untuk meningkatkan kapasitas seluruh perangkat desa, bukan hanya kepala desa, tetapi juga BPD serta elemen masyarakat desa lainnya.

“Kehadiran kita untuk memperkuat kemitraan. Pemprov Sulsel selama ini sangat peduli, terutama terhadap peningkatan kapasitas semua elemen desa,” ujar Supriadi.

Ia menegaskan bahwa ABPEDNAS melihat dukungan Pemprov sebagai pendorong utama kemajuan desa di Sulsel.

“Respons Bu Wagub sangat luar biasa, dukungan penuh selalu diberikan. Kita melihat banyak desa di Sulsel yang sudah berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Ini bukti komitmen Pemprov,” tuturnya.

Audiensi ini menjadi tonggak penting bagi sinergi ABPEDNAS dengan Pemprov Sulsel dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan akuntabel di Sulawesi Selatan. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel