Empat SMP di Makassar Tak Mampu Cukupi PPDB 2023
Kitasulsel–Makassar–Sebanyak empat sekolah menengah pertama (SMP) belum mencukupi keterisian kelas pada masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 jalur zonasi. Empat sekolah tersebut yaitu SMP 21, SMP 13, SMP 53 dan SMP 54.
Seperti SMP 21 dan SMP 13 yang berada di Kecamatan Rappocini, SMP 30 di Kecamatan Tamalarea dan SMP 54 di Kecamatan Tamalate.
“SMP 21 itu ada lima kelas, yang terisi baru empat kelas dari sembilan kelas yang ada,” kata Muhyiddin Mustakim dilansir CNN, Sabtu (22/7/23).
“Wilayah di pinggiran kota seperti di Kecamatan Biringkanaya yang belum terpenuhi artinya masih ada kelas yang tersisa. Kecuali smp 30 memang (kurang pendaftarnya), SMP 13 itu sudah oke. SMP 54 masih ada yang belum terisi,” imbuhnya.
Tak hanya di pinggiran kota, satu sekolah yang berada di tengah kota di Kecamatan Ujung Pandang yaitu SMP 53 juga masih memiliki tiga kelas kosong.
“SMP 53 yang berada di Jalan Samiun tepat di tengah Kota Makassar baru terisi satu kelas, masih ada 3 kelas yang kosong,” bebernya.
Muhyiddin mengatakan selain karena lokasi, kekosongan beberapa sekolan juga disebabkan banyak orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu atau yang dianggap unggulan.
Berkaca pada kondisi tersebut, Muhyiddin menghapus sistem zonasi di Makassar.
“Kita sampaikan ke warga Makassar tidak ada lagi jalur zonasi, silahkan pilih sekolah yang dekat dari rumahnya. itulah solusi. Jangan memaksakan anaknya untuk sekolah tertentu. Pemerintah Kota Makassar telah menjadikan semua sekolah unggul, karena target capaian dari 18 revolusi pendidikan. Sama semua sekolah,” jelasnya.
Ia menjamin seluruh anak di usia sekolah akan mendapatkan pendidikan mulai dari tingkatan SD hingga SMP yang menjadi naungan pemerintah kota.
“Kita jaminkan berikan ruang untuk belajar. Pengelolaan pendidikan bukan hanya pemerintah tapi juga swasta. Jumlahnya yang masuk ke sekolah swasta ada ribuan dan itu kita telah kerjasama dengan sekolah swasta. Itulah yang kita lakukan,” pungkasnya.
Kementrian Agama RI
Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.
“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.
Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.
Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login