Reses, Legislator Makassar Budi Hastuti Banyak Menerima Keluhan Dari Warga

Published

2 tahun ago

1 November 2023

Kitasulsel–Makassar–Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti telah melaksanakan Reses pertama masa persidangan tahun 2023/2024 di daerah pemilihannya (Dapil 5) meliputi Kecamatan Mariso, Mamajang dan Tamalate.

Saat turun langsung menemui masyarakat dalam agenda serap aspirasi akhir tahun ini, Budi Hastuti banyak menerima keluhan dari warga.

Seperti masalah infrastruktur terkait perbaikan jalan, saluran drainase, pengadaan lampu jalan hingga keluhan masyarakat terkait krisisnya air bersih beberapa bulan terakhir.

Khusus di Kelurahan Mangasa Tamalate, warga mengeluhkan jalanan dan saluran drainase sudah rusak dan butuh perbaikan. Jika musim hujan turun mengakibatkan banjir.

Kemudian, warga juga berharap agar saluran drainase di lorong bisa dikeruk sebelum musim penghujan turun di akhir tahun 2023 ini.

“Ada saluran drainase di lorong-lorong juga butuh dikeruk, apalagi banyak sampah yang menumpuk, karena itu kita berharap ada perhatian dari pemerintah dan ibu dewan,” kata salah satu warga jalan manuruki 2, Ida.

Mendengar hal itu, Budi Hastuti berjanji akan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang ada di Dapilnya untuk segera menjembatani kepada pemerintah kota Makassar.

“Insya Allah semua aspirasi masyarakat kita tampung untuk dijadikan pokok pikiran dalam rapat paripurna nanti,” ujar Budi saat melaksanakan Reses di titik keenam di Jalan Manuruki 2 lorong 8B RT 01 RW 08, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Legislator Partai Gerindra tersebut juga mendengar aspirasi dari masyarakat terkait pengadaan lampu jalan yang ada di Kelurahan Barombong.

“Beberapa titik di Barombong itu butuh memang lampu jalan karena kondisi di wilayah tersebut masih minim penerangan,” ungkap anggota Komisi B DPRD Makassar ini.

Begitu pun terkait masalah krisis air bersih, Budi mengatakan saat ini memang masalah yang paling urgen dihadapi warga adalah kurangnya air bersih di setiap wilayah.

“Karena musim ini kemarau cukup panjang yah, jadi kita hanya bisa bersabar dulu menunggu datangnya hujan. Semoga krisis air ini bisa segera berlalu, tapi tetap kita bantu dan pantau warga di wilayah mana saja yang butuh air,” terang Budi. (*)

Kementrian Agama RI

Kemenag dan Bawaslu Sepakat Perkuat Pengawasan Partisipatif Pemilu

Published

46 menit ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja sepakat menyiapkan nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan partisipatif pemilu, termasuk pendidikan politik dan pelibatan perempuan di seluruh tahapan penyelenggaraan.

“Kerja sama ini akan difokuskan pada pengawasan partisipatif, penguatan pendidikan politik, dan pelibatan kelompok perempuan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu,” ujar Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu, Selasa (12/08/2025).

Ketua Bawaslu menjelaskan, pendidikan politik yang berkesinambungan penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapat pemahaman menjelang pemungutan suara.

“Pendidikan politik tidak bisa di-capturing hanya pada saat tahapan pemilu dimulai. Harus dilakukan sejak jauh hari, melibatkan partai politik, ormas, perguruan tinggi, dan tokoh agama,” terangnya.

Ia menambahkan, program ini juga akan menyasar kelompok perempuan dengan konsep Perempuan Berdaya Pengawas. “Sepengalaman kami, perempuan lebih kompetitif dalam melakukan pengawasan dibanding laki-laki. Keterlibatan mereka akan memperkuat proses demokrasi,” jelas Rahmat.

Menanggapi itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kemenag siap memberikan dukungan penuh. “Saya berkepentingan secara khusus untuk mendukung Bawaslu. Pertama yang bisa kami lakukan adalah segera menandatangani MoU,” ujarnya.

Menag Nasaruddin menilai keterlibatan tokoh agama dalam pengawasan pemilu akan memberikan pengaruh signifikan di masyarakat.

“Masyarakat paternalistik cenderung mengikuti arahan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jika mereka terlibat, stabilitas politik akan lebih terjaga,” tegasnya.

Disampaikan Menag bahwa program kerja sama ini, akan diprioritaskan di daerah rawan konflik, termasuk Papua dan wilayah multi-etnis. “Kita harus memastikan setiap tahapan pemilu berjalan damai dan aman, apalagi di daerah dengan potensi gesekan tinggi,” imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi seluruh komponen bangsa. “Harus melibatkan semua stakeholder agar kualitas demokrasi kita terus membaik,” pungkasnya. (*)