6.372 BLT BBM Disalurkan Pemprov, Gubernur Andalan Memastikan Tepat Sasaran

Published

4 tahun ago

30 Desember 2022

KITASULSEL—-MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan telah menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang bersumber dari APBD Pemprov Sulsel untuk lima daerah 6.372 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau senilai Rp1,91 miliar.

Bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial. Bantuan ini ditransfer langsung ke rekening penerima.

Untuk memastikan bantuan sosial diterima dan tepat sasaran. Serta memastikan bantuan sosial tidak menjadi masalah sosial. Gubernur melaksanakan pertemuan virtual dengan Kepala Daerah, Kadis sosial dan juga masyarakat penerima manfaat.

“Saya menyampaikan kepada seluruhnya, termasuk warga kita penerima yang hadir. Bahwa harapan kami, dilakukan verifikasi dengan baik, diberikan pendampingan kepada penerima terhadap manfaatnya,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Jumat, 30 Desember 2022.

Ia tidak ingin ada masalah dalam bantuan sosial seperti pengurangan jumlah dan mendapat paket tidak sesuai yang diinginkan.

“Maka bantuan ini diberikan dalam bentuk non tunai dan langsung ke dalam bentuk rekening masing-masing penerima,” sebutnya.

“Kemarin kami melakukan pengecekan di Pangkep, yang menerima adalah betul-betul belum pernah menerima bantuan sosial,” imbuhnya.

Selanjutnya, meminta daerah melakukan update pendataan bagi warga yang berhak secara berkala. Sehingga data tersebut menjadi dasar untuk perbaikan atau pengambilan kebijakan ke depannya. BLT BBM ini diharapkan menjadi patron atau pilot project dalam program bantuan sosial.

“Kita harus memastikan bahwa bantuan sosial tidak menjadi masalah sosial di masyarakat,” tegasnya.

Bantuan ini kepada Kabupaten Bone untuk 2.114 KPM, Luwu 1.274 KPM dan Luwu Utara 1.274 KPM, Pangkep 1.275 KPM dan Jeneponto 435 KPM.

Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi menyampaikan apresiasi ke Gubernur dan Pemprov.

“Semoga penyerahan bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ke kita yang membutuhkan,” ucapnya.

Sedangkan, Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana menyampaikan penyalur sedang berlangsung termasuk di pulau-pulau warga penerima. Serta mengharapkan, bantuan sosial dari Pemprov dapat ditingkatkan termasuk bagi warga Pangkep yang berada di daerah perbatasan Provinsi lain, seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara.(*)

Nasional

Mendes Yandri Pastikan Kopdes Merah Putih Tidak Matikan Warung Kecil dan BUMDes

Published

29 menit ago

21 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memastikan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kecil maupun toko kelontong di desa, meskipun nantinya berperan sebagai penyalur berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Yandri usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Yandri, pemerintah tengah menyusun aturan teknis operasional Kopdes Merah Putih agar implementasinya dapat berjalan tanpa mengganggu pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi bagian penting perekonomian desa.

“Kopdes Merah Putih insya Allah tidak akan mematikan warung-warung kecil atau warung kelontong yang ada di desa. Nanti akan diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya tetap hidup dan tetap kuat,” ujar Yandri.

Ia menjelaskan, penyusunan regulasi teknis tersebut ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan.

“Tadi diminta Pak Menko Pangan satu bulan kami dikasih waktu. Insya Allah Agustus sudah selesai,” katanya.

Selain melindungi usaha warung kecil, Yandri juga memastikan Kopdes Merah Putih tidak akan mengganggu keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga tersebut justru akan saling melengkapi dalam mengembangkan perekonomian desa.

Sebagai contoh, apabila BUMDes mengelola desa wisata, maka Kopdes dapat berperan menyediakan berbagai kebutuhan pendukung bagi aktivitas usaha tersebut.

“Jadi ini kerja sama saja, kolaborasi antara BUMDes dan Kopdes. Tidak akan saling mengadakan dan tidak akan saling menjatuhkan, justru saling menguatkan,” tegasnya.

Yandri menambahkan, Kopdes Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai unit usaha yang telah berjalan di desa sehingga tercipta sinergi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu saluran distribusi berbagai komoditas bersubsidi dari pemerintah.

Komoditas tersebut meliputi LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga beras. Selain itu, Kopdes juga akan berfungsi sebagai off-taker hasil pertanian petani sekaligus menjadi pelaksana operasi pasar di tingkat desa.

Menurut Zulkifli Hasan, Kopdes Merah Putih bukanlah supermarket, melainkan infrastruktur ekonomi yang dibangun pemerintah di desa untuk memperkuat distribusi barang dan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan merata.

Dengan konsep tersebut, pemerintah berharap Kopdes Merah Putih mampu memperkuat ekonomi desa tanpa menggeser pelaku usaha yang telah ada, sekaligus menciptakan kolaborasi yang sehat antara koperasi, BUMDes, dan usaha mikro di tingkat desa.