Connect with us

Ratusan Jamaah Umrah An Nur Travel dan JRW Berkumpul Di Mekka,CEO PT An Nur Maarif:500an Jamaah Lagi Persiapan Keberangkatan,Doakan Lancar Semua

Published

on

Kitasulsel—-Sidrap—-Biro Penyelenggara Haji dan Umrah PT An Nur Maarif(An Nur Travel-JRW)semakin mengukuhkan diri sebagai travel umrah pilihan utama masyarakat Sulsel,tidak tanggung2 hingga saat ini,travel umrah yang berkantor pusat di kabupaten sidrap ini mampu memberangkatkan ribuan jamaah hanya dalam sepekan.

Dari data keberangkatan yang di terima media Kitasulsel,jumlah jamaah yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah di tanah suci dengan menggunakan bendera An nur travel dan JRW sudah mencapai 400an jamaah.

 

CEO PT An Nur Maarif Indonesia H Bunyamin Yapid LC MA saat di konfirmasi hal tersebut membenarkan tingkat antusiasme masyarakat berumrah dengan menggunakan jasa an nur travel dan JRW.

“Alhamdulillah,saat ini saya bersama beberapa grup An Nur dan JRW  sedang berada di tanah suci,grup ini ter agenda pekan lalu,dan insya Allah saat ini juga di tanah air sementara proses keberangkatan kurang lebih 500an jamaah,urai Ustadz Yamin sapaan akrab mantan ketua panitia muktamar nasional As’adiyah.

Lebih lanjut Bunyamin Yapid menambahkan bahwa di awal tahun 2023 akan ada grup dengan jumlah jamaahnya lebih dari 400 jamaah.

“InsyaAllah awal tahun ini kita punya grup dengan jamaah jamaah 400 orang Lebih,dan di berangkatkan dengan sekali penerbangan kerna kita booking seat satu pesawat,di bulan Februari  juga demikian,kita booking 1 atau 2 pesawat untuk grup umrah bersama Ustadz Abdul Somad,Semoga di lancarkan semua,mohon doa doa ta semua,jelas Bunyamin Yapid.

 

Di kesempatan yang sama Dosen di sekolah tinggi Islam sidrap ini juga menambahkan bahwa animo minat jamaah umrah dengan An Nur Travel dan JRW pasca pandemi covid memang cukup tinggi,antusias tersebut bukan semata mata pelayan kami yang baik akan tetapi tingkat ekonomi masyarakat juga yang mulai stabil serta semakin pandainya calon jamaah memilih travel dalam beribadah.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending