Connect with us

Pemkot Makassar Membatalkan Acara Malam Pergantian Tahun Di Pantai Losari,Danny Pomanto:Rayakan Dirumah Saja Bersama Keluarga

Published

on

KITASULSEL —-MAKASSAR —-Pemerintah Kota Makassar membatalkan acara perayaan tahun baru 2023 di pantai Losari acara yang rencananya akan di gelar tgl 31/12/2022 malam dibatalkan karena Makassar sedang dilanda musibah.

“Mulai dari banjir berkepanjangan yang terjadi di beberapa kecamatan akibat curah hujan tinggi, banjir rob hingga kebakaran Pasar Sentral belum lama ini,” kata Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Jumat (30/12/2022).

“Atas semua itu pemerintah kota mohon maaf bagi seluruh masyarakat Makassar karena membatalkan perayaan tahun baru di Pantai Losari,” sambungnya.

Danny lantas mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak merayakan tahun baru 2023 dengan cara berlebihan. Dia pun mengimbau agar masyarakat merayakan tahun baru 2023 di rumah bersama keluarga.

“Mari kita bersama-sama rayakan tahun baru di rumah saja. Agar tahun baru kali ini menjadi tahun baru konsolidasi keluarga. Konsolidasi kita semua menuju 2023 tahun optimisme dan tahun waspada bagi kita semua,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Muhammad Syarief menyampaikan dalam rangka pergantian tahun baru, Pemkot Makassar rencananya akan menggelar doa dan dzikir bersama.

“Rencananya doa dan dzikir bersama menyambut Tahun Baru 2023 akan digelar di Baruga Angin Mammiri Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Sabtu (31/12) hari ini,” sebutnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

DPR Setujui 9 Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029, Tinggal Menunggu Pelantikan Presiden

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota KPI Pusat.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka pada 13–15 Juli 2026. Dari 27 calon yang diusulkan masyarakat, satu orang, yakni Kabul Indrawan, mengundurkan diri sehingga hanya 26 peserta yang mengikuti tahapan seleksi.

“Pada tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2026, Komisi I DPR RI telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dari 27 calon, satu orang yaitu saudara Kabul Indrawan menyatakan mengundurkan diri, sehingga 26 calon mengikuti uji melalui pemaparan rencana kerja yang dilanjutkan dengan sesi pendalaman,” kata Sukamta dalam rapat paripurna.

Ia menambahkan, setelah pelaksanaan uji kelayakan, Komisi I menggelar rapat internal tertutup pada 15 Juli 2026 untuk menentukan sembilan calon anggota KPI Pusat terpilih beserta tiga calon pengganti antarwaktu (PAW).

Komisi I juga meminta para anggota KPI terpilih berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, menjaga moralitas, integritas, serta independensi lembaga, sekaligus menghindari penyalahgunaan wewenang dan bersedia bekerja penuh waktu.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap hasil seleksi tersebut.

“Apakah dapat disetujui?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Pertanyaan itu dijawab serempak dengan kata “Setuju” oleh para anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan hasil keputusan DPR.

Selanjutnya, nama-nama anggota KPI Pusat periode 2026–2029 akan disampaikan kepada Presiden untuk proses pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Anggota KPI Pusat Terpilih Periode 2026–2029

Tulus Santoso

Andi Sukmono

Fuji Samanta

Widi Kurniawan

Aliyah

Evri Rizqi Monarsih

Analisa

Amin Shabana

Muhammad Hasrul Hasan

Calon Pengganti Antarwaktu (PAW)

Ahmad Farikul Badi

Suciati Eka Chandrasari

Henry Sianipar

Dengan disetujuinya sembilan anggota KPI Pusat yang baru, DPR berharap lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran nasional secara profesional, independen, serta menjaga kualitas siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan kepentingan publik selama masa jabatan 2026–2029.

Continue Reading

Trending