Danny Pomanto Siapkan Bantuan Hibah Pembangunan Gedung PCNU Makassar Rp 1 Miliar

Published

3 tahun ago

2 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mempersiapkan bantuan dana hibah bagi pembangunan gedung baru Kantor Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kota Makassar.

Hal itu dibeberkan Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, di sela-sela Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru Kantor Cabang Pengurus (NU) Kota Makassar, Senin, (2/01/2023) di Jl Darul Ma’arif, Tallo.

“Hibah itu kemungkinan kita lakukan pada saat anggaran perubahan. Jadi dimasukkan baru nanti kita proses. Hibah Rp 1 Miliar, nanti APBD Perubahan akan dikawal DPRD,” kata Danny diwawancarai usai acara.

Angka itu, jelas dia, mencerminkan skala organisasi besar sehingga jumlah seperti itu layak didapatkan. Apalagi, sejauh ini, posisi NU bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya dalam partisipasi membantu mencerdaskan ummat sangat strategis bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Olehnya, Pemkot Makassar lanjut dia, sepatutnya membantu juga dalam pembangunannya. “Dengan fasilitas memadai itu akan membantu organisasi ini menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya.

Tak hanya dari Pemkot Makassar, wali kota beralatar arsitek ini atas nama pribadi juga memberikan bantuan sebesar Rp 100 Juta untuk kantor baru PCNU tersebut.

Orang nomor satu Makassar ini juga mengakui hubungan baik NU dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini tercermin dari banyaknya unsur pemerintah dan masyarakat yang hadir dalam peletakan batu pertama itu. “Inilah semangat ber-NU dan hubungan baik antar sesama,” akunya.

Danny yang menjabat sebagai Mustasyar PCNU Makassar ini menyebut, desain gedung baru itu sangat menunjukkan modernisasi dalam NU sehingga patut diapresiasi luar biasa.

“Gedung ini diharapkan terus memacu dan memperkuat umat, karena jelas sekali persoalan kita hari ini yang makin kompleks sehingga kita harus berbagi tugas untuk memecahkan masalah umat,” sebutnya.

“Saya kira ujung dari ini, Pemkot Makassar tidak akan membiarkan PCNU sendiri membangun gedungnya,” janjinya.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Makassar Dr KH Kaswad Sartono mengatakan apresiasinya terhadap partisipasi Pemkot Makassar juga pribadi Danny Pomanto.

Ia katakan, PCNU memandang perlu kantor sekretariat ini menjadi tempat yang memadai dalam aktivitas PCNU dengan tujuan dakwah mencerdaskan umat.

“Kami harapkan bimbingan dan arahan Pak Wali agar pembangunan ini segera selesai dan bisa diresmikan September nanti. Terima kasih atas bantuannya dan saya yakin ini adalah kerja kita semua dan NU adalah bagian dari pendiri bangsa oleh karenanya ini merupakan bagian dari tugas kita. NU tidak akan lepas dari peran pemerintah, NU selalu bersama pemerintah,” ungkapnya. (*)

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

16 jam ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)