Connect with us

Danny Pomanto Hadiri Rakor Gakkum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Beri Komitmen Penuh

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menghadiri Rapat Kordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Regional Sulawesi dan Sosialisasi Peraturan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Hotel Dalton, Selasa (3/1/2023).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas LH Sulsel, Kepala BPPHLHK Wilayah Sulawesi, dan Perwakilan Kejati.

Dalam sambutannya, Danny mengatakan persoalan lingkungan adalah persoalan universal yang mendunia. Di mana banyak beberapa daerah mulai merasakan. Karenanya, Danny sangat konsen dalam membenahi lingkungan di Kota Makassar.

Ada berbagai cara yang ia lakukan salah satunya mewajibkan semua siswa SD-SMP menanam tiga pohon per siswa. Hal ini tertuang dalam program 18 revolusi pendidikan yang dicetuskan Danny.

Ia juga memanfaatkan 5.000 Lorong Wisata dimana di dalamnya banyak membudidayakan pangan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Seperti budidaya Lobster, ikan lele, menanam padi, cabai, bawang merah dan putih.

Danny menyebutkan Lorong Wisata merupakan jawaban atas kondisi dunia melihat adanya suatu daerah luar yang jarak pangan dan kehidupan masyarakatnya sangat jauh diakibatkan susutnya air laut sebanyak 30 persen yang menyebabkan kapal-kapal tidak bisa mengangkut banyak bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan warga.

“Jadi kita cetuskan lorong sudah lama dari periode pertama saya. Periode ke dua saya, diperbaharui menjadi Lorong Wisata kita sudah buat dan pemerintah USA mengapresiasi dengan mengundang membahas Lorong Wisata di Amerika. Dari sana saya tahu permasalahan dunia sekarang dan Makassar menjawabnya,” ucapnya.

Danny juga mengatakan ada beberapa bencana di dunia yang menyangkut lingkungan yakni kenaikan tingkat populasi manusia menjadi 8 Milyar. Kenaikan 6 derajat suhu bumi menyebabkan es mencair dan pesisir menjadi terganggu dan bencana pangan.

Pada kesempatan ini pula Danny juga melaporkan jika penetapan lelang Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik (PSEL) sebentar lagi akan diumumkan.

“Jadi TPA Antang dalam waktu 10 tahun itu sudah bersih dan kami akan ubah menjadi RTH yang luasnya mencapai sekitar 21 Hektar,” ungkapnya.

Senada, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Rasio Ridho memberikan apresiasi kepada Danny atas pemahamannya yang tajam terkait lingkungan dan kondisi yang dihadapi dunia sekarang.

“Panutan saya Pak Wali Kota Makassar. Saya kagum dengan beliau pemikirannya sangat bagus tentang lingkungan paham betul faktor penyebabnya,” ucapnya.

Katanya, Rakor ini menjadi salah satu agenda penting karena pihaknya ingin memperlihatkan bagaimana penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan bisa berjalan sebagaimana mestinya dimulai dari Kota Makassar sebagai contoh.

“Jadi tugas saya di sini untuk meminimalisir ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di daerah kabupaten/kota,” sebutnya.

Ia mengajak semua hadirin berkomitmen menjadikan peduli dan cinta akan lingkungannya agar bisa menyelamatkan kehidupan selanjutnya yang akan diteruskan oleh generasi penerus. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Pertegas Komitmen Infrastruktur, Tujuh Ruas Jalan Rusak Berat di Pinrang Kini Ditangani Lewat Skema Bantuan Keuangan Daerah

Published

on

Kitasulsel–PINRANG Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali menegaskan komitmennya dalam percepatan pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Melalui skema Bantuan Keuangan Daerah pada masa kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel resmi mengintervensi perbaikan tujuh ruas jalan prioritas yang selama ini mengalami kerusakan berat di Kabupaten Pinrang.

Langkah tersebut menjadi wujud pemerataan pembangunan, sekaligus respons nyata pemerintah provinsi terhadap kebutuhan peningkatan konektivitas yang selama ini menjadi harapan masyarakat Pinrang.

Pemprov Sulsel Bantu Atasi Keterbatasan Anggaran Daerah

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Muh. Sastera, S.T., M.T., menyampaikan bahwa dukungan fiskal dari Pemprov Sulsel sangat strategis di tengah keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Pemda).

“Dengan adanya bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulsel, sangat membantu dalam penanganan ruas jalan dengan kondisi rusak berat,” ujar Sastera di Pinrang, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa besarnya beban perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa ditangani hanya dengan APBD kabupaten, mengingat panjangnya ruas jalan dan besarnya biaya pemeliharaan yang dibutuhkan setiap tahun.

Tujuh Ruas Jalan Prioritas yang Ditangani

Saat ini, tujuh ruas jalan strategis yang masuk dalam prioritas pengerjaan meliputi:

1. Ruas Tuppu – Pao

2. Salopi – Pajalele

3. Pinrang – Langnga

4. Patobong – Makoring

5. Corawali – Boki

6. Kawasan Perkotaan Pinrang

7. Ruas Tamappa – Garessi

Ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital yang menjadi akses utama bagi mobilitas masyarakat, distribusi komoditas pertanian, serta aktivitas sosial-ekonomi lainnya. Kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun menyebabkan tingginya biaya logistik, meningkatnya risiko kecelakaan, dan menurunnya kualitas pelayanan publik di bidang transportasi.

Dengan intervensi Pemprov Sulsel, seluruh ruas tersebut kini masuk dalam tahap pengerjaan yang ditargetkan selesai secepatnya sesuai standar teknis.

Dampak Ekonomi: Konektivitas Makin Cepat, Biaya Logistik Menurun

Program bantuan keuangan dari provinsi ini diproyeksikan membawa multiplier effect yang signifikan bagi Pinrang. Perbaikan infrastruktur jalan akan:

memangkas waktu tempuh angkutan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi Pinrang,

menekan biaya operasional kendaraan yang selama ini tinggi akibat kondisi jalan yang rusak,

mendorong percepatan distribusi barang dan jasa,

serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Pinrang.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan dipandang akan memperbaiki akses layanan publik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor UMKM yang mengandalkan mobilitas harian.

Bantuan Keuangan Rp20 Miliar untuk Infrastruktur dan UMKM

Sebagai informasi, penanganan tujuh ruas jalan tersebut merupakan bagian dari bantuan keuangan Pemprov Sulsel sebesar Rp20 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang. Dana bantuan tersebut dialokasikan tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkab Pinrang ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal dan membuka ruang percepatan pembangunan yang selama ini terkendala keterbatasan anggaran.

Komitmen Berkelanjutan Pemprov Sulsel

Dengan intervensi ini, Pemprov Sulsel kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan. Upaya ini menjadi bagian dari visi besar percepatan konektivitas Sulawesi Selatan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi pertanian seperti Pinrang.

Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten, masyarakat Pinrang kini dapat menantikan hadirnya jalan-jalan yang lebih layak, aman, dan menunjang aktivitas perekonomian sehari-hari.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel