Ditjen Bina Adwil Kemendagri Bahas Pelaksanaan Anggaran Prioritas 2023

Published

2 tahun ago

4 Januari 2023

Kitasulsel, Jimbaran – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick-off Meeting Pelaksanaan Anggaran Prioritas Ditjen Bina Adwil. Kegiatan tersebut untuk membahas implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tahun 2023. Rapat itu berlangsung mulai tanggal 2 hingga 4 Januari 2023 di Royal Tulip Springhill Resort Jimbaran, Bali.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA menyampaikan sejumlah arahan kepada jajarannya. Arahan itu salah satunya mengenai catatan kinerja jajarannya pada 2022.

“Dari hasil evaluasi kita pada Desember 2022 lalu, hari ini kita kick-off. Dengan capaian Ditjen Bina Adwil selama 2022, kita harus pahami advantage (kelebihan) dan disadvantage (kekurangan) kita. Perkuat advantage dan perbaiki disadvantage dengan kolaborasi, karena banyak yang perlu dilakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya di lingkup Kemendagri, tetapi juga lintas kementerian/lembaga yang bersinggungan dengan lingkup pekerjaan Ditjen Bina Adwil. Secara khusus, Safrizal mengapresiasi kinerja jajarannya karena berdasarkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dari Kementerian Keuangan per 27 Desember 2022, rata-rata kinerjanya mencapai 94,6.

“Saya ingin mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Ditjen Bina Adwil yang realisasi anggarannya hingga hari ini mencapai 97,88 persen,” terangnya.

Lebih lanjut Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan sejumlah isu penting pada 2023. Hal itu di antaranya mengenai ASEAN Smart Cities Network (ASCN), peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP), ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), serta isu kewilayahan.

Dia mengatakan, keketuaan ASCN 2023 akan diterima Dirjen Bina Adwil. Peran tersebut harus diemban dengan baik, terlebih pada 2023 Presiden Joko Widodo juga akan menjabat sebagai Ketua Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Selain itu, dia menekankan, tata kelola peran GWPP serta pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan juga perlu dikuatkan. Upaya ini dilakukan dengan menggelar berbagai sosialisasi ke daerah termasuk pengawasan pelaksanaannya secara berkala.

Kemudian Safrizal juga menyinggung keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya, hal itu perlu didokumentasikan melalui penyusunan buku sebagai catatan sejarah keberhasilan Indonesia dalam menekan laju penyebaran pandemi sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Ini mengingat peran strategis Ditjen Bina Adwil sebagai pembina penyelenggaraan layanan Trantibumlinmas dalam penerbitan kebijakan PPKM.

Dari aspek isu kewilayahan, Safrizal menyoroti pentingnya sosialisasi data wilayah administrasi pemerintahan untuk menguatkan sistem data pokok berbasis digital. Langkah ini untuk mendukung terwujudnya satu aplikasi data yang dapat digunakan dan dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Di samping itu, Safrizal juga menekankan pentingnya publikasi berbagai kegiatan. Dia mengungkapkan, pada 2022 lalu, Ditjen Bina Adwil telah menyelesaikan 97 persen segmen batas dan pulau di seluruh Indonesia. Namun capaian itu belum tersosialisasikan secara maksimal sebagai sebuah prestasi.

Karena itu, Safrizal berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengoptimalisasikan publikasi pelaksanaan kegiatan Ditjen Bina Adwil. Dengan begitu, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menilai kinerja Kemendagri termasuk Ditjen Bina Adwil.

“Publikasikan substansinya, karena kumpulan publikasi membentuk persepsi publik yang memberikan kontribusi terhadap citra Kemendagri,” tandas Safrizal.

Puspen Kemendagri

Dinas pendidikan Makassar

Program Seragam Gratis Telan Rp11,4 M, Disdik Makassar Targetkan Terealisasi Juli

Published

3 jam ago

1 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan Rp11,4 miliar untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Program ini merupakan terobosan konkret di 100 hari kerja pasangan Appi-Aliyah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri mengatakan, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP Negeri.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja pak Wali Kota. Anggaran hasil recofusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, Rp11,49 miliar untuk perlengkapan seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).

Anfi Bukti yang juga Kepala Kesbangpol makassar ini menyebut, program ini bukan sekadar bantuan material. Langkah ini adalah wujud nyata kepedulian bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak melangkah ke sekolah.

Ini adalah bagian dari janji politik Appi-Aliyah, bahwa pendidikan harus inklusif, merata, dan tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena soal biaya.

Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” terangnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP Negeri. Sebuah langkah nyata untuk memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari tekad Appi-Aliyah agar setiap anak di Makassar bisa menatap masa depan melalui pintu sekolah — setara, percaya diri, dan penuh semangat,” jelas Andi Bukti.

Dengan hadirnya program tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mendorong semangat belajar para siswa di lingkungan pendidikan dasar.

Ditambahkan, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kota terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda. Appi-Aliyah ingin memastikan tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena tidak memiliki seragam atau perlengkapan.

“Program ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan peralatan Sekolah untuk mengurangi beban keluarga,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program 100 Hari Makassar untuk kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), pemerintah Kota Makassar meluncurkan langkah strategis dengan melibatkan lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjahit seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan SMP.

Pemberdayaan ini nantinya akan melibatkan 52 ketua kelompok untuk mengoordinasi proses produksi dan pengadaan melalui e-Katalog. Setelah pendaftaran lewat website.

“Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal, pemerintah Kota Makassar meluncurkan program pengadaan seragam sekolah yang dijahit langsung oleh para pelaku UMKM lokal di Kota ini,” terang Andi Bukti.

Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari pola hidup yang mendukung UMKM lokal. Sebanyak kurang lebih 500 UMKM penjahit dilibatkan dalam proses produksi seragam bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP.

“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun total seragam yang dibagikan kepada sebanyak 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP akan menerima dua pasang seragam yang seluruhnya dijahit oleh tangan-tangan warga Makassar sendiri.

“Nantinya seragam akan didistribusikan kepada sekitar 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP, dengan total dua pasang seragam per siswa, sehingga keseluruhan mencapai 66 ribu pasang seragam,” tutupnya. (*)