Kumpulkan Semua OPD, Danny Tekankan Komitmen Sukseskan Program Prioritas

Published

3 tahun ago

4 Januari 2023

KITASULSEL——MAKASSAR — Mengawali tahun 2023, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) perdana bersama semua OPD dan Perusda Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Selasa (3/1/2023).

Rapat tersebut bertujuan untuk memulai kembali semangat para OPD untuk bekerja secara maksimal.

Membahas banyak hal utamanya progres program prioritas Pemerintah Kota Makassar. Dimana sebelumnya, pada akhir tahun 2022 Danny meminta OPD terkait untuk melakukan percepatan proses tender dini.

Danny berkomitmen untuk menyelesaikan semua program yang sudah ditargetkan. Kabar baiknya, untuk proses tender PSEL TPA Antang sebentar lagi akan diumumkan pemenangnya.

Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini akan digunakan untuk mengurangi volume sampah yang ada di Makassar.

Rencananya, Ia akan memakai teknologi yang paling ramah lingkungan yang ditawarkan investor.

“Rapat perdana hari ini mengawali tahun dengan semangat menuju penyelesaian program-program strategis kita. Harus semangat karena masih banyak yang harus dikerjakan,” ucapnya.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras semua OPD dibutuhkan untuk menggarap secara serius program strategis yang sudah ditekankan akan ada beberapa rampung tahun ini dan tahun 2024.

Ada 18 program strategis yang menjadi fokus Danny, diantaranya Revitalisasi Karebosi, Jappa Rate, Smart Panyingkulu, Makassar Corp City Arena (MACCA).

“Ini harus cepat tendernya karena kita tidak mau keteteran dan tidak ada penyerapan rendah lagi di tahun ini,” ungkapnya.

Danny juga mengapresiasi beberapa OPD yang memilki kinerja baik selama tahun 2022 dan berharap bisa dipertahankan dan ditingkatkan di tahun 2023.

Selain mengapresiasi, Danny juga banyak menekankan agar OPD lebih memperhatikan peningkatan perbaikan administrasi atau Laporan Pertanggungjawaban setiap kegiatan yang terlaksana agar terperinci dengan baik.

“Semua proses program kami sementara berjalan semua. Administrasi tidak bisa dianggap sepele, harus diperhatikan secara terperinci karena itu menjadi bentuk transparansi kita nantinya ke masyarakat,” sebutnya.

Ia berharap semua OPD mengawali tahun 2023 dengan kerja keras, cerdas dan sungguh-sungguh dalam membawa Kota Makassar menjadi lebih baik kedepannya.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

2 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.