Connect with us

Terkena Angin Kencang, BPBD Makassar Turun Langsung Salurkan Bantuan Bantuan Logistik

Published

on

Kitasulsel, Makassar —Koordinator Pakandatto Akil Djamaluddin Menginformasihkan Kepada Kalak BPBD Terkait Musibah Angin Kencang yang Meninpah Warga Camba Berua. Kelurahan. Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Rabu, 04/Januari/2023.

Koordinator Pakandatto Melakukan Kordinasi Dengan KALAK BPBD Makassar. Dan Alhamdulillah bantuan telah tiba aan serahkan langsung Oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik Bapak Muhammad Idris. Serta di terimah langsung Oleh Bapak Lurah Camba Berua dan Ibu Lurah Cambaya.

Lanjutnya, disaksikan pula Oleh Camat Dan Ibu Kapolsek Ujung Tanah Serta Ibu Ketua TP PKK Kelurahan Camba Berua, untuk warga yang mengalami musibah angin kencang tadi pagi.

Ketua Koordinator Pakandatto Kota Makassar Akil Djamaluddin Menyampaikan Terimah kasih kepada keluarga besar BPBD kota makassar atas bantuannya kepada warga kami di kecamatan ujung tanah,”Ujar Pak Akil.

Selain itu, koodinator Pakandatto Merasa bangga karena teman teman di BPBD merespon dan bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga masyarakat utara makassar.

Senadah hal itu, M.Imran Najamuddin salah satu warga yang berada di sekitar lokasi mengatakan ini betul betul kerja cepat dan nyata apalagi ada kakanda kita diutara kotadi Beri amanah Oleh Pak Walikota menjadi jenderal manager pakandatto kota makassar. Dan luar biasa kerja keras pakandatto dilapangan karna kerja pakandatto banyak pengawasan yang mereka harus pantau setiap hari,”jelasnya.

Tambahnya, M.Imran Juga Menyampaikan terimah kasih kepada bapak lurah camba berua beserta staf serta ibu PKK camba berua dan disini juga ada pak camat ada bapak wakapolres pelabuhan serta ibu kapolsek ujung tanah.”tutur H.Imran.

Musibah Ini Adalah Takdir Dan Mari Kita Menbantu Saudara Saudara Kita Yang Mengalami Musibah.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending