Connect with us

Terkena Angin Kencang, BPBD Makassar Turun Langsung Salurkan Bantuan Bantuan Logistik

Published

on

Kitasulsel, Makassar —Koordinator Pakandatto Akil Djamaluddin Menginformasihkan Kepada Kalak BPBD Terkait Musibah Angin Kencang yang Meninpah Warga Camba Berua. Kelurahan. Camba Berua, Kecamatan Ujung Tanah, Rabu, 04/Januari/2023.

Koordinator Pakandatto Melakukan Kordinasi Dengan KALAK BPBD Makassar. Dan Alhamdulillah bantuan telah tiba aan serahkan langsung Oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik Bapak Muhammad Idris. Serta di terimah langsung Oleh Bapak Lurah Camba Berua dan Ibu Lurah Cambaya.

Lanjutnya, disaksikan pula Oleh Camat Dan Ibu Kapolsek Ujung Tanah Serta Ibu Ketua TP PKK Kelurahan Camba Berua, untuk warga yang mengalami musibah angin kencang tadi pagi.

Ketua Koordinator Pakandatto Kota Makassar Akil Djamaluddin Menyampaikan Terimah kasih kepada keluarga besar BPBD kota makassar atas bantuannya kepada warga kami di kecamatan ujung tanah,”Ujar Pak Akil.

Selain itu, koodinator Pakandatto Merasa bangga karena teman teman di BPBD merespon dan bergerak cepat memberikan bantuan bagi warga masyarakat utara makassar.

Senadah hal itu, M.Imran Najamuddin salah satu warga yang berada di sekitar lokasi mengatakan ini betul betul kerja cepat dan nyata apalagi ada kakanda kita diutara kotadi Beri amanah Oleh Pak Walikota menjadi jenderal manager pakandatto kota makassar. Dan luar biasa kerja keras pakandatto dilapangan karna kerja pakandatto banyak pengawasan yang mereka harus pantau setiap hari,”jelasnya.

Tambahnya, M.Imran Juga Menyampaikan terimah kasih kepada bapak lurah camba berua beserta staf serta ibu PKK camba berua dan disini juga ada pak camat ada bapak wakapolres pelabuhan serta ibu kapolsek ujung tanah.”tutur H.Imran.

Musibah Ini Adalah Takdir Dan Mari Kita Menbantu Saudara Saudara Kita Yang Mengalami Musibah.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending