Connect with us

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Gubernur Sulsel Arahkan Penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca

Published

on

KITASULSEL —- MAKASSAR — Cuaca ekstrem berupa hujan ringan hingga lebat yang disertai angin kencang diperkirakan masih akan melanda beberapa wilayah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) berencana melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Amson Padolo mengatakan proses modifikasi cuaca merupakan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Karena itu, atas arahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, pihaknya akan bersurat ke BNPB dan BMKG.

“Kemarin sudah melakukan koordinasi lewat telepon, sementara proses persuratan menyusul baru mau ditandatangani Pak Gubernur. Inikan yang mengurus BNPB,” kata Amson, Kamis (05/01/2023).

Amson menyebut, sesuai saran Gubernur Sulsel, modifikasi cuaca ini akan dilakukan di wilayah Makassar dan sekitarnya.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) wilayah Makassar. Cuaca ekstrem diperkirakan akan terjadi hingga 9 Januari 2023 mendatang.

“Hasil koordinasi dengan BMKG, mereka prediksi tanggal 3-9 Januari 2023 cuaca ekstrem di Makassar, jadi kita antisipasi itu,” jelas Amson.

Selain mengupayakan TMC, Pemprov Sulsel kata Amson terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait kondisi cuaca saat ini. Termasuk terus melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota.

Upaya pencegahan yang bisa dilakukan saat ini, seperti merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. Memperhatikan pohon-pohon besar yang ada di sekitar pemukiman dan jalan yang kemungkinan rawan tumbang.

“Pemerintah harus hadir di mana saja untuk meringankan beban masyarakat. Jadi kita menyarankan agar dalam cuaca ekstrem ini, menghindari dulu hal-hal yang berpotensi terjadinya bencana,” ungkapnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel