Kitasulsel—Makkah — Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ki Romo Syafi’i, melanjutkan rangkaian visitasi di Tanah Suci dengan meninjau langsung Sektor 3 As-Syisyah Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Minggu (1/6/2025). Kunjungan ini turut didampingi Penasehat Presiden Bidang Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, serta sejumlah pejabat negara dalam rombongan Amirul Hajj.

Dalam peninjauannya ke pemondokan jamaah kloter 312, Wamenag menyoroti implementasi regulasi baru dari pemerintah Arab Saudi yang melarang operasional klinik-klinik kesehatan milik negara pengirim jamaah haji. Regulasi ini berdampak pada kebijakan layanan kesehatan Indonesia yang sebelumnya menyediakan klinik satelit di tiap hotel, klinik sektor, dan klinik Daker.

“Sekarang, sesuai kebijakan Saudi, semua layanan medis harus dirujuk ke rumah sakit mereka. Kita tentu menghormati itu, ini tanah mereka. Tapi kami temukan, ada jamaah kita yang justru memilih tidak berobat karena kendala bahasa atau karena merasa tidak ada pendampingan,” ujar Wamenag.

Untuk itu, ia meminta petugas haji, khususnya karom (ketua rombongan) dan tenaga kesehatan, untuk lebih proaktif dalam meyakinkan jamaah agar tidak ragu dirawat jika kondisi sudah mengharuskan. Namun, jika kondisi masih bisa ditangani oleh tenaga medis Indonesia di lapangan, maka perawatan tetap dapat diberikan secara bijak tanpa melanggar regulasi.

“Harus pandai-pandailah bersikap. Jangan melanggar aturan Saudi, tapi juga jangan sampai jamaah kita yang masih bisa ditangani malah tidak diobati,” tambahnya.

Masalah Akses Digital dan Hak Nusuk

Wamenag juga menyinggung persoalan akses digital terhadap Nusuk, yakni dokumen penting bagi jamaah sebagai personal access selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, masih ada jamaah yang belum menerima cetakan fisik Nusuk karena kendala digitalisasi, namun pemerintah Saudi telah memberikan fleksibilitas.

“Selain versi cetak, daftar digital pun sah digunakan sebagai akses pribadi jamaah. Ini penting diketahui agar tidak bingung,” jelasnya.

Skema Armuzna dan Kematian Jamaah

Terkait pelaksanaan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), Wamenag menjelaskan bahwa skema sudah dirancang secara terstruktur untuk menyesuaikan dengan kondisi fisik jamaah. Jamaah yang uzur akan mengikuti safari wukuf, sementara yang sehat mengikuti perjalanan ibadah seperti biasa.

“Di Muzdalifah, separuh jamaah akan memilih skema murur—artinya hanya melewati tanpa turun. Ini untuk mengurai kepadatan. Sementara di Mina, ada opsi tanazul, yaitu tidak menginap di tenda dan kembali ke hotel setelah melontar. Semua sudah disiapkan, dari fasilitas hingga petugasnya,” jelas Wamen.

Namun demikian, ia juga menyampaikan keprihatinan atas tingginya angka kematian jamaah tahun ini, yang sebagian besar disebabkan karena dominasi jamaah risiko tinggi (risti) dan lanjut usia.

“Upaya sudah maksimal. Jika ada yang wafat, kita doakan semoga keluarga diberi kesabaran dan almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Semua haknya seperti penyelenggaraan salat jenazah, pemakaman, asuransi, dan pemberitahuan kepada keluarga sudah ditangani oleh petugas,” tegasnya.

Pembadalan Haji dan Pesan Penutup

Wamenag memastikan bahwa setiap jamaah yang wafat sebelum menunaikan puncak ibadah haji akan dibadalkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Dalam pemahaman akidah Islam, niat dan keberangkatan jamaah ke Tanah Suci sudah menjadi bentuk ibadah yang luar biasa.

“Semua yang wafat sebelum menunaikan haji dibadalkan. Tapi dalam tauhid, karena mereka sudah sampai Tanah Suci dan berniat kuat, maka Allah pasti tahu dan memberi balasan yang sepadan,” tuturnya.

Menutup kunjungannya, Wamenag menyampaikan pesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan, kekompakan, serta memurnikan niat dalam menjalankan ibadah haji.

“Jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan sucikan niat. Semoga semua jamaah bisa meraih haji yang mabrur dan mabruroh,” pungkasnya.