Connect with us

Perkuat Kebijakan Satu Data, BPS Kembali Rangkul Dukcapil dalam Regsosek 2023

Published

on

Kitasulsel, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS)kembali menggandeng Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kegiatan ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk semakin menguatkan kebijakan satu data Indonesia dalam Regsosek 2022-2023.

“Terkait dengan Satu Data disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa konsolidasi data itu menjadi penting, dan data sosial Regsosek nasional itu diperlukan agar seluruh sensus itu bisa mencakup ke 100 persen penduduk,” kata Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono saat memimpin rombongan BPS beraudiensi dengan Dirjen Zudan Arif Fakrulloh beserta jajaran, di kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Ateng mengatakan pihaknya bermaksud meneruskan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri yang telah terjalin baik pada saat Sensus Penduduk 2020 (SP2020). “Untuk kegiatan Regsosek, dan juga survei-survei BPS serta Sensus Pertanian 2023, maka diperlukan pemadanan dengan nomor induk kependudukan (NIK),” kata Ateng Hartono.

Dirinya pun mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Dirjen Dukcapil atas berbagai kegiatan BPS. “Tim BPS terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Tim Dukcapil untuk melakukan Adendum Perjanjian Kerja Sama. Alhamdulillah Sestama BPS telah menandatangani Naskah Adendum PKS pada Desember 2022 dan telah disampaikan ke Bapak Dirjen Dukcapil,” lanjut Ateng.

Ateng pun menyebutkan hal yang didapat oleh Ditjen Dukcapil atas kerja sama dengan BPS adalah memperoleh data balikan yang berasal dari pelaksanaan survei/sensus yang dilakukan BPS. Selain itu Dukcapil bakal memperoleh input data dalam tugas Ditjen Dukcapil di Kelompok Kerja 1 Stranas AKPSH, serta memperoleh data Penduduk Nonpermanen.

Dalam kesempatan itu Dirjen Zudan menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS yang sudah terjalin sangat bagus sejak SP2020.

“Kerja sama melalui Regsosek ini menjadikan sinergitas Dukcapil yang lebih besar lagi dengan BPS. Kolaborasi kita melalui SP2020 sudah sangat luar biasa hasilnya. Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS,” kata Dirjen Zudan.

“Hasil Regsosek ini, Dukcapil nantinya akan mendapatkan data dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik,” kata Dirjen Zudan.

Hadir dalam ruang audiensi, Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Direktur Dafduk David Yama, Direktur Capil Handayani Ningrum, Direktur PIAK Erikson Manihuruk, Direktur Bintur Andi Kriarmoni, dan Direktur FPD2K AS Taviyono.

Dari BPS hadir mendampingi Deputi Ateng Hartono, yaitu Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Ali Said, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Nurma Midayanti, serta Tim Teknis, 5 Statistisi Madya.

#Puspen Kemendagri#

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Datang ke Bumi Nene Mallomo, Pengamat Soroti Peran Diplomasi Bupati Sidrap di Tingkat Nasional

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Kedatangan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/3/2026), dinilai memiliki dampak strategis bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong kebijakan yang semakin berbasis pada data yang akurat dan terukur.

Kunjungan pimpinan lembaga statistik nasional tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa daerah memiliki peran penting dalam mendukung sistem statistik nasional, sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan modern, data statistik menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan publik. Kehadiran Kepala BPS RI di Sidrap diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara BPS dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengumpulan serta pengolahan data pembangunan.

Penguatan data tersebut sangat penting untuk memastikan berbagai indikator pembangunan daerah, mulai dari tingkat kemiskinan, inflasi, ketenagakerjaan, hingga sektor pertanian, dapat tercatat secara lebih presisi dan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan.

Selain itu, kunjungan ini juga dinilai dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk semakin mengembangkan konsep pemerintahan berbasis data (data-driven government). Dengan memanfaatkan data statistik secara optimal, kebijakan yang diambil pemerintah daerah diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Sebagai daerah yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, Sidrap membutuhkan dukungan data yang kuat agar kebijakan pengembangan sektor strategis tersebut dapat dirumuskan secara lebih terarah.

Di sisi lain, perhatian dari pimpinan lembaga nasional seperti BPS juga berpotensi meningkatkan citra daerah di tingkat nasional. Kehadiran pejabat tinggi negara ke daerah sering kali membuka ruang bagi kolaborasi program, penguatan sistem statistik daerah, hingga peluang pengembangan proyek percontohan yang mendukung pembangunan berbasis data.

Pengamat pemerintahan Prof. Andi Fadli menilai, kunjungan Kepala BPS RI ke Bumi Nene Mallomo tidak lepas dari peran aktif Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, yang selama ini dikenal cukup intens membangun komunikasi dengan berbagai tokoh nasional serta kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Menurutnya, peran kepemimpinan Syaharuddin Alrif sangat vital dalam menghadirkan figur-figur penting nasional ke Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan Bupati Sidrap di tingkat nasional berjalan sangat baik. Kehadiran Kepala BPS RI tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui jejaring komunikasi yang aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prof. Andi Fadli.

Ia menambahkan, kehadiran tokoh nasional di Sidrap menjadi peluang strategis bagi daerah untuk memperkenalkan potensi serta membuka ruang kolaborasi pembangunan yang lebih luas.

Menurutnya, strategi menghadirkan pejabat dan tokoh nasional ke daerah bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Sidrap dalam peta pembangunan nasional.

“Daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pusat biasanya lebih cepat mendapatkan perhatian dalam program pembangunan. Ini juga menjadi momentum bagi Sidrap untuk memperkuat perannya, terutama di sektor pertanian dan ketahanan pangan,” jelasnya.

Momentum kunjungan Kepala BPS RI ini pun dinilai semakin menegaskan bahwa Sidrap mulai menjadi daerah yang diperhitungkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional.

Dengan ekosistem statistik yang semakin kuat dan dukungan komunikasi yang intens antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Sidrap diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan yang lebih terarah, transparan, dan berbasis data demi kesejahteraan masyarakat.

Continue Reading

Trending