Connect with us

Tahun 2023, Disdik Makassar Kucurkan Dana Perbaikan Sekolah Rp108,1 Miliar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengucurkan dana Rp108,1 miliar untuk perbaikan sekolah. Rehabilitasi itu akan dimulai tahun ini.

Kepala Disdik Kota Makassar, Muhyiddin mengatakan total paket fisik yang akan diajukan tersebut ada sebanyak 94 paket. “Itu terdiri dari sekolah dasar sebanyak 58 paket, anggarannya Rp37,3 milliar,” tutur Muhyiddin, Kamis (05/01/2022).

Kemudian untuk SMP ada sebanyak 35 sekolah dengan pagu anggaran Rp34,6 milliar. Disusul paket fisik untuk pembangunan PAUD sebanyak 6 paket dengan total pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp36,2 milliar.

Muhyiddin mengatakan paket-paket ini telah terpetakan. Adapun dengan sejumlah pengerjaan fisik, yang terdiri dari penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang kelas baru.

“Kemudian ada pembangunan perpustakaan, pembangunan sarana, prasarana dan utilitas, hingga pembangunan laboratorium,” sambung Muhyiddin.

Muhyiddin mengatakan, sejumlah proyek prestisius tahun mendatang alan ikut dibangun oleh pemerintah kota Makassar, seperti pembangunan sekolah PAUD terintegrasi. Program ini pun telah masuk dalam rencana tender dini Pemkot Makassar.

“Ada lima paud negeri yang rencana akan kita bangun di lima kecamatan, itu adalah program strategis Pak Wali,” jelasnya.

Desainnya sendiri kata dia diklaim telah dikantongi, dan rencana akan masuk lelang tender pada akhir Desember ini. “Perencanannya sudah kita masukkan pada tahun ini pada APBD Pokok 2022,” urainya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Demi Kesehatan Warga, Pasar Tampinna Diawasi: Penjual Diajak Lebih Bijak Pilih Produk

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Tim Pengawas Obat dan Makanan kembali melakukan inspeksi lapangan di Pasar dan sejumlah toko di Desa Tampinna, Kecamatan Angkona, Selasa (03/03/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memastikan keamanan produk konsumsi masyarakat.

Pengawasan yang melibatkan Dinas Kesehatan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut bertujuan melindungi kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar lebih selektif dalam memilih barang dagangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Suhelmi, mengungkapkan bahwa hasil pengawasan tahun ini masih menunjukkan temuan yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya produk yang sudah tidak layak edar.

“Masih ditemukan bahan-bahan yang tidak layak jual. Karena itu, penjual diharapkan lebih bijak dalam memilih produk untuk mencegah peredaran barang ilegal, kadaluwarsa, maupun yang mengandung bahan berbahaya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa setiap produk makanan, minuman, maupun obat-obatan yang beredar wajib memiliki izin edar resmi. Para penjual juga diminta tidak menerima produk yang belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu, Camat Angkona, I Putu Gede, menyampaikan bahwa temuan produk kadaluwarsa di lapangan cukup signifikan sehingga diperlukan perhatian bersama, baik dari pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.

“Kami menghimbau masyarakat agar lebih teliti memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk. Kesadaran konsumen sangat penting untuk memutus peredaran barang yang tidak layak,” katanya.

Ia juga meminta para pelaku usaha lebih cermat dalam memilih produk yang dijual agar potensi kerugian masyarakat dapat dicegah sejak awal.

Pengawasan ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan, Bapperida, DPMPTSP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Ekbang Setdakab Lutim, Bagian Hukum, pihak Kecamatan Angkona, serta Satpol PP.

Pemerintah berharap kegiatan pengawasan rutin ini mampu menekan peredaran produk kadaluwarsa dan meningkatkan keamanan pangan di tengah masyarakat.

Continue Reading

Trending