Connect with us

BPBD Sidrap Siapkan Kebutuhan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Terdampak Banjir

Published

on

Kitasulsel, Sidrap—Curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Sidrap beberapa hari ini mengakibatkan air Danau Sidenreng dan Danau Tempe meluap sehingga merendam pemukiman warga.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap, wilayah yang paling parah terdampak yakni Kelurahan Wette’e, Kecamatan Panca Lautang tepatnya di Lingkungan Orai Salo dan Cilellang.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Sidrap H. Sudarmin saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Jumat 6 Januari 2023.

Lanjut Sudarmin mengatakan, meluapnya Danau Sidenreng dan Tempe mengakibatkan banjir kiriman, sehingga air masuk ke pemukiman warga. “Khusus untuk Kelurahan Wette’e tercatat 129 rumah yang terendam yang terdiri dari 159 kepala keluarga (KK),” jelas Sudarmin.

Dikatakan H Sudarmin, ketinggian air yang merendam pemukiman warga di Kelurahan Wette’e saat ini mencapai ketinggian 2 meter. Dan kini pihaknya sudah mengerahkan personel untuk koordinasi dengan Pemerintah setempat, asesmen pendataan dan selanjutnya bahan pelaporan.

“Saat ini, kita telah melakukan upaya penyusunan data detail masyarakat yang terdampak dan mengungsi, menyiapkan kebutuhan dasar korban terdampak serta memberikan pelayanan kesehatan dasar,” terang Sudarmin.

Lanjut Sudarmin, selain Kelurahan Wette’e, berdasarkan data BPBD Sidrap, Desa Teteaji dan Polewali di Kecamatan Tellu Limpoe juga terdampak dengan jumlah rumah terendam banjir sebanyak 85 rumah.

Sambungnya, Kepala BPBD Sidrap H Sudarmin tetap mengimbau masyarakat agar kiranya tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi hujan dan cuaca yang tidak menentu. (*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending