Connect with us

PBSS GoWaTa Tanpa Batas Adakan Rapat Rencana Tudang Sipulung Di Benteng SombaOpu

Published

on

Kitasulsel, Gowa — Persaudaraan Bugis Sulawesi Selatan (PBSS) Gowa Takalar Gelar Rapat Terkait perencanaan Tudang Sipulung dibenteng Sombaopu kabupaten Gowa pada tanggal 14-15 mendatang bertempat Warkop Normal Caffe Jalan Malengkeri kota Makassar, Tadi malam 6/01/2023

Rapat tersebut dihadiri ketua PBSS Tanpa Batas GoWaTa sebagai Tuan Rumah Abdul Halik Yopu , Ketua Panitia Pelaksana Darwis

Didalam Keterangan Ketua PBSS Tanpa Batas GoWaTa Abdul Halik Yopu mengutarakan pertemuan Tudang Sipulung ini akan berbeda yakni akan Mengundang Group Kommunitas KDB-Sipakaraja Dari Wajo Kota Sengkang Dan Group Komunitas KDB-MASIDDIKI Dari Wajo Juga.

” Pertemuan Tudang Sipulung akan insya Allah diselenggarakan Di benteng Sombaopu Gowa dan kami sebagai tuan rumah , kegiatan ini akan mengundang komunitas KDB-Sipakaraja dan Group Komunitas KDB-MASIDDIKI dari kabupaten Wajo ” jelasnya.

Abdul Halik Yopu Atau AHY yang juga Mantan Caleg DPRD Provinsi Dari Partai Bulan Bintang PBB Dapil 3 ini mengatakan adapun maksud dan tujuan Tudang Sipulung tersebut tersebut yakni untuk mempererat tali persaudaraan sesama Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan

” pertemuan ini intinya menjalin silaturahmi tanpa batas dari daerah kedaerah.Bahkan Pbss ini setiap daerah sekabupaten hadir insya allah karna saya selaku tuan rumah dan ketua pbss gowata semoga akan terlaksana dengan baik.’ harapnya

Sementara itu Darwis Atau sapaan Akrabnya Alwi sebagai Ketua Pelaksana Mengungkapkan kegiatan ini mengenai administrasi persuratan sudah di setujui oleh pemerintah Sulsel dan Pihak kepolisian

” Surat-surat administrasi yang di inginkan lengkap baik dari surat ijin dari Pemerintah Sulsel sudah di setujui dan kepolisian setujui untuk pelaksanaan acara ini , semoga bisa berjalan dengan baik ” tandasnya

Ditempat yang sama Rosmiati Mengatakan Bahwa Acara Tudang Sipulung Pbss Bukan Acara Biasa.Kita Mengadakan Dzikir Tahlilan Dan Pengajian Di Malam Minggu,Dan Hari Minggunya Kita Mengadakan Istimoni Dan Senam Bersama Di Pantai Losari Atau Di Lego Lego.(UM)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending