Connect with us

PBSS GoWaTa Tanpa Batas Adakan Rapat Rencana Tudang Sipulung Di Benteng SombaOpu

Published

on

Kitasulsel, Gowa — Persaudaraan Bugis Sulawesi Selatan (PBSS) Gowa Takalar Gelar Rapat Terkait perencanaan Tudang Sipulung dibenteng Sombaopu kabupaten Gowa pada tanggal 14-15 mendatang bertempat Warkop Normal Caffe Jalan Malengkeri kota Makassar, Tadi malam 6/01/2023

Rapat tersebut dihadiri ketua PBSS Tanpa Batas GoWaTa sebagai Tuan Rumah Abdul Halik Yopu , Ketua Panitia Pelaksana Darwis

Didalam Keterangan Ketua PBSS Tanpa Batas GoWaTa Abdul Halik Yopu mengutarakan pertemuan Tudang Sipulung ini akan berbeda yakni akan Mengundang Group Kommunitas KDB-Sipakaraja Dari Wajo Kota Sengkang Dan Group Komunitas KDB-MASIDDIKI Dari Wajo Juga.

” Pertemuan Tudang Sipulung akan insya Allah diselenggarakan Di benteng Sombaopu Gowa dan kami sebagai tuan rumah , kegiatan ini akan mengundang komunitas KDB-Sipakaraja dan Group Komunitas KDB-MASIDDIKI dari kabupaten Wajo ” jelasnya.

Abdul Halik Yopu Atau AHY yang juga Mantan Caleg DPRD Provinsi Dari Partai Bulan Bintang PBB Dapil 3 ini mengatakan adapun maksud dan tujuan Tudang Sipulung tersebut tersebut yakni untuk mempererat tali persaudaraan sesama Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan

” pertemuan ini intinya menjalin silaturahmi tanpa batas dari daerah kedaerah.Bahkan Pbss ini setiap daerah sekabupaten hadir insya allah karna saya selaku tuan rumah dan ketua pbss gowata semoga akan terlaksana dengan baik.’ harapnya

Sementara itu Darwis Atau sapaan Akrabnya Alwi sebagai Ketua Pelaksana Mengungkapkan kegiatan ini mengenai administrasi persuratan sudah di setujui oleh pemerintah Sulsel dan Pihak kepolisian

” Surat-surat administrasi yang di inginkan lengkap baik dari surat ijin dari Pemerintah Sulsel sudah di setujui dan kepolisian setujui untuk pelaksanaan acara ini , semoga bisa berjalan dengan baik ” tandasnya

Ditempat yang sama Rosmiati Mengatakan Bahwa Acara Tudang Sipulung Pbss Bukan Acara Biasa.Kita Mengadakan Dzikir Tahlilan Dan Pengajian Di Malam Minggu,Dan Hari Minggunya Kita Mengadakan Istimoni Dan Senam Bersama Di Pantai Losari Atau Di Lego Lego.(UM)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending