Connect with us

Wali Kota Makassar Dukung Penggodokan Perda LGBT

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengaku mendukung salah satu penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Ialah Lesbian Gay Biseks dan Transgender (LGBT) di DPRD.

Diketahui Ranperda inisiasi Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar ini direncanakan akan digodok pada 2023 ini. Di mana nantinya LGBT yang nantinya disebut dalam perda tersebut sebagai kalangan menyimpang gender tak lagi boleh berkampanye di publik Makassar.

“Jadi saya dukung penuh,” jelas Danny, saat ditemui di Gedung BPK RI Perwakilan Sulsel beberapa waktu yang lalu.

Danny mengatakan, regulasi ini sebagai bentuk pencegahan, ini adalah langkah yang tepat untuk memproteksi generasi muda. “Kalau untuk memproteksi generasi, itu saya dukung penuh,” sambung ayah tiga anak ini.

Sementara kampanye LGBT di Makassar disebut kian meluas. Terkhusus karena mereka disebut sudah berani tampil di publik.

Ranperda ini diklaim telah lebih dahulu diterapkan di beberapa daerah, seperti Bekasi dan Bogor.

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo saat dimintai tanggapan masih belum sesumbar terkait rinciannya, menurutnya yang lebih mengetahui pasti adalah Komisi D sendiri.

Apalagi kata dia, ini juga belum lebih lanjut oleh komisi. “Kan belum itu, belum dibahas,” terang Legislator Nasdem ini. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending