Gempa Bumi Mag 7,9 Terjadi di Maluku Tenggara Barat

Published

4 tahun ago

9 Januari 2023

Kitasulsel, Maluku Tenggara Barat – Gempa kekuatan magnitudo (M) 7,9 mengguncang wilayah Maluku Tenggara Barat, Maluku. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami.

BMKG merilis getaran gempa tersebut dirasakan di Saumlaki (V MMI), Sorong (III-IV MMI), Kalimantan III-IV MMI, Merauke II-III MMI, Nabire (II-III MMI), Tanah Merah (II-III MMI), Wamena (II-III), Bakunase (II-III MMI), Kolhua (II-III MMI), Sabun (II-III MMI), Robert (II-III MMI), Ende (II-III MMI), Amarasi Selatan v, Kota Kupang (II-III MMI), Alor (III-IV MMI), Waingapu v, Waijelu (III-IV MMI), Lembaga (II-IV MMI), Ambon (II MMI), Piru (II MMI), Dobo (IV MMI), Takut (IV MMI).

Informasi yang disebutkan BMKG, pusat gempa berasa dikordinat 7. 25 Lintang Selatan-130. 18 Bujur Timur.

” Gempa yang berpusat pada kedalaman 131 Km tersebut, menurut BMKG berpotensi tsunami,”katanya.

BMKG melaporkan gempa terjadi pada Selasa (10/1/2023). Gempa terjadi sekitar pukul 02.47 WIT.

Gempa berada pada lokasi 7.25 Lintang Selatan dan 130.16 Bujur Timur. Gempa berada pada 150 km Barat Laut Maluku Tenggara Barat. “Kedalaman 143 km,” ujar BMKG.

Disclaimer: Dalam beberapa menit pertama setelah gempa, parameter gempa dapat berubah dan boleh jadi belum akurat, kecuali telah dianalisis ulang seismolog. Laporan: Maya

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

4 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.