Connect with us

Musyawarah Perencanaa Pembangunan Kelurahan Suangga Tampil Perdana di Kecamatan Tallo

Published

on

Kitasulsel, Makassar–Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo berlangsung Senin Pagi 9 Januari 2023. Keluarahan Suangga Tampil perdana mengawali 15 kelurahan di Kecamatan Tallo .Musyawarah ini di buka.

Dihadiri Bapeda Kota Makassar, Diwakili Oleh Kabid Sosbud, Dinas Kesehatan Kota Makassar diwakili Oleh dr Nani, Dinas Sosial Kota Makassar Diwakili Oleh Kabid Bencana, Kesbangpol Kota Makassar, Dinas Pekerjaaan Umum Kota Makassar, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Satpol Kota Makassar.

Dalam Urung rembuk Tersebut Dimana kelurahan Suangga di Nakhodai oleh Lurah Insan Sosiawan Djamal, Menghasilkan, Usulan yang di butuhkan oleh warga Suangga dimana usul ini adalah hasil penetrasi RT/RW, dan LPM seklurahan Suangga, dimana menghasilkan:

Program Prioritas Kelurahan Suangga Pada musrembang Kelurahan :
1. Perbaikan/Rehabilitasi Posyandu Nusa Indah 5 Diwilayah RW 5/RW 6
2. Pembangunan Posyandu Terpadu dan Poskamling Jl.Sunu 2 RT 5 RW 3 (Belakang Bengkel Honda)
3. Pengerjaan Paving Blok Jl.Sunu Lr. 1A RW 3/RW 4
4.Pengerukan/Rehabilitasi Drainase Jl.Sunu 3 RW 2/RW 3
5. Pencegahan Stunting dan Pencegahan TB.

Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo memiliki Jumlah penduduk: 9 039 jiwa dengan penduduk Laki-laki : 4 438 penduduk Perempuan : 4 601 Dengan Luas wilayah 0.6 Ha.(Maya)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

on

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel