Pemkot Makassar Terima 350 Juta DSP Dari BNPB,Danny Pomanto:Ini Akan Kita Gunakan Untuk Penanganan Bencana
KITASULSEL—- MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (9/1/2023).
Bantuan DSP tersebut diberikan oleh Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto dan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto bersama 14 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan.
Dana yang diterima senilai Rp 350 Juta dengan pembagian Rp 100 Juta untuk dukungan logistik kegiatan penanganan darurat bencana Hidrometeorologi 2023 dan Rp 250 Juta untuk dukungan operasional kegiatan penanganan darurat bencana Hidrometeorologi.
Tak hanya DSP, Kota Makassar juga menerima 1.000 lembar Matras dan 1.000 lembar selimut.
Danny sapaan Moh Ramdhan Pomanto berterimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan dari BNPB pusat.
“Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada Kota Makassar. Bencana memang kita tidak bisa prediksi secara tepat. Tapi kita perlu siap siaga. Apalagi akhir tahun kemarin dua kecamatan kami terendam banjir,” ucapnya.
Kata Danny, bantuan DSP ini bakal digunakan untuk keperluan penanganan bencana salah satunya pemenuhan logistik yang dibutuhkan para korban bencana.
Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 122 bencana hidrometereologi basah di Kota Makassar.
Hidrometereologi basah sendiri meliputi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.
Sementara, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan sepanjang 2022 sebanyak 3.531 bencana terjadi di Indonesia.
Angka tersebut turun jika dibandingkan pada tahun 2021. Namun, untuk korban dan kerusakannya meningkat.
Puncaknya saat gempa Cianjur yang menelan korban jiwa sebanyak 602 orang dan 70 ribu rumah.
“Di tahun 2022 yang menonjol itu Hidrometereologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” sebutnya.
Karenanya itu, demi mengantisipasi potensi bahaya Hidrometereologi basah di daerah rawan bencana diperlukan kerjasama dan kordinasi yang baik.
“Kami selalu siap membantu dan mendampingi Saya harap DSP yang kami berikan dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Penggunaannya pun untuk pemenuhan tanggap cepat bencana yang terjadi,” harapnya.
Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Gelar FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah 2025, Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Lutim, Dr. Ramadhan Pirade, dan menghadirkan dua narasumber dari tingkat provinsi dan nasional.
Dua narasumber tersebut yakni Kasubag Program BPBD Sulsel, H. Warham A. Yuni, SH., M.Tr.AP, serta Fasilitator Nasional, Jasman Ghadi, M.Si. Kegiatan turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, Kepala Pelaksana BPBD Lutim, dr. April, dan sejumlah pejabat daerah lainnya, termasuk OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi, dan unsur dunia usaha.
Luwu Timur Daerah Dengan Ancaman Bencana Tinggi
FGD ini diselenggarakan karena Luwu Timur termasuk wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, baik bencana geologi seperti gempa dan longsor maupun bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca ekstrem.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur melalui Plh. Sekda Dr. Ramadhan Pirade menyampaikan apresiasi kepada BPBD atas dedikasi dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Ia menyebut BPBD Lutim semakin dikenal publik karena kerja nyata di lapangan.
“Kerja keras tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab kita ke depan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ujar Ramadhan.
IKD Jadi Instrumen Penting Tingkatkan Ketangguhan Daerah
Ramadhan menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen utama untuk mengukur kesiapan suatu daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Melalui IKD, pemerintah dapat menilai kemampuan daerah dalam aspek kebijakan, kelembagaan, sumber daya, hingga peran serta masyarakat.
“Melalui penilaian IKD, kita tidak hanya sekadar melihat angka, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat telah berjalan efektif dalam membangun ketahanan daerah,” jelasnya.
Tujuan FGD: Tingkatkan Akurasi, Koordinasi, dan Kesiapan IKD 2025
Kasubag Perencanaan BPBD Lutim, Chalijah, dalam laporannya menjelaskan bahwa FGD ini bertujuan mengukur kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus memastikan hasil IKD menjadi lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan.
“Kegiatan ini untuk mewujudkan koordinasi dan verifikasi IKD yang tepat atas permasalahan yang ditemukan dalam penilaian IKD di daerah,” kata Chalijah.
Ia menambahkan, FGD juga menjadi sarana untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak serta memberikan pemahaman yang sama terkait tingkat risiko bencana di Luwu Timur.
Dengan pelaksanaan FGD IKD 2025 ini, Pemkab Luwu Timur berharap dapat meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta menerima hasil penilaian IKD yang lebih objektif, komprehensif, dan sesuai kebutuhan daerah.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login