Connect with us

Diza Ali Ketua Ormas PP Sulsel Lanjut ke Tahap Verifikasi Administrasi Balon Anggota DPD-RI

Published

on

Kitasulsel, Makassar–Usai Menyerahkan Berkas ke Pokja KPU Sul Sel Untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI , Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan St. Diza Rasyid Ali diwakili LO, menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPD RI. di Hotel Mercure jalan A. P. Pettarani No.4, Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (29/12/2022). Diza Ali bersama 33 bakal calon lainnya akan menuju ke tahapan berikutnya .

Sekretaris MPW PP Sulsel Dr. Tri Sulkarnain Ahmad didampingi Ketua OK MPW PP Sulsel Riswan Troy, Ketua Srikandi PP Sulsel Irmawaty Syahrir dan beberapa pengurus MPW PP Sulsel lainnya datang langsung menyerahkan sebanyak 4.591 KTP pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagai syarat dukungan minimal bakal calon St. Diza Rasyid Ali.

Tri Sulkarnain Ahmad mengatakan, dukungan itu datang dari seluruh Majelis Pimpinan Cabang dan Badan/Lembaga Pemuda Pancasila se-Sulsel.

“Seluruh MPC dan Badan/Lembaga Pemuda Pancasila yang ada di Sulsel telah menyatakan siap mendukung Ketua MPW PP Sulsel St. Diza Ali untuk maju sebagai calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sulsel pada pemilu serentak yang akan digelar pada 2024 mendatang,” kata Tri kepada awak media di Hotel Mercure, Kamis (29/12/2022).

Diketahui, dari 40 orang yang mengambil akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) di KPU Sulsel, ada 7 orang yang gugur secara otomatis karena tidak hadir hingga waktu penyetoran dokumen ditutup KPU pada Kamis (29/12/2022) pukul 23.59 WITA, Artinya hanya 33 bakal calon yang menyetorkan syarat dukungan minimal.

Berikut daftar 33 nama-nama yang akan menjadi calon DPD RI:

A Maradang Mackulau, A Muh Ihsan (petahana), Tamsil Linrung (petahana), Lily Amelia Salurapa (petahana), Andi Muh Yangkin Padjalangi, Waris Halid, Muh Nasyit Umar, Abd Rahman Tobo, Haeruddin, Al Hidayat Syamsu, A Mappatunru, Suardy Suriady, Musa Salusu, Irwan Inje, Siti Diza Rasyid Ali, A Hatta Marakarma Elli, A Chairil Anwar Patrisios A Batara Randa, Harmasnyah, Irsan Idris Galigo, Aliyah Mustika Sari, A Yusran Paris, A Baso Riyadi, Ariella Hana Sinjaya, Prof Idrus A Paturusi, A Armal Al Hakam, Iqbal Parewangi, Prof Abdul Rachman, Sri Rahayu Usmi, Sulprian Novianus Y.L Patanduk, Pither Ponda Barany, Komisioner KPU Sulsel Bidang Teknis, Asram Jaya mengatakan, dokumen bakal calon DPD ini selanjutnya akan melewati tahapan verifikasi administrasi.

“Tahapan verifikasi administrasi 30 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023,” cetusnya. (*/Maya)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Continue Reading

Trending