Mendagri: Kepemimpinan Kepala Daerah Penting dalam Mengatur Program dan Anggaran Pengendalian Inflasi

Published

3 tahun ago

10 Januari 2023

Kitasulsel, Jakarta- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kepemimpinan (leadership) kepala daerah dalam mengatur program dan anggaran penting dalam pengendalian inflasi. Mendagri menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (9/1/2023).

“Kemampuan leadership kepala daerah untuk mengatur program dan anggaran (penting), kalau jaraknya terlalu jauh antara pendapatan dengan belanja artinya kurang mampu untuk memanage dengan baik. Ini untuk bisa menjadi catatan kita,” katanya.

Dalam rakor tersebut Mendagri memaparkan realisasi pendapatan daerah sampai akhir tahun 2022 yang mencapai 96,06 persen. Mendagri mengapresiasi sepuluh daerah dengan realisasi pendapatan tinggi di atas 100 persen. Di tingkat provinsi ada Provinsi Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimatan Utara, Bengkulu, dan Bali.

“Kemudian kalau untuk yang kabupaten, ini saya anggap ini pemimpin luar biasa karena targetnya ada yang 137 persen dari target awal tahun, seperti Bojonegoro, Sumbawa Barat, Kutai Kartanegara, Tanah Laut, Muara Enim, Landak, Paser, Mimika, sampai dengan Tanah Bumbu,” ucapnya.

Kemudian Mendagri memaparkan realisasi belanja rata-rata pemerintah daerah (Pemda) mencapai 86,38 persen. Realisasi belanja tertinggi tingkat provinsi dicapai oleh Kepulauan Riau dengan persentase 96,68 persen dan Jawa Barat 96,44 persen. Keduanya di atas rata-rata realisasi belanja di tingkat nasional sebesar 90,66 persen. Namun ada pula provinsi dengan tingkat realisasi belanja yang rendah.

“Papua itu hanya 56 persen uang yang dibelanjakan. Nanti tolong Pak Sekda tolong dijadikan atensi. Ini uang banyak tersimpan, pendapatan 86 persen dibelanjakan 56 persen, berarti 30 persen ada di bank. Maluku Utara juga 79 persen, Kaltim ini kaya banget 131 persen pendapatannya dari target 100, tapi baru belanja 81 persen,” ucapnya.

Di sisi lain, dalam kesempatan itu Mendagri juga merinci ada 19 Pemda yang telah 100 persen memberikan laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah. Kemudian ada 9 pemda yang tidak melakukan pelaporan sama sekali.

“Ini yang 100 persen laporan terus, 19 Pemda. Saya terima kasih banyak mulai dari Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Balangan, Kabupaten Batang, Demak, Kebumen, Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamongan, Lampung Utara, Pamekasan, Pangandaran, Pesisir Barat, Pidie, Semarang, Tasikmalaya, Tebo, Kota Surakarta, Kota Batam, Kota Dumai dan Kota Surabaya, ini laporannya bagus terus dan konsisten,” terangnya.

Sementara untuk sembilan Pemda yang sama sekali tak memberi laporan pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah di antaranya Kabupaten Merauke, Nabire, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Mamberamo Raya, Yalimo, Intan Jaya, dan Deiyai.

Mendagri menekankan agar kepala daerah beserta stakeholder terkait tak bosan-bosan berupaya mengendalikan inflasi, karena menyangkut kehidupan rakyat.

“Di grassroot itu yang paling utama adalah harga pangan, barang jasa kebutuhan primer. Kita lihat berbagai survei kepuasan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah selalu yang di nomor satu adalah masalah kenaikan harga barang/jasa itu selalu nomor satu. Makanya ini kita harus betul-betul kerjakan dengan konsisten demi rakyat,” tandasnya.

#Puspen Kemendagri#

Kementrian Agama RI

Menag Ajak Tokoh Agama Tenangkan Umat agar Tidak Terprovokasi

Published

12 jam ago

30 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Buton—Aksi demonstrasi masih terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah. Ada yang berjalan tertib dan beberapa juga diwarnai aksi perusakan.

Menteri Agama Nasaruddin mengimbau para pendemo untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi. Menag juga mengajak para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenangkan umat agar tidak terprovokasi.

“Saya mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan yang menjernihkan dan menyejukkan demi terus terjaganya kohesivitas sosial. Pesan yang menenangkan agar umat tidak terprovokasi,” terang Menag dalam giat Zikir dan Doa Bersama untuk Negeri di Button Tengah, Sulawesi-Tenggara, Sabtu (30/8/2025).

“Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga bangsa, saya mengimbau para pendemo untuk tidak bertindak anarkis karena itu justru dapat merugikan semua pihak,” sambungnya.

Kepada para penyuluh agama, para penceramah, kyai, dan ustadz, Menag harap bisa memberikan pesan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap kegiatan keagamaan yang diikuti. Imbauan yang sama disampaikan Menag kepada para pemimpin perguruan tinggi keagamaan.

“Sebagai pembina umat, peran tokoh agama, tokoh masyarakat, cendekiawan dan akademisi, diharapkan dapat mengambil peran dalam menjernihkan dan menenangkan suasana,” paparnya.

Menag sampaikan duka mendalam karena ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa demonstrasi ini. Menag mendoakan almarhum Affan Kurniawan mendapat tempat terbaik di sisi Allah, keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Untuk warga masyarakat yang terluka dan menjalani perawatan, Menag mendoakan semoga lekas sehat dan pulih. Terkait pelanggaran hukum, Menag meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada aparat.

“Proses penegakkan hukum sedang berjalan dan percayakan kepada aparat penegak hukum yang tengah bekerja secara professional dan transparan,” sebut Manag.

Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal ini juga mengajak seluruh umat beragama untuk mendoakan Indonesia agar tetap terjaga, aman, rukun, dan damai.

“Kita harap semua pihak bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa beberapa hari ini untuk terus melakukan perbaikan di masa mendatang,” tandasnya.