Connect with us

Polri, KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers Bertemu, Membahas Pencegahan Berita Hoax Menjelang Pemilu 2024

Published

on

Kitasulsel, Jakarta—Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers menggelar rapat koordinasi terkait dengan dinamika jelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang.

Dalam rapat ini, Polri diwakili oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara.

“Polri telah menyiapkan operasi pengamanan Pemilu 2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata,” kata Dedi di Dewan Pers, Selasa (10/1/2022).

Dedi menuturkan, berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial.

Ia pun mengharapkan pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar.

“Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti disini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Untuk Polri, Dedi menuturkan pihaknya akan melakukan forum group discusion (FGD) yang diikuti 34 Polda secara hybrid. Pertemuan ini untuk membahas langkah edukasi kepada masyarakat agar dapat menyaring informasi atau berita hoax jelang pemilu.

“Januari ini akan mengadakan FGD dan diikuti oleh 34 Polda secara hybrid untuk dapat memerikan edukasi kepada masyarakat agar dapat menyikapi berita-berita hoax menjelang pemilu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya mengatakan, dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, pihaknya sudah melaksanaan penandatanganan MoU dengan Bawaslu terkait dengan kasus-kasus sengketa pers.

Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 20 orang yang tergabung dalam tim pengaduan dalam persiapan pemilu 2024, dengan proyeksi 1.500 pengaduan di tahun 2023.

“Baru saja dirilis bahwa twitter akan lebih ketat dalam hal pengawasan, namun diantisipasi terkait dengan pengalihan pemberitaan di instagram dan TikTok,” katanya.

Dari pihak KPI melalui Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, jelang pelaksanaan Pemilu 2024, nantinya akan banyak TV digital yang hadir dan belum sepenuhnya dalam pengawasan KPI.

“Sudah dilakukan rapat pleno dan sudah dibahas terkait anggaran pengawasan TV digital yang akan menyiarkan tahapan pemilu,” ujarnya.

KPI juga akan memberikan sosialisasi kepada KPID agar berkolaborasi dengan KPU dan Bawaslu guna mencegah adanya penyiaran yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan mengharapkan media turut mengawal dan tidak memberi benturan dengan instansi yang lain jelang pemilu 2024. Perjanjian atau MoU juga sudah dilakukan dan diharapkan terjadi sinergitas mewujudkan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari pihak Bawaslu menyampaikan pihaknya akan membahas antisipasi adanya kampanye yang curi start dan di luar jadwal. Hal ini dilakukan agar tak ada gesekan.

Selain itu, Bawaslu juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kominfo guna mengatur banyaknya media digital.

Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar mengatakan, fenomena yang terjadi saat ini di media sosial adalah konten dibalas dengan konten. Untuk itu, KPI meminta Dewan Pers sebaiknya membuat Undang-undang terkait dengan media sosial atau peraturan dewan pers bagi yang melakukan siaran di siaran lainnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Tak Pernah Usai: Sehari Semalam Menjadi Irwan Bachri Syam

Published

on

Kitasulsel—Luwutimur—Ada yang berubah dari cara sebagian masyarakat memandang seorang kepala daerah. Bukan lagi sekadar soal kebijakan, program, atau pidato resmi. Tapi tentang ketahanan—tentang bagaimana seseorang menjalani hari yang seolah tak pernah selesai.

Di Luwu Timur, nama Irwan Bachri Syam kini kerap disebut dengan nada yang lebih lirih—campuran antara kagum dan haru.

“Jaga kesehatan, Pak Bupati…”

Kalimat itu bukan sekadar sapaan. Ia lahir dari pemandangan yang berulang: seorang pemimpin yang nyaris tak punya jeda.

Pagi itu dimulai seperti biasa—rapat di gedung DPR. Agenda padat, pembahasan serius. Namun itu baru awal. Selepasnya, langkah tak berhenti. Pintu ruang kerja terbuka, tamu datang silih berganti. Wajah-wajah penuh harap, membawa persoalan, aspirasi, dan cerita.

Belum selesai satu, datang lagi yang lain.

Waktu bergulir ke siang. Di sela kesibukan, ia menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid. Singkat, khusyuk, lalu kembali pada rutinitas: menerima tamu lagi.

Sore menjelang, langkah yang sama terulang. Sholat Ashar, lalu kembali ke kursi kerja. Tak ada tanda melambat.

“Jadi bupati itu berat… biar Pak Irwan Bachri Syam saja,” celetuk seorang warga setengah bercanda, setengah takjub.

Karena memang, tak semua orang sanggup menjalani ritme seperti itu.

Menjelang malam, agenda belum juga usai. Rapat mendadak muncul. Setelahnya, sholat Magrib di musholla. Namun alih-alih beristirahat, ia kembali menemui rombongan tamu yang telah menunggu.

Dan bahkan setelah itu—masih ada lagi.

“Pagi, siang, sore, malam… beliau terus. Tidak ada shift. Tidak ada bupati pengganti,” cerita seorang warga yang menyaksikan langsung.

Ajudan boleh bergantian. Tapi seorang bupati—tak punya “stuntman”.

Lelah? Tentu itu pertanyaan yang wajar. Tapi yang tampak justru sebaliknya: energi yang seperti tak habis.

Mungkin, bagi sebagian orang, ini bukan semata soal fisik. Ada yang melihatnya sebagai bentuk pengabdian yang lebih dalam.

“Mungkin itu kelebihan yang Allah berikan… karena beliau mengurusi begitu banyak orang,” ujar seorang warga dengan nada reflektif.

Kisah-kisah kecil seperti itu terus beredar. Tentang bagaimana satu teguran ringan soal kehadiran pegawai di waktu sholat bisa langsung mengubah suasana.

Hari itu, ketika waktu Ashar tiba, masjid nyaris tak mampu menampung jamaah.

Cukup sekali bicara—dan semua tergerak.

Sederhana, tapi mengena.

Malam kian larut. Namun bagi Irwan, hari belum benar-benar selesai. Informasi dari humas menyebutkan, esok pagi ia harus bertolak ke Makassar. Agenda baru sudah menunggu.

Artinya, waktu istirahat kembali menjadi barang langka.

Dan di tengah semua itu, masyarakat hanya bisa mengirim doa yang sederhana:

“Jaga kesehatan, Pak Bupati.”

Karena di balik jabatan yang terlihat kokoh, ada manusia yang terus berjalan, menembus batas waktu—demi mereka yang dipimpinnya.

Dan mungkin benar, menjadi bupati itu berat.

Tidak semua orang sanggup.

Continue Reading

Trending