Rudianto Lallo Hadiri Silaturahmi Ikatan Suporter Makassar

Published

3 tahun ago

11 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar — Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo menemui Komunitas Ikatan Suporter Makassar yang sementara menonton bareng BRI Liga 1, antara tim kesayangan PSM Makassar vs Barito Putra di Warkop 460 Jalan Cakalang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar.

Ketua Ikatan Suporter Makassar, Udin Golgo, menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran orang nomor satu di DPRD Makassar itu disela-sela banyaknya kegiatan kedewanan.

Kehadiran politisi NasDem dikomunitas Ikatan Suporter Makassar itu merupakan bukti nyata keterbukaan dan kepedulian kepada rakyat.

“Pak Ketua ini anak Utara, berasal dari bawah, dan saya yakin akan konsisten memperjuangkan rakyat, salah satu bukti nyata hari ini, dia tetap hadir ditempat ini meskipun kegiatannya padat, sekali lagi saya sampaikan terima kasih pak ketua anak rakyat atas kehadirannya,” katanya, Selasa (10/1/2023).

Di kesempatan ini, Udin Golgo menegaskan akan berjuang bersama Anak Rakyat (Sapaan Akrab Rudianto Lallo) untuk kemajuan Makassar 2024 mendatang.

Bahkan dia langsung membentuk relawan pemenangan untuk Rudianto Lallo selaku baka Calon Wali Kota Makassar dengan nama laskar anak rakyat.

“Laskar anak rakyat ini akan menyusuri lorong ke lorong untuk mensosialisasikan Rudianto Lallo sebagai Calon Wali Kota, saya mengharapkan ada pemimpin di Makassar dari bawah, dari anak rakyat dan berasal dari utara kota, maka saatnya berjuang bersama untuk Rudianto Lallo,” tambah Udin Golgo.

Sementara itu, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengapresuasi semangat ikatan suporter makassar yang ingin bersama-sama berjuang untuk Makassar 2024 mendatang.

Menurut dia, dengan hadirnya Tokoh Utara Kota dibawah Komando Udin Golgo menambahkan energi positif menatap Pilkada Makassar mendatang.

“Jika kemarin-kemarin energiku hanya 50 persen, maka dengan adanya pak Udin bersama kita semua disini bertambah menjadi 90 persen. Insya Allah anak rakyat siap berkolaborasi dan terbuka demi rakyat yang dua kali tambah baik,” paparnya.

Politisi Partai NasDem itu juga menyampaikan kedekatan dengan keluarga Udin Golgo sejak dulu. diceritakan Ayahnya Daeng Lallo bersahabat baik dengan orang tua Udin Golgo, Kasude, hingga dilanjutkan masing-masing anaknya.

“Saya injak pertama kali Jakarta dibawa sama pak Udin Golgo, waktu itu ikut dengan suporter KSM, bagian dari superter PSM. Ke Jakarta naik kapal laut, disana dibawa ke Senayan, dan ditemani juga keliling Monas, memori itu tidak hilang hingga saat ini, jadi kedekatan saya dengan Pak Udin Golgo sejak dulu,” tutur lelaki kelahiran Pulau Lakkang itu.

Lanjut Legislator dua periode itu mengatakan jika dirinya berasal dari bawah, bukan anak bangsawan, bukan kuga anak pejabat, asli anak rakyat yang tinggal di Pulau Lakkang, dikelilingi Sungai Tallo.

“Saya anak rakyat, anak asal dari bawah, tentunya tau kebatinan apa yang dirasakan oleh masyarakat dan tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” tutup Ruduanto Lallo.

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

7 jam ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.