Connect with us

Awali Tahun 2023 PKK Sulsel dan Jabar Sharing Inovasi, Gubernur Andi Sudirman: Upaya Optimalisasi Peran

Published

on

Kitasulsel, Bandung – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina berada di Jawa Barat dalam rangka kunjungan kerja (kunker).

Ketua TP PKK Naoemi Octarina kunker sekaligus study banding ke Kota Bandung di Gedung Tim PKK Jawa Barat. Tujuannya, agar Sulsel dapat mengembangankan atau mengadopsi salah satu inovasi program-program yang ada di Jawa Barat yang dapat diselaraskan dengan Provinsi Sulawesi-Selatan.

Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa sharing dan inovasi ini penting untuk mengawali kerja di tahun 2023 ini.

“Sharing pengalaman dan inovasi antara kedua Tim PKK Provinsi dalam inovasi menjadi penting untuk untuk mengawali 2023 dalam optimalisasi peran PKK bersama dalam penanganan isu terkait ibu dan anak serta isu lainnya yang diamanatkan kepada TP PKK Sulsel,” sebutnya, Kamis (12/1/2023).

Diketahui, Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki kader PKK paling banyak dari segi ke-PKKannya dengan memiliki 27 kabupaten/kota, 5.912 desa dan 627 kecamatan.

Beberapa target diantaranya, bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari kelembagaan SDM PKK Sulsel dengan melihat contoh sukses yang ada di Jawa Barat.

Adapun PKK Sulsel saat ini telah melakukan inovasi dan strategi dalam operasional sepuluh program PKK yang salah satunya adalah PKK remaja, bantuan khusus kepada 24 kabupaten/kota untuk penurunan stunting.(*)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending