Connect with us

DPRD Makassar Usulkan Ranperda Larangan LGBT Disetujui Pemprov Sulsel, Agar Bisa Dibahas Bersama Pemkot

Published

on

Kitasulsel, Makassar — DPRD Kota Makassar telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) ke Pemprov Sulsel hingga Kementerian Hukum dan Ham serta Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, Syamsuddin Raga berharap 14 raperda yang diusulkan termasuk LGBT disetujui untuk dibahas bersama Pemkot Makassar.

Harapan kita 14 ini disetujui, karena ini adalah bagian dari kebutuhan. Mudah-mudahan disetujui yang 14 itu, termasuk LGBT. Karena itu ada inisiasi komisi yang perlu dipertimbangkan,” katanya, dilansir dari CNN Indonesia, Jumat (13/1/2023).

Jika surat rekomendasi untuk 14 Raperda telah diterima, maka DPRD Makassar akan langsung melakukan pembahasan Raperda yang telah diusulkan, termasuk LGBT.

“Kalau bulan ini sudah ada tembusan dari biro hukum (Pemprov Sulsel), mungkin pertengahan bulan ini sudah kita akan bahas Raperda LGBT,” ujar Syamsuddin.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menyatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi DPRD Makassar yang mengusulkan Raperda tentang LGBT.

“Saya mengapresiasi kepada teman-teman DPRD atas inisiasi perda khusus LGBT,” kata pria yang akrab disapa Danny.

Danny mengatakan, kelompok LGBT tidak akan mendapatkan tempat di Makassar. Usulan Raperda LGBT oleh DPRD Makassar ini dia anggap sebagai bentuk keseriusan untuk menangkal LGBT.

“Dalam sisi agama maupun negara perlu ada penegasan. Di negara pun LGBT tidak diakui sehingga kita perlu mewujudkan lebih jelas,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

Reses di Manggala, Ketua DPRD Kota Makassar Desak Pemutakhiran Data Warga Miskin Demi Beasiswa Tepat Sasaran

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menyoroti persoalan infrastruktur sekolah dan akses beasiswa pendidikan di Kecamatan Manggala saat menggelar reses kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2025/2026.

Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Antang Jaya, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan reses di titik ketujuh itu turut dihadiri Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Saleh Pallu.

Legislator dari Partai NasDem itu menegaskan bahwa program beasiswa pendidikan harus benar-benar menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, berdasarkan keluhan warga, penerima beasiswa saat ini dinilai masih sangat terbatas.

“Banyak yang sebenarnya layak, tapi tidak mendapatkan beasiswa,” ujar Supratman yang akrab disapa Supra.

Menurutnya, salah satu penyebab persoalan tersebut adalah belum optimalnya pemutakhiran data warga miskin oleh Pemerintah Kota Makassar. Ia menilai, validitas data menjadi kunci agar bantuan pendidikan tepat sasaran.

“Harus ada update terkait pendataan masyarakat miskin. Karena tidak selamanya masyarakat itu miskin, dan tidak selamanya juga kaya. Roda kehidupan ini pasti berputar,” jelasnya.

Selain beasiswa, persoalan infrastruktur sekolah juga menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan kondisi akses jalan menuju sejumlah sekolah, termasuk SD Negeri Pannara, yang dinilai perlu pembenahan demi kenyamanan dan keselamatan siswa.

“Paling banyak memang masalah infrastruktur, apalagi sekolah. Nanti saya sampaikan ke Dinas Pendidikan agar cepat ditindaklanjuti,” tegasnya.

Supratman menekankan pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Makassar. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran pendidikan diperkuat demi menunjang kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik.

Sementara itu, Prof Saleh Pallu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Supratman dalam kegiatan reses tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan, termasuk menghadirkan fasilitas lapangan bagi warga setempat.

“Terima kasih nak Supra sudah bantu warga menghadirkan lapangan. Dengan ini, warga bisa banyak melakukan kegiatan positif nantinya,” ungkapnya.

Reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus momentum untuk memastikan aspirasi terkait pendidikan dan infrastruktur di Kecamatan Manggala dapat segera ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah kota.

Continue Reading

Trending