Connect with us

Pemkot Makassar Bakal Siapkan Sistem Pemadaman Api di Pasar Tradisional

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta PD Pasar Makassar Raya untuk menyiapkan sistem pemadam api di pasar.

Danny mengatakan, kebakaran pasar menjadi kejadian yang berulang. Makanya, PD Pasar perlu melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa kebakaran pasar.

“Sistem keamanan ini perlu ditingkatkan. Pasar itu harus jadi bagian yang dibenahi, Apar (Alat Pemadam Kebakaran), sistem buka tutup harus,” kata Danny.

Danny juga mengatakan, bahwa akses darurat kebakaran ini tak tertata dengan baik.

“Semestinya diperlukan denah yang bisa diakses masyarakat,” katanya.

Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya Ichsan Abduh Husein mengakui, sistem pemadam di pasar-pasar tradisional belum begitu memadai.

Kondisi ini kata Hesein, jadi PR besar yang akan dibenahi dan akan menjadi fokus tahun ini.

“Jadi memang kami masukkan dalam program 2023 (sistem pemadaman api),” katanya.

Ini juga akan masuk dalam rencana revitalisasi pada sejumlah pasar di Makassar, pembenahan ini memang diperlukan agar tak lagi menimbulkan kerugian bagi pedagang.

Sebelumnya, kebakaran hebat melulantakkan 931 kios pedagang di Blok B Pasar Sentral Makassar.

Kerugian akibat kebakaran yang terjadi pada Selasa malam itu dilaporkan mencapai Rp60 milliar.(*)

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Komisi Taksi Online Belum Dipangkas, Pemerintah Prioritaskan Aturan 8 Persen untuk Ojol

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Pemerintah belum akan menerapkan kebijakan pembatasan komisi aplikasi transportasi online maksimal 8 persen untuk layanan taksi online. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut bagi layanan ojek online (ojol) roda dua.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan langkah tersebut diambil karena jumlah mitra pengemudi dan pengguna layanan ojek online roda dua jauh lebih besar dibandingkan layanan angkutan online roda empat.

“Fokus sementara adalah memberikan regulasi terbaru mengenai komisi untuk roda dua terlebih dahulu,” kata Dudy di Jakarta, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Dudy, penerapan kebijakan serupa untuk layanan taksi online masih menghadapi tantangan dari sisi regulasi. Saat ini, kewenangan pengaturan angkutan sewa khusus atau taksi online berbeda antara wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya.

Di wilayah Jabodetabek, regulasi berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Sementara itu, pengaturan layanan di luar Jabodetabek menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Perbedaan kewenangan tersebut membuat pemerintah belum dapat memberlakukan batas maksimal komisi aplikasi sebesar 8 persen secara nasional bagi layanan taksi online.

Dudy mengungkapkan sejumlah operator transportasi online telah mengusulkan agar regulasi angkutan online roda empat dipusatkan di pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.

“Kami tidak hanya berbicara dengan operator, tetapi juga dengan pemerintah provinsi. Nantinya akan diputuskan apakah pengaturan kendaraan roda empat perlu disatukan di tingkat pusat,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan menegaskan akan lebih dahulu mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pembatasan komisi maksimal 8 persen pada layanan ojek online roda dua sebelum mempertimbangkan penerapan aturan serupa bagi layanan taksi online.

Pemerintah berharap regulasi yang tengah disiapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, perusahaan aplikasi, dan keberlanjutan ekosistem transportasi online di Indonesia.

Continue Reading

Trending