Connect with us

534 Jamaah Umrah An Nur Travel Berangkat Menuju Makassar,Kakandep Sidrap:An Nur Travel Bikin Kita Bangga Sebagai Orang Sidrap

Published

on

Kitasulsel—-Sidrap—-Rombongan jamaah Umrah PT An Nur Maarif (An nur travel dan JRW ) sebanyak 534 jamaah hari ini 15/01/2023 berangkat menuju makassar untuk kemudian diberangkatkan menuju tanah suci mekka dan madina,rombongan kloter 16 Januari 2023 ini dilepas langsung oleh Kepala kantor Kementrian Agama(Kakandep) kabupaten sidrap DR. Muhammad Idris Usman, S.Ag,.MA

Dalam sambutannya dihadapan ratusan jamaah umrah An nur travel dan JRW yang berasal dari berbagai kabupaten di sidrap menekankan keberadaan travel milik H Bunyamin Yapid LC MA ini sebagai icon umrah di bumi nene Mallomo.

“Bicara umrah asal sidrap pasti tidak lepas dari An nur travel dan JRW,keberadaan an nur travel di kabupaten sidrap ini menjadikan kami di kementrian agama mendapatkan predikat sebagai kementrian agama yang paling so Force dalam penyelenggaraan umrah,jadi tidak salah jika An Nur travel ini adalah kebanggan sidrap dan kebanggan kita bersama.

Lebih lanjut orang nomor satu di kementrian agama kabupaten sidrap ini juga merasa prosesi keberangkatan An nur travel selalu buat kita merinding dan penuh keharuan.

“Tiap kali saya melepas jamaah umrah an nur travel ini saya selalu merasa ada sesuatu yang lain,Masumange sedding”semoga lain kesempatan saya tidak hanya melepas jamaah an nur ini tapi bisa menjadi bagian dari jamaah,tutupnya.

Keberangkatan 534 jamaah ini selanjutnya akan di istirahatkan di asrama haji sudiang yang dan se lanjutkan akan di gelar manasik umrah akbar di aula Asrama haji.

Diketahui seluruh jamaah akan diberangkatkan menuju tanah suci mekka dan madina pada tanggal 16 Januari pagi dengan menggunakan maskapai penerbangan lion air dengan sistem carter flaigh.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel