PBSS GoWaTa Ajak KDBS Sulsel Berkunjung Situs Sejarah Gowa
Kitasulsel, Gowa — Persaudaraan Bugis Sulsel Gowa Tanpa Batas Bersama Kerukunan Darah Bugis Sipakaraja selenggarakan Tudang Sipulung di benteng Sombaopu, selama Sabtu dan Minggu
Kegiatan ini langsung dihadiri Marzuki madani ketua PBSS sul sel, Ketua KDBS dari Wajo Andi Idha Mattoreang Atau Biasa Di Panggil Puang Andi, serta 270 orang dari perwakilan 15 kabupaten
Penyelenggaraan kegiatan Tudang Sipulung ini melakukan Dzikir Tahlilan , pengajian , Senam serta mengunjungi Museum .
Didalam Keterangan Ketua PBSS Tanpa Batas GoWaTa Abdul Halik Yopu mengutarakan pertemuan Tudang Sipulung ini berbeda sebelumnya , sebagai tuan rumah para peserta diajak untuk melihat sejarah dari Gowa .
” Pertemuan Tudang Sipulung berbeda dengan sebelumnya diselenggarakan , kami sebagai tuan rumah para peserta dimanjakan dengan sejarah yang ada digowa ‘ jelasnya
Lanjut AHY sapaan akrabnya mengatakan adapun maksud dan tujuan Tudang Sipulung tersebut tersebut yakni untuk mempererat tali persaudaraan sesama Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan
” Kegiatan ini untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan Bugis Makassar yang ada di Sulawesi Selatan ” pungkasnya
Ditempat yang sama Ketua KDBS dari Wajo Andi Idha Mattoreang Atau Biasa Di Panggil Puang Andi mengucapkan banyak terimakasih yang telah di undang dalam kegiatan Tudang Sipulung ini serta merasa senang bisa mengetahui sejarah Gowa terutama Sultan Hasanuddin
” saya mewakili KDBSucapkan Banyak terimakasih atas undangan yang di berikan dalam pertemuan ini dan juga saya tambah pengalaman tentang sejarah Gowa ” Katanya
Sementara itu Ketua PBSS Sulsel Marsuki saat di telvon melalui WhatsApp, Minggu 15/01/2023 menjelaskan pertemuan Tudang Sipulung ini sesuai dengan visi dan misi yang telah direncanakan
” Visi Dan Misi Tudang Sipulung ini mewujudkan persaudaraan yang ada di Sulsel serta mempererat jalin silaturahmi” tandasnya
Ia juga menambahkan jika awal tahun 2023 ini sebagai tuan rumah PBSS GoWaTa Karna di Gowa penuh dengan sejarah terutama Sultan Hasanuddin
” Awal tahun ini sebagai Tuan Rumah PBSS GoWaTa sangat berbeda dengan pertemuan sebelumnya Dimana kita bisa mengetahui sejarah sultan Hasanuddin, dalam museum Benteng SombaOpu ini banyak sekali Barang sejarah terutama Koin dan uang lama yang menjadi transaksi masyarakat dulu ”
Marsuki berharap dengan adanya PBSS yang selalu lakukan Zikir Bersama maka masyarakat bisa mengikuti
” Kedepan masyarakat Sulsel ini bisa melakukan zikir bersama dengan PBSS ” harapnya.(UM)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login