Connect with us

/www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153
">
Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 153

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023

Published

on

KITASULSEL —- BOGOR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Se-Indonesia Tahun 2023 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di SICC Sentul Bogor, Selasa (17/01/2023).

Presiden dalam pengarahannya, mengawali dengan menyampaikan terima kasih kepada jajarannya dalam penanganan pandemi covid-19 serta upaya yang relatif berhasil dalam menjaga stabilitas ekonomi dan di posisi positif.

Ekonomi Indonesia termasuk yang baik dalam melewati masa-masa tersebut. Kemudian instruksi dan langkah aplikatif yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam mempertahankan situasi sehingga tidak termasuk dalam isu seperti negara dunia dalam resesi.

Jokowi mengajak Pemda untuk bekerja keras dan jangan sampai keliru membuat kebijakan. Kebijakan harus berbasis data dan fakta di lapangan.

“Di Sulsel pengambilan kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Harapan kita dengan data yang akurat dan lebih terupdate, bisa menjadi acuan kami untuk mengambil kebijakan yang hasilnya tepat dan efektif,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Presiden menegaskan, bahwa kebijakan yang tepat tersebut perlu dijaga. dijaga agar Indonesia bisa bersama-sama melanjutkan tren positif dalam mengawal pertumbuhan.

“Apa yang menjadi instruksi dari Presiden tentunya menjadi perhatian dan dukungan dari pemerintah yang ada di Provinsi Sulsel sehingga 2023 jauh lebih baik,” sebut Andi Sudirman.

Indonesia untuk perekonomian pada posisi yang sangat baik dengan perkiraan year on year (Y-on-Y) di 2022 antara 5,2-5,3 persen, karena di kuartal III/2022 tumbuh 5,72 persen. Namun tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi Indoensia, baik terkait pengaruh ekonomi global, kesehatan, stunting, pangan, stabilitas politik, kemiskinan ekstrem dan lainnya.

“Meski kita dapat melewati tahun terbulensi ekonomi di 2022, hati-hati tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global. Semua harus hati-hati dan harus bekerja keras semuanya,” sebut Presiden Jokowi.

Sedangkan pada panel diskusi, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, dukungan Pemprov Sulsel dalam konektivitas antara daerah dengan transportasi jalur udara.

Bersinergi menyiapkan pesawat udara dengan bundling rute penerbangan antara daerah dengan subsidi tiket pesawat, seperti di Bandara Udara Toraja untuk memastikan sustainablitas (keberlanjutan) layanan penerbangan.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply


Warning: Undefined array key 0 in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/parts/post-single.php on line 493

Pemkot Makassar

Sekda Makassar Tekankan Sinergi Lintas OPD dalam Penanganan ODGJ

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Andi Zulkifly usai membuka Pertemuan Koordinasi Penanganan ODGJ pada subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar di Hotel Aston Makassar, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai pihak secara terpadu.

“Penanganan ODGJ ini adalah tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan saja, tetapi harus dilakukan secara komprehensif oleh seluruh OPD terkait,” ujar Andi Zulkifly.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar tersebut menjelaskan bahwa selama ini masih terdapat ego sektoral yang membuat penanganan ODGJ belum berjalan optimal.

Melalui forum koordinasi ini, diharapkan dapat dihasilkan standar operasional prosedur (SOP) serta alur penanganan yang jelas dan terintegrasi.

Ia memaparkan, penanganan ODGJ umumnya berawal dari laporan masyarakat di tingkat RT/RW yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya, puskesmas melakukan asesmen awal guna memastikan kondisi kejiwaan pasien.

“Setelah dilakukan asesmen oleh tenaga kesehatan, perlu ada pengamanan oleh Satpol PP dan dukungan dari pihak kecamatan serta kelurahan. Kemudian, penanganan dilanjutkan ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran Dinas Sosial dalam proses rehabilitasi sosial hingga pengembalian pasien kepada keluarga (reunifikasi), termasuk pemantauan lanjutan terhadap kondisi pasien pasca perawatan.

“Perlu ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab mulai dari penanganan awal, pengantaran ke rumah sakit, hingga proses pemulangan dan monitoring pasca perawatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Andi Zulkifly menekankan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan secara humanis dan bermartabat, disertai edukasi kepada masyarakat guna mengurangi stigma negatif.

“ODGJ ini bisa disembuhkan. Karena itu, perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar keluarga tidak mengucilkan atau menelantarkan, tetapi justru mendukung proses penyembuhan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan ODGJ merupakan bagian dari upaya mewujudkan Kota Makassar sebagai kota inklusif.

“Jangan sampai karena penanganan yang tidak optimal, Kota Makassar dinilai tidak inklusif. Padahal, inklusivitas adalah bagian dari visi besar pemerintah kota,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Andi Zulkifly meminta seluruh OPD terkait, termasuk kecamatan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, hingga pihak rumah sakit untuk segera menyusun rencana aksi dan roadmap penanganan ODGJ yang terintegrasi.

“Saya minta hari ini sudah ada rencana aksi yang jelas dan disepakati bersama. Semua pihak harus memahami perannya masing-masing agar penanganan ODGJ bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending