Connect with us

Hadiri Rakornas, Presiden Jokowi Santap Siang Bersama Kepala Daerah dan Jajaran Forkopimda

Published

on

Kitasulsel, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menikmati kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Ada hal menarik dalam kehadiran orang nomor satu Indonesia ini di Rakornas yang dihadiri 4.545 peserta tersebut. Awalnya sesuai jadwal, Presiden akan meninggalkan acara Rakornas setelah menyampaikan arahan dan membuka acara. Meski sempat meninggalkan lokasi acara seusai membuka Rakornas, Presiden kembali menuju ruangan acara untuk menyimak jalannya Rakornas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta tersebut tampak begitu enjoy dan betah berlama-lama duduk mengikuti diskusi panel, dengan pembicara sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta beberapa pejabat tinggi negara yang dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Bahtiar.

Saat jeda istirahat salat dan makan siang, Presiden berjalan mengelilingi lokasi acara untuk menyapa sejumlah peserta yang terdiri dari kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia. Bahkan, sesekali Presiden melayani permintaan foto bersama (wefie) dari beberapa peserta. Tak hanya itu, Presiden juga makan siang bersama dengan peserta dan undangan. Menu yang dimakan Presiden pun sama dengan peserta maupun undangan yang hadir, yakni berupa nasi kotak.

Sebagai informasi, Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber termasuk seluruh menteri koordinator (menko) yang terbagi dalam empat diskusi panel. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi ini, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai ancaman resesi hingga stabilitas jelang Pemilu 2024. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan di Indonesia berhati-hati pada ancaman resesi. Presiden mengungkapkan, International Monetary Fund (IMF) memprediksi sepertiga perekonomian dunia akan mengalami resesi.

“Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati!,” tandas Presiden Jokowi.

#Puspen Kemendagri#

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.

Continue Reading

Trending