Connect with us

Hadiri Rakornas, Presiden Jokowi Santap Siang Bersama Kepala Daerah dan Jajaran Forkopimda

Published

on

Kitasulsel, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat menikmati kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Ada hal menarik dalam kehadiran orang nomor satu Indonesia ini di Rakornas yang dihadiri 4.545 peserta tersebut. Awalnya sesuai jadwal, Presiden akan meninggalkan acara Rakornas setelah menyampaikan arahan dan membuka acara. Meski sempat meninggalkan lokasi acara seusai membuka Rakornas, Presiden kembali menuju ruangan acara untuk menyimak jalannya Rakornas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta tersebut tampak begitu enjoy dan betah berlama-lama duduk mengikuti diskusi panel, dengan pembicara sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju serta beberapa pejabat tinggi negara yang dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Bahtiar.

Saat jeda istirahat salat dan makan siang, Presiden berjalan mengelilingi lokasi acara untuk menyapa sejumlah peserta yang terdiri dari kepala daerah dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia. Bahkan, sesekali Presiden melayani permintaan foto bersama (wefie) dari beberapa peserta. Tak hanya itu, Presiden juga makan siang bersama dengan peserta dan undangan. Menu yang dimakan Presiden pun sama dengan peserta maupun undangan yang hadir, yakni berupa nasi kotak.

Sebagai informasi, Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengusung tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas ini menghadirkan sejumlah narasumber termasuk seluruh menteri koordinator (menko) yang terbagi dalam empat diskusi panel. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi ini, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah arahan mengenai ancaman resesi hingga stabilitas jelang Pemilu 2024. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah dan pemangku kebijakan di Indonesia berhati-hati pada ancaman resesi. Presiden mengungkapkan, International Monetary Fund (IMF) memprediksi sepertiga perekonomian dunia akan mengalami resesi.

“Meskipun pertumbuhan ekonomi kita berada pada posisi yang sangat baik, hati-hati, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Bahkan untuk negara yang tidak terkena resesi ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati!,” tandas Presiden Jokowi.

#Puspen Kemendagri#

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending