Connect with us

Pelindo Siap Dukung Agenda MNE Komodo-4 di Makassar, Jamin Keamanan Dermaga Hatta dengan ISPS Code

Published

on

Kitasulsel, Makassar— Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksamana Pertama (Laksma) TNI Deny Prasetyo melakukan kunjungan ke Pelabuhan Makassar terkait penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah dalam agenda Multilateral Naval Exercise (MNE) Komodo ke-4 Tahun 2023 yang rencananya akan digelar pada Juni 2023 mendatang.

Kunjungan Danguspurla Koarmada II tersebut diterima Division Head Teknik Pelindo Regional 4, Debby Duakaju bersama Deputy General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Ichdinas Efendy di Ruang Rapat B Lt 1 Kantor Pelindo Regional 4 di Makassar, Selasa (17 Januari 2023).

Deny Prasetyo mengatakan bahwa latihan bersama multilateral ini akan mengundang ratusan peserta Angkatan Laut dari negara-negara sahabat dengan materi latihan nonwar-fighting.

Menurut dia, kegiatan MNE Komodo ke-4 Tahun 2023 adalah implementasi dari tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam bidang diplomasi dan militer yaitu dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) bersama dengan Angkatan Laut negara sahabat dalam aksi penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, serta ancaman bersama aspek maritim.

Tak hanya itu, latihan bersama ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dan menyiapkan kerangka kerja sama dalam menghadapi situasi krisis dalam bidang keamanan maritim dan HA/DR TNI AL.

Danguspurla Koarmada II menuturkan, MNE Komodo yang pertama diselenggarakan di Batam, lalu Padang dan Riau. Tahun ini pihaknya memilih selat Makassar karena memiliki perariran yang luas dan cukup bagus untuk dijadikan simulasi latihan. Di mana kegiatan ini juga melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan komunitas maritim.

Division Head Teknik Pelindo Regional 4, Debby Duakaju mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan dan siap bekerja sama selama agenda MNE Komodo ke-4 berlangsung di Kota Makassar.

“Untuk menunjang kelancaran kegiatan MNE Komodo ke-4 direncanakan menggunakan sisi selatan Dermaga Hatta di TPK New Makassar I sepanjang 90 meter, di mana dermaga tersebut akan disterilkan selama kegiatan berlangsung,” beber Debby.

Selama lima hari kegiatan berlangsung yaitu dari tanggal 5 hingga 10 Juni 2023 mendatang, dipastikan juga kegiatan operasional di TPK New Makassar I tidak akan terganggu karena akan menggunakan gate 4 sebagai akses keluar masuk.

“Intinya Pelindo akan mendukung kegiatan MNE Komodo ke-4 yang akan berlangsung di Kota Makassar nanti,” tukasnya.

Sementara itu Deputy General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Ichdinas Efendy menerangkan bahwa Dermaga Hatta di TPK New Makassar I sudah diklaim ISPS Code.

ISPS Code atau International Ship and Port Security Code adalah suatu standar atau kriteria penilaian implementasi sistem manajemen pengamanan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan.

Dengan demikian lanjut dia, keamanan di Dermaga Hatta TPK New Makassar I sudah terjamin.

Tentang Pelindo PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pelindo mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo mampu menggerakkan serta mendorong kegiatan ekonomi Negara dan masyarakat. Laporan: Maya

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

on

Kitasulsel–JAKARTAMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.

Continue Reading

Trending