Dihadiri Sekcam Tallo, Lurah Buka Musrenbang Tahun 2023 Tingkat Kelurahan Ujung Pandang Baru

Published

3 tahun ago

18 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar-–Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2023 di buka Lurah Ujung Pandang Baru, Irma Sofyan Rony SE, MM, yang dihadiri Sekertaris Camat Tallo Nimrod Sembe, utusan Satgas dan SKPD Se-kota Makassar.

Genangan yang terjadi disaat curah hujan tinggi, menjadikan wilayah di kelurahan Ujung Pandang Baru selalu menjadi langganan banjir, keadaan ini menjadi prioritas utama yang di usulkan dalam Musrenbang kelurahan Ujungpandang baru Rabu (18 /01/2023) di Aula Kecamatan Tallo.

Sementara itu Sekretaris kecamatan Tallo Nimrod Sembe dalam sambutannya, mengingatkan kepada peserta Musrenbang agar yang diusulkan adalah kebutuhan yang sangat urgent bagi warga Ujungpandang baru, karena tidak semua usulan dari RT/RW dan tokoh masyarakat bisa terakomodir juga mengingatkan agar menyiapkan lagi 7 Lorong yang akan menjadi Lorong Wisata.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang di Pandu Ketua LPM Kelurahan Ujung pandang Baru menghasilkan beberapa usulan antara lain : Drainase dan penutup selokan, pemasangan lampu lorong, lampu jalan pelatihan Tata rias dua hari, Tata boga, rehab kantor lurah, pengerukan sedimen selokan, Paving blok, Rehab drainase, Normalisasi saluran, pengadaan alat alat.

Dari dinas Pekerjaan Umum kota Makassar menyebarkan no hotline: 08114440470 no pengaduan sehubungan dengan kerusakan drainase dan jika mendapatkan jalanan berlubang untuk menghubungi: 085314063503

Data terakhir kelurahan Ujung Pandang Baru dengan luas wilayah sekitar 11,4 Ha , dengan jumlah penduduk 6075 jiwa terdiri dari 3026 jiwa laki laki, dan 3049 perempuan.(My)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Published

15 jam ago

31 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemkot Makassar.

Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025, sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 272 Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi kejadian yang mungkin timbul akibat situasi terkini di Kota Makassar.

“Surat Edaran Pak Wali Kota Makassar terkait WFA berlaku sepekan, tepatnya tanggal 1–4 September 2025. Hal ini juga sejalan dengan instruksi pusat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Dalam penjelasan Pemkot, Work From Anywhere (WFA) memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dari lokasi mana pun, baik kantor, rumah, maupun tempat lain yang mendukung produktivitas.

Hal ini berbeda dengan Work From Home (WFH) yang membatasi pegawai untuk bekerja dari rumah saja.

“Baik WFA maupun WFH tetap mewajibkan pegawai menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpegawai juga dapat dilakukan secara daring,” jelasnya.

Meski diberlakukan WFA, Pemkot menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bertugas di kantor.

“Hal ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara normal,” katanya.

Adapun beberapa poin penting dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar tentang pelaksanaan WFA, antara lain.

Pertama, ASN Makassar tetap melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, rumah, atau lokasi lain (Work From Anywhere) pada 1–4 September 2025.

Kedua, Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan koordinasi daring jika diperlukan.

“Ketiga, Teknis pengaturan internal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah,” isi surat edsran tersebut.

Untuk poin keempat, atasan langsung wajib melakukan monitoring, dan jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di kantor, harus ada komunikasi dengan atasan.

Kelima, Unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan layanan sejenis tetap bekerja dari kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

Keenam, Sistem WFA akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Serta ketujuh, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan edaran ini.

Tak hanya bagi pegawai, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menginstruksikan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1–4 September 2025.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi demonstrasi di wilayah Makassar.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, tertanggal 31 Agustus 2025.

“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi dalam edaran tersebut. (*)