Connect with us

Studi Banding, Polda Jabar Siap Adopsi Keunggulan Command Center Pemkot Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar—Jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melakukan studi banding di Command Center Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Lantai 10 Balai Kota Makassar, Rabu (18/01/2023).

Dalam kunjungannya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim didampingi Kabid TIK Polda Jabar Kombes Pol Asep Akbar Hikmana, dan Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh.

Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku tertarik dengan Command Center Pemkot Makassar. Karenanya itu, menurutnya apa yang menjadi keunggulan dari Command Center dapat dijadikan contoh di Polda Jabar.

“Dari kunjungan yang kami lakukan, kami melihat beberapa hal yang sangat bagus sehingga mungkin itu bisa membawa kemanfaatan bagi pelaksanaan yang mungkin akan kita lakukan di jajaran Polda Jabar,” kata Kombes Pol Ibrahim Tompo yang juga Mantan Kabid Humas Polda Sulsel.

Kunjungan ini, kata Kombes Pol Ibrahim Tompo, tidak lain untuk masyarakat. Sehingga menurutnya, semua hal-hal baik yang ada di Command Center Pemkot Makassar bisa juga diterapkan di Polda Jabar.

Sebab dalam studi banding ini, jajaran Polda Jabar ingin melihat bagaimana garis kebijakan, political will, program, bidang teknis, serta pemanfaatan dari Command Center yang ada di Pemkot Makassar.
“Jadi semua ini kita lakukan tujuannya pemanfaatan untuk masyarakat,” tuturnya.

Sementara Asisten III Pemkot Makassar Mario Said juga berharap dalam kunjungan ini ada masukan dari jajaran Polda Jabar perihal penyempurnaan Command Center yang sementara diterapkan di Kota Makassar.

“Intinya kunjungan ini kita bisa saling share, sehingga program yang ada di war room kami itu bisa terus dikembangkan,” ujar Mario Said.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center merupakan program unggulan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sejak periode pertama.

“Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami menyinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengam Command Center di Polrestabes Makassar,” kata Mahyuddin.

Untuk pengembangannya di 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk menyinergikan seluruh CCTV.

“Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Tilang Law Emforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan CCTV mengenal obyek dan pelanggaran di Kota Makassar,” ungkapnya.

Mahyuddin menyebutkan bahwa total CCTV sebanyak 2552 unit mengcover wilayah kota makassar.

CCTV tersebut dikelola Diskominfo Makassar dan terpasang di lorong-lorong wisata, kantor kelurahan, jalan utama (traffic dan surveillance), serta memantau gedung pemerintahan, pusat layanan publik dan ruang terbuka hijau.

“Ini kita terus kembangkan dengan memasang penambahan CCTV di Lorong Wisata, satu lorong kita pasang empat unit CCTV dan itu kita sinkronkan dengan war room,” ucap Mahyuddin.

Tidak hanya mengelola CCTV, Diskominfo Kota Makassar juga mengelola panggilan darurat call center 112.

Semua aduan masyarakat mulai dari pohon tumbang, home care, pendidikan, kebakaran, banjir, sarana dan prasarana jalan hingga pelayanan mobil jenazah. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Fatmawati Rusdi Bahas Perluasan Program RISE Bersama Pemerintah Australia dan Monash University

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membahas rencana perluasan Program Revitalising Informal Settlements and their Environments (RISE) bersama Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, dan tim Monash University di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Australia, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi sanitasi berbasis alam (nature-based solutions) yang berkelanjutan.

Program RISE sendiri telah berjalan selama sembilan tahun di Kota Makassar sebagai kolaborasi riset dan implementasi infrastruktur berbasis alam yang bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan, pengelolaan air, serta kesehatan masyarakat, khususnya di kawasan permukiman informal dan wilayah rawan banjir.

Program Co-Director RISE, Diego Ramirez, menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam Program RISE tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Menurutnya, setiap intervensi dirancang berdasarkan karakteristik wilayah sehingga mampu menghasilkan sistem sanitasi dan pengelolaan air yang sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

“Pendekatan infrastruktur berbasis solusi alam ini mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan masyarakat,” ujar Diego.

Ia menambahkan, penggunaan infrastruktur hijau seperti constructed wetlands atau lahan basah buatan telah menunjukkan dampak positif terhadap kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga di berbagai lokasi pelaksanaan program.

Keberhasilan Program RISE di Makassar mendapat perhatian luas dalam berbagai forum internasional yang membahas pembangunan berkelanjutan dan kesehatan lingkungan. Selama sembilan tahun implementasi, program tersebut berhasil menunjukkan keterkaitan erat antara perbaikan sanitasi dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam menurunkan risiko penyakit saluran pencernaan pada anak-anak.

Selain itu, Program RISE juga melibatkan berbagai lembaga penelitian dan mitra akademik untuk memantau dampak intervensi sanitasi secara berkelanjutan. Pendekatan berbasis riset tersebut menjadi salah satu faktor utama yang membuat setiap program dapat diukur manfaat dan efektivitasnya secara ilmiah.

Capaian tersebut mengantarkan Kota Makassar masuk dalam lima besar dunia pada ajang penghargaan internasional WRI Ross Center Prize for Cities yang diumumkan di New York pada April 2026. Makassar terpilih bersama sejumlah kota dari berbagai negara setelah melalui proses seleksi yang melibatkan sekitar 300 kota di seluruh dunia.

Prestasi tersebut semakin memperkuat posisi Makassar sebagai salah satu contoh praktik pembangunan perkotaan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, kesehatan masyarakat, dan partisipasi warga.

Hingga saat ini, enam lokasi percontohan Program RISE telah selesai dibangun di Makassar, yakni Batua, Bonolengga, Barombong, Untia, Tallo, dan Kaluku Bodoa dengan dukungan Pemerintah Australia. Sementara enam lokasi tambahan lainnya tengah dipersiapkan untuk pengembangan berikutnya.

Melihat keberhasilan tersebut, Pemerintah Australia mengusulkan Makassar menjadi pusat pelatihan nasional (training center) Program RISE. Pusat pelatihan itu direncanakan berlokasi di Universitas Hasanuddin dan diharapkan menjadi tempat belajar bagi pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia sebelum mengembangkan program serupa di daerah masing-masing.

Konsul Jenderal Australia, Todd Dias, menilai pengalaman yang dimiliki Makassar menjadi modal penting untuk mempercepat pengembangan Program RISE ke berbagai daerah lain.

Menurutnya, dibandingkan memulai program dari awal di wilayah baru yang memerlukan waktu panjang untuk membangun kepercayaan masyarakat, pengalaman Makassar dapat menjadi referensi yang sangat berharga.

“Pengalaman Makassar memberikan pembelajaran yang sangat penting untuk mempercepat replikasi program ke daerah lain. Banyak proses yang sudah teruji dan dapat menjadi contoh,” kata Todd Dias.

Selain perluasan wilayah pelaksanaan, pertemuan juga membahas pentingnya skema pendanaan bersama (co-funding) antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah guna menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pengembangan dan perluasan Program RISE.

Menurut Fatmawati, tantangan sanitasi di kawasan perkotaan masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

Ia menilai program tersebut sangat relevan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama pada aspek kesehatan, sanitasi, dan pembangunan kawasan perkotaan yang inklusif serta berkelanjutan.

Selain mendukung penyediaan sanitasi yang layak, pendekatan yang dikembangkan melalui Program RISE juga dinilai mampu memperkuat ketahanan kawasan perkotaan terhadap banjir dan dampak perubahan iklim.

“Yang dibangun bukan hanya infrastrukturnya, tetapi juga kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Karena itu, program seperti ini memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan,” ujar Fatmawati.

Ia mengungkapkan, masih banyak kawasan permukiman padat dan kumuh di Kota Makassar yang membutuhkan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Berbagai tantangan seperti karakteristik wilayah dan partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam proses penanganannya.

Karena itu, Fatmawati menilai pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian utama dalam proses perubahan menjadi salah satu keunggulan Program RISE.

Selain persoalan sanitasi, Fatmawati juga mendorong agar pengelolaan sampah dapat diintegrasikan dalam pengembangan program ke depan. Menurutnya, persoalan sampah menjadi tantangan bersama yang dihadapi hampir seluruh kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Parepare, dan Palopo.

“Masalah sampah harus dimulai dari rumah tangga. Karena itu, edukasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting agar pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan perubahan perilaku,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengirimkan surat rekomendasi kepada Deputi Infrastruktur Bappenas sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Program RISE agar implementasinya dapat diperluas secara nasional.

Fatmawati juga berencana memperkenalkan peta jalan (roadmap) Program RISE kepada seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah memahami manfaat, mekanisme pelaksanaan, serta pentingnya komitmen daerah dalam mendukung keberhasilan program.

Dengan sinergi antara Pemerintah Australia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, Program RISE diharapkan mampu memperluas akses sanitasi yang layak, meningkatkan kualitas kesehatan warga, serta menghadirkan lingkungan perkotaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Continue Reading

Trending