Bertemu Wali Kota Danny, Pejabat Konsulat AS Kagumi Longwis, War Room, dan Sejarah Makassar
Kitasulsel, Makassar-–Deputi Politik dan Ekonomi di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Clint Shoemake mengunjungi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya, Jl Amirullah, Rabu, (18/01/2023).
Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat kedatangan Clint. Keduanya berdiskusi panjang dan saling lempar pujian. Pemuda asli Oklahoma Amerika Serikat itu menyanjung program Lorong wisata (Longwis) yang merupakan bagian dari ketahanan pangan masyarakat.
Clint juga mengapresiasi bangunan War Room Pemkot Makassar yang dapat mengakses kondisi terkini Makassar, dari aspek sosial, ekonomi atau data-data harga, keamanan dan ketertiban. Pun dengan sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, Makassar.
“Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke War Room, Longwis dan kediaman wali kota,” kata Clint di sela-sela pertemuan, sore tadi.
Dia mengaku juga mempelajari informasi yang disajikan Pemkot Makassar melalui War Room. “Saya juga tadi kunjungi lorong wisata. Saya say hello di sana, juga belajar mengenai sejarah Makassar, historisnya,” akunya.
Termasuk, kata dia, dirinya tahu bahwa kini Pemkot Makassar tengah bekerjasama dengan National Science Foundation (NSF) untuk mengembangkan longwis.
Danny mengungkapkan pihaknya bersyukur karena pihak konsulat AS dapat mengunjungi Makassar. Apalagi, dia kaget ketika tahu Clint pertama kali mencoba es krim dari sayur Pakcoy.
“Saya terima beliau di sini karena baru tiba dari Jakarta. Beliau sampaikan belum pernah rasakan es krim Pakcoy. Jadi itu yang pertama,” ucap Danny terkekeh.
Perihal peluang kerja sama, ia menjelaskan tentunya siap sedia, seperti dalam hal sejarah, budaya. Implementasi dari itu, pria berlatar arsitektur ini pun sudah membangun ikon bersejarah, seperti patung Syekh Yusuf Al-Makassari, Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi.
“Makassar memiliki sejarah yang panjang. Kita buat ikon tiga pejuang human right yakni Nelson Mandela, Syekh Yusuf dan Mahatma Gandhi di Pantai Losari,” jelasnya kepada Clint.
Hal itu pun membuat pejabat konsulat ini terkejut. Pasalnya dia makin tahu lebih jauh mengenai sosok Syekh Yusuf yang ternyata berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. “Dia (Syekh Yusuf) yang bangun kampung Makassar di Cape Town, Afrika,” tekannya.
Tak lama lagi, lanjut dia, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan publik dan investasi, Pemkot segera memiliki Makassar Government Center. “Di situ nanti ada Mal Pelayanan Publik (MPP), Mal Inovasi, Mal Investasi hingga Mal UMKM,” lanjutnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center atau War Room merupakan program unggulan wali kota sejak periode pertama.
“Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami mensinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengan Command Center di Polrestabes Makassar,” kata Mahyuddin.
Untuk pengembangannya pada 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk mensinergikan seluruh CCTV.
“Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Tilang Law Enforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan cctv mengenal objek dan pelanggaran di kota Makassar,” ungkapnya.(Humas Kominfo Makassar)
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login