Bertemu Wali Kota Danny, Pejabat Konsulat AS Kagumi Longwis, War Room, dan Sejarah Makassar
Kitasulsel, Makassar-–Deputi Politik dan Ekonomi di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Clint Shoemake mengunjungi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya, Jl Amirullah, Rabu, (18/01/2023).
Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat kedatangan Clint. Keduanya berdiskusi panjang dan saling lempar pujian. Pemuda asli Oklahoma Amerika Serikat itu menyanjung program Lorong wisata (Longwis) yang merupakan bagian dari ketahanan pangan masyarakat.
Clint juga mengapresiasi bangunan War Room Pemkot Makassar yang dapat mengakses kondisi terkini Makassar, dari aspek sosial, ekonomi atau data-data harga, keamanan dan ketertiban. Pun dengan sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, Makassar.
“Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke War Room, Longwis dan kediaman wali kota,” kata Clint di sela-sela pertemuan, sore tadi.
Dia mengaku juga mempelajari informasi yang disajikan Pemkot Makassar melalui War Room. “Saya juga tadi kunjungi lorong wisata. Saya say hello di sana, juga belajar mengenai sejarah Makassar, historisnya,” akunya.
Termasuk, kata dia, dirinya tahu bahwa kini Pemkot Makassar tengah bekerjasama dengan National Science Foundation (NSF) untuk mengembangkan longwis.
Danny mengungkapkan pihaknya bersyukur karena pihak konsulat AS dapat mengunjungi Makassar. Apalagi, dia kaget ketika tahu Clint pertama kali mencoba es krim dari sayur Pakcoy.
“Saya terima beliau di sini karena baru tiba dari Jakarta. Beliau sampaikan belum pernah rasakan es krim Pakcoy. Jadi itu yang pertama,” ucap Danny terkekeh.
Perihal peluang kerja sama, ia menjelaskan tentunya siap sedia, seperti dalam hal sejarah, budaya. Implementasi dari itu, pria berlatar arsitektur ini pun sudah membangun ikon bersejarah, seperti patung Syekh Yusuf Al-Makassari, Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi.
“Makassar memiliki sejarah yang panjang. Kita buat ikon tiga pejuang human right yakni Nelson Mandela, Syekh Yusuf dan Mahatma Gandhi di Pantai Losari,” jelasnya kepada Clint.
Hal itu pun membuat pejabat konsulat ini terkejut. Pasalnya dia makin tahu lebih jauh mengenai sosok Syekh Yusuf yang ternyata berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. “Dia (Syekh Yusuf) yang bangun kampung Makassar di Cape Town, Afrika,” tekannya.
Tak lama lagi, lanjut dia, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan publik dan investasi, Pemkot segera memiliki Makassar Government Center. “Di situ nanti ada Mal Pelayanan Publik (MPP), Mal Inovasi, Mal Investasi hingga Mal UMKM,” lanjutnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center atau War Room merupakan program unggulan wali kota sejak periode pertama.
“Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami mensinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengan Command Center di Polrestabes Makassar,” kata Mahyuddin.
Untuk pengembangannya pada 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk mensinergikan seluruh CCTV.
“Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Tilang Law Enforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan cctv mengenal objek dan pelanggaran di kota Makassar,” ungkapnya.(Humas Kominfo Makassar)
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login