Connect with us

Bertemu Wali Kota Danny, Pejabat Konsulat AS Kagumi Longwis, War Room, dan Sejarah Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Deputi Politik dan Ekonomi di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Clint Shoemake mengunjungi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya, Jl Amirullah, Rabu, (18/01/2023).

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat kedatangan Clint. Keduanya berdiskusi panjang dan saling lempar pujian. Pemuda asli Oklahoma Amerika Serikat itu menyanjung program Lorong wisata (Longwis) yang merupakan bagian dari ketahanan pangan masyarakat.

Clint juga mengapresiasi bangunan War Room Pemkot Makassar yang dapat mengakses kondisi terkini Makassar, dari aspek sosial, ekonomi atau data-data harga, keamanan dan ketertiban. Pun dengan sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, Makassar.

“Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke War Room, Longwis dan kediaman wali kota,” kata Clint di sela-sela pertemuan, sore tadi.

Dia mengaku juga mempelajari informasi yang disajikan Pemkot Makassar melalui War Room. “Saya juga tadi kunjungi lorong wisata. Saya say hello di sana, juga belajar mengenai sejarah Makassar, historisnya,” akunya.

Termasuk, kata dia, dirinya tahu bahwa kini Pemkot Makassar tengah bekerjasama dengan National Science Foundation (NSF) untuk mengembangkan longwis.

Danny mengungkapkan pihaknya bersyukur karena pihak konsulat AS dapat mengunjungi Makassar. Apalagi, dia kaget ketika tahu Clint pertama kali mencoba es krim dari sayur Pakcoy.

“Saya terima beliau di sini karena baru tiba dari Jakarta. Beliau sampaikan belum pernah rasakan es krim Pakcoy. Jadi itu yang pertama,” ucap Danny terkekeh.

Perihal peluang kerja sama, ia menjelaskan tentunya siap sedia, seperti dalam hal sejarah, budaya. Implementasi dari itu, pria berlatar arsitektur ini pun sudah membangun ikon bersejarah, seperti patung Syekh Yusuf Al-Makassari, Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi.

“Makassar memiliki sejarah yang panjang. Kita buat ikon tiga pejuang human right yakni Nelson Mandela, Syekh Yusuf dan Mahatma Gandhi di Pantai Losari,” jelasnya kepada Clint.

Hal itu pun membuat pejabat konsulat ini terkejut. Pasalnya dia makin tahu lebih jauh mengenai sosok Syekh Yusuf yang ternyata berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. “Dia (Syekh Yusuf) yang bangun kampung Makassar di Cape Town, Afrika,” tekannya.

Tak lama lagi, lanjut dia, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan publik dan investasi, Pemkot segera memiliki Makassar Government Center. “Di situ nanti ada Mal Pelayanan Publik (MPP), Mal Inovasi, Mal Investasi hingga Mal UMKM,” lanjutnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center atau War Room merupakan program unggulan wali kota sejak periode pertama.

“Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami mensinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengan Command Center di Polrestabes Makassar,” kata Mahyuddin.

Untuk pengembangannya pada 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk mensinergikan seluruh CCTV.

“Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Tilang Law Enforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera  ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan cctv mengenal objek dan pelanggaran di kota Makassar,” ungkapnya.(Humas Kominfo Makassar)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending