Connect with us

Bertemu Wali Kota Danny, Pejabat Konsulat AS Kagumi Longwis, War Room, dan Sejarah Makassar

Published

on

Kitasulsel, Makassar-–Deputi Politik dan Ekonomi di Konsulat Jenderal Amerika Serikat Clint Shoemake mengunjungi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediamannya, Jl Amirullah, Rabu, (18/01/2023).

Danny sapaan akrab Ramdhan Pomanto menyambut hangat kedatangan Clint. Keduanya berdiskusi panjang dan saling lempar pujian. Pemuda asli Oklahoma Amerika Serikat itu menyanjung program Lorong wisata (Longwis) yang merupakan bagian dari ketahanan pangan masyarakat.

Clint juga mengapresiasi bangunan War Room Pemkot Makassar yang dapat mengakses kondisi terkini Makassar, dari aspek sosial, ekonomi atau data-data harga, keamanan dan ketertiban. Pun dengan sejarah dan budaya Sulawesi Selatan, Makassar.

“Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk berkunjung ke War Room, Longwis dan kediaman wali kota,” kata Clint di sela-sela pertemuan, sore tadi.

Dia mengaku juga mempelajari informasi yang disajikan Pemkot Makassar melalui War Room. “Saya juga tadi kunjungi lorong wisata. Saya say hello di sana, juga belajar mengenai sejarah Makassar, historisnya,” akunya.

Termasuk, kata dia, dirinya tahu bahwa kini Pemkot Makassar tengah bekerjasama dengan National Science Foundation (NSF) untuk mengembangkan longwis.

Danny mengungkapkan pihaknya bersyukur karena pihak konsulat AS dapat mengunjungi Makassar. Apalagi, dia kaget ketika tahu Clint pertama kali mencoba es krim dari sayur Pakcoy.

“Saya terima beliau di sini karena baru tiba dari Jakarta. Beliau sampaikan belum pernah rasakan es krim Pakcoy. Jadi itu yang pertama,” ucap Danny terkekeh.

Perihal peluang kerja sama, ia menjelaskan tentunya siap sedia, seperti dalam hal sejarah, budaya. Implementasi dari itu, pria berlatar arsitektur ini pun sudah membangun ikon bersejarah, seperti patung Syekh Yusuf Al-Makassari, Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi.

“Makassar memiliki sejarah yang panjang. Kita buat ikon tiga pejuang human right yakni Nelson Mandela, Syekh Yusuf dan Mahatma Gandhi di Pantai Losari,” jelasnya kepada Clint.

Hal itu pun membuat pejabat konsulat ini terkejut. Pasalnya dia makin tahu lebih jauh mengenai sosok Syekh Yusuf yang ternyata berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. “Dia (Syekh Yusuf) yang bangun kampung Makassar di Cape Town, Afrika,” tekannya.

Tak lama lagi, lanjut dia, sebagai bentuk dukungan terhadap layanan publik dan investasi, Pemkot segera memiliki Makassar Government Center. “Di situ nanti ada Mal Pelayanan Publik (MPP), Mal Inovasi, Mal Investasi hingga Mal UMKM,” lanjutnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Mahyuddin menjelaskan Command Center atau War Room merupakan program unggulan wali kota sejak periode pertama.

“Dari pelaksanaannya itu ada beberapa yang kami sinkronkan dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini terkait keamanan, itu kami mensinergikan antara Command Center yang ada di Lantai 10 Balai Kota dengan Command Center di Polrestabes Makassar,” kata Mahyuddin.

Untuk pengembangannya pada 2023, Diskominfo Kota Makassar sementara menggodok nota kesepahaman atau MoU dengan Polda Sulsel untuk mensinergikan seluruh CCTV.

“Kami juga bersinergi pihak kepolisian terkait dengan pengelolaan ETLE (Electronic Tilang Law Enforcement), kami support 14 titik (20 unit) kamera  ANPR dan lisensi aplikasi untuk meningkatkan kemampuan cctv mengenal objek dan pelanggaran di kota Makassar,” ungkapnya.(Humas Kominfo Makassar)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menag Nasaruddin Umar Ingatkan Pejabat Waspadai Gratifikasi Berkedok Hadiah

Published

on

Kitasulsel–Yogyakarta— Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak para pejabat untuk mewaspadai praktik gratifikasi yang berkedok hadiah. Menurutnya, dalam perspektif Islam, hadiah yang diterima karena jabatan dapat berubah status menjadi gratifikasi yang dilarang.

Hal tersebut disampaikan Menag saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Antikorupsi Pendidikan Tinggi bertajuk “Gratifikasi dalam Perspektif Islam” yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring, Kamis (4/6/2026). Webinar tersebut diikuti pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ketika hadiah tersebut berpotensi memengaruhi keputusan, kebijakan, atau objektivitas seorang pejabat, maka statusnya diharamkan. Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas bahwa hadiah yang diterima karena jabatan tidak dapat dibenarkan,” ujar Nasaruddin Umar dari Yogyakarta.

Dalam paparannya, Menag mengutip kisah seorang petugas pengumpul zakat pada masa Rasulullah SAW yang menerima hadiah saat menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW kemudian menegur petugas tersebut dan mempertanyakan apakah hadiah itu tetap akan diterimanya jika tidak memiliki jabatan.

“Teguran ini menegaskan bahwa hadiah yang diterima karena jabatan atau kedudukan bukanlah hadiah biasa, melainkan memiliki potensi menjadi bentuk gratifikasi yang terlarang,” jelasnya.

Selain itu, Nasaruddin Umar juga mencontohkan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab dalam menjaga integritas pemerintahan. Ia menyebut Umar pernah memerintahkan agar keuntungan usaha peternakan putranya diserahkan ke Baitul Mal karena khawatir adanya perlakuan istimewa akibat status sebagai anak khalifah.

Umar bin Khattab juga disebut pernah menolak hadiah berupa sajadah mewah dari Gubernur Kufah karena menilai dana tersebut lebih baik digunakan membantu masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Menag turut menjelaskan sejumlah bentuk korupsi yang dikenal dalam Islam, seperti al-ghulul atau penyalahgunaan amanah, riswah atau suap, komisi ilegal, mark up harga dan spesifikasi barang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga sponsorship yang memiliki maksud tersembunyi.

Menurutnya, seluruh praktik tersebut bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan agama.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Penyalahgunaan jabatan merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat besar. Karena itu, seorang pemimpin harus berlaku adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Menutup paparannya, Menag mengajak seluruh peserta webinar untuk menjadikan integritas, amanah, dan kejujuran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberkahan hidup jauh lebih penting daripada harta yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar.

“Korupsi bukan hanya merusak kehidupan pelakunya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak benar tidak akan membawa kebaikan bagi kehidupan dunia maupun akhirat,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending