Dispora Genjot Mega Proyek Makassar Core City Arena Atau Macca
Kitasulsel, Makassar–-Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Makassar genjot salah satu mega proyek Makassar Core City arena atau macca. Progresnya kini memasuki tahapan masa sanggah prakualifikasi di layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE).
Berdasarkan data LPSE, mega proyek Macca memiliki nilai pagu sebesar Rp. 270 miliar. Sedikitnya, ada 49 perusahaan ikut tender namun setelah dilakukan penetapan hasil prakualifikasi tersisa tujuh perusahaan.
Kadispora Andi Patiware menyampaikan, mega proyek Macca terus berproses untuk tender. Tahapannya, sudah memasuki masa sanggah dengan tujuh perusahaan tersisa diantaranya, PT Waskita Karya, PT Adhy Karya, dan PT Hutama Karya.
“Insya Allah bulan depan atau Februari mendatang sudah dilakukan penandatanganan kontrak supaya pengerjaan mega proyek Macca sudah dimula,” kata Andi Patiware.
Ware, sapaan akrabnya, mega proyek Macca ini akan menjadi ikon baru Kota Makassar sehingga tidak ingin ada kesalahan sebelum dan sesudah pengerjaan.
Salah satu usaha untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana, sambung mantan Camat Ujung Pandang ini, pihaknya menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dalam rangka mengawa mega proyek Macca.
“Kita sudah bertemu dan membahas dengan Kejati Sulsel. Selanjutnya, akan keluar surat pendampingan dari Kejati dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
“Harapan kita agar proyek Macca ini berjalan sesuai yang di harapkan dan tanpa kendala apapun,” tambahnya.
Lebih jauh, kata Ware, pihaknya akan menggunakan metode pekerjaan GOR di Jakarta Internasional Stadium (JIS) untuk GOR di kawasan Macca. Sementara, sirkuit Macca akan melihat konsep di Mandalika.
“Minggu ini Insya Allah kami didampingi PPTK bersama tim teknis bersama pendamping kontrak (LKPP) akan ke Mandalika. Minimal kita bisa lihat kualitas bangunanya seperti, lalu aspalnya bagaimana kalau itu sirkuit,” jelasnya.
NEWS
MK Gelar Sidang Putusan 29 Uji Materi Hari Ini, Gugatan UU Kesehatan hingga Pilkada Masuk Agenda
Kitasulsel–JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan maupun ketetapan terhadap 29 permohonan pengujian undang-undang (uji materi) pada Senin (29/6/2026). Sidang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.
Berdasarkan agenda yang diumumkan MK, sejumlah perkara strategis akan diputus, mulai dari pengujian Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Pilkada, hingga Undang-Undang Desa.
Salah satu perkara yang menjadi sorotan ialah permohonan Nomor 172/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permohonan tersebut diajukan mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun, yang juga pernah menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.
Dalam gugatannya, Dharma mempersoalkan ketentuan dalam UU Kesehatan yang dinilai belum memberikan indikator yang jelas mengenai penetapan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Menurutnya, ketiadaan parameter yang pasti berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Selain itu, MK juga akan membacakan putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Permohonan tersebut diajukan empat mahasiswa yang meminta penegasan bahwa kepala daerah hanya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Perkara lain yang turut menjadi perhatian adalah permohonan Nomor 186/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dua mahasiswa mengajukan gugatan terhadap ketentuan batas usia minimal calon kepala desa yang saat ini ditetapkan 25 tahun.
Para pemohon mengusulkan agar syarat tersebut diubah menjadi minimal berusia 25 tahun atau memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan di tingkat desa. Menurut mereka, pengalaman kepemimpinan layak menjadi alternatif persyaratan bagi calon kepala desa.
Selain tiga perkara tersebut, MK juga akan memutus berbagai permohonan pengujian undang-undang lain yang mencakup UU MD3, UU HAM, UU Migas, UU Polri, UU Advokat, UU Peradilan Agama, KUHP, KUHAP, UU TNI, UU Perlindungan Konsumen, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Narkotika, UU ASN, UU Pemilu, UU Peradilan Militer, serta sejumlah permohonan terkait Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Secara keseluruhan, terdapat 29 permohonan uji materi yang dijadwalkan diputus dalam sidang pleno MK hari ini. Putusan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai ketentuan undang-undang yang dipersoalkan para pemohon sekaligus menjadi rujukan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login