Momen Presiden Jokowi Berkunjung Ke Pusat Perbelanjaan di Manado

Published

4 tahun ago

19 Januari 2023

Kitasulsel, Manado-–Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis malam, 19 Januari 2023, Presiden Joko Widodo berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado. Presiden tiba di Manado Town Square, Kamis (19/01/2023), sekitar pukul 20.00 WITA.

Presiden kemudian naik ke lantai tiga dan menuju salah satu rumah makan yang berada di mal tersebut, yaitu Gula Merah. Kedatangan Kepala Negara itu pun mengejutkan pengunjung dan pegawai restoran tersebut yang antara lain dirasakan langsung oleh Rico Suwu, supervisor restoran tersebut.

“Luar biasa, Pak. Jadi ini salah satu momen yang benar-benar buat saya sekali seumur hidup ketemu sama Bapak yang benar-benar luar biasanya rendah hati yang bagi saya luar biasa, enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ujar Rico.

Menurut Rico, Presiden Jokowi menyantap hidangan empal cabai hijau, empal balado, tempe bacem, hingga nasi goreng. Sementara untuk minumannya, Presiden Jokowi memesan es teh manis dan memilih es campur sebagai hidangan penutupnya.

Lepas santap malam, Presiden pun berkeliling mal seraya menyapa masyarakat. Tak sedikit pengunjung yang tidak menyangka bisa berjumpa dengan Kepala Negara, bahkan hingga bisa berfoto bersama.

“Gak nyangka (bisa foto dengan Presiden). Senang, astaga,” ujar salah satu pengunjung mal bernama Amel.

Setelah berjumpa langsung, Amel menilai sosok Presiden Jokowi sebagai orang yang sangat ramah. Amel pun mendoakan Presiden Jokowi agar sukses selalu.

“Semoga Bapak sukses selalu, tetap jadi yang terbaik. Tetap jadi nomor satu,” pungkasnya.

Sebelum santap malam, Presiden Jokowi juga sempat berbelanja pakaian jenama lokal. Selain tampak membeli celana panjang hitam, Presiden juga tampak membeli tiga baju anak berwarna merah, kuning, dan hijau.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wali Kota Manado Andrei Angouw, dan Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang.

#Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden#

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

2 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.