Gelar Jumat Curhat, Kapolsek Ujung Tanah Kunjungi Warga di Kelurahan Totaka

Published

4 tahun ago

20 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Kapolsek Ujung Tanah Kompol Andriyani Lilikai Imenggelar kegiatan “Jumat Curhat” guna menerima curhatan warga masyarakat di Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah, Jumat (20/01/2023).

Dalam kegiatan “Jumat Curhat” ini, Kapolsek Ujung Tanah didampingi oleh Lurah Totaka, staf kelurahan dan tokoh Masyarakat serta warga kelurahan Totaka

Kapolsek Ujung Tanah Kompol Andriyani Lilikai menjelaskan bahwa kegiatan “Jumat Curhat” ini sebagai sarana silaturrahmi dan sebagai wujud interaksi secara langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan serta aduan masyarakat maupun pelayanan Kepolisian.

“Untuk itu, apa yang menjadi keluhan dan masukan dari masyarakat baik terkait kamtibmas maupun pelayanan Kepolisian, akan segera kami tindak lanjuti” terangnya.

Lanjutnya, dalam kegiatan tersebut berbagai aspirasi masyarakat disampaikan diantaranya tentang masih adanya gangguan kriminal diantaranya kasus pembusuran yang terjadi, selain itu dikeluhkan juga minimnya patroli Polisi di wilayah Kelurahan Totaka Kecamatan Ujung Tanah dikarenakan Mobil Patroli yang kurang.

“Berbagai aspirasi masyarakat telah disampaikan kepada kami dan semua itu menjadi bahan masukan bagi kami untuk ditindaklanjuti,” ujar Kapolsek Ujung Tanah.

Program “Jumat Curhat” merupakan Program Polri yang bertujuan menyerap aspirasi dan masukan masyarakat terhadap berbagai permasalahan baik kamtibmas yang kerap terjadi di tengah masyarakat, maupun permasalahan lainnya.

Kegiatan inipun mendapatkan apresiasi dari berbagai elemen masyarakat di Kelutahan Totaka
yang mengikuti program Jumat Curhat ini.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

6 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.