Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Ajak Generasi Milenial Melek Politik

Published

3 tahun ago

21 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengemukakan, euforia pesta demokrasi atau Pemilu 2024 mulai terlihat, oleh karena itu generasi milineal mesti melek politik.

Pasalnya, kebijakan dalam suatu Negara ditentukan oleh politik, generasi muda juga punya andil didalamnya tentu dalam proses pemilihan.

Ia mengutarakan, para generasi muda saat ini tidak boleh lagi anti dengan politik, apalagi generasi muda yang punya andil dalam penentuan pemimpin dengan hak pilihnya.

“Analoginya tidak boleh lagi kaum muda kita, mengganggap politik ini kita anti politik ini dia lupa bahwa semua kebijakan negara atau daerah yang tentukan adalah Politik,” ungkap Rudianto Lallo saat mengisi ngobrol politik di Warkop Dg Anas, Sabtu (21/1/2023).

Menurut RL, sapaan akrab Rudianto Lallo melek politik harus menjadi perhatian para generasi muda sebagai pelanjut estafet pemerintahan nantinya, tak acuh mesti dielakkan.

“Buta yang paling buruk, adalah buta politik,” tegas RL.

Selain itu, ia juga menekankan dalam penentuan pemimpin juga mesti memperhatikan adalah memilih orang yang paham wewenang, fungsi dan tugasnya ketika menjadi penyambung lidah rakyat.

“Sekarang ini, yang kita takutkan adalah dalam setiap kontestasi orang tidak lagi bicara rekam jejak, tidak bicara kapasitas, kapabilitas, kualitas tapi orang bicara isi tas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, diskusi politik juga mesti selalu melibatkan generasi muda, terkhusus di kota Makassar yang dapat menjadi barometer kualitas politik di kota Makassar. “Dengan banyaknya diskusi politik yang melibatkan generasi muda tentunya akan mendorong kualitas politik masyarakat,” cetusnya. (*).

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Wakil Bupati Luwu Timur Hadiri Monev Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Sulawesi di Kendari

Published

9 menit ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–KENDARI — Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi yang berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel dan Convention Kendari, Jumat (29/05/2026).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, para gubernur se-Sulawesi, serta bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi.

Kehadiran Wakil Bupati Luwu Timur dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Turut mendampingi Wakil Bupati Luwu Timur dalam kegiatan tersebut, Kepala BKAD Luwu Timur, Muhammad Said, Kepala Bagian Umum Setda Luwu Timur, Anita, Kabag Prokopim Setda Luwu Timur, Sahir, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fatoni, program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dengan dukungan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah daerah.

“Melalui penganggaran yang relatif kecil, masyarakat dapat memperoleh manfaat besar seperti santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga pendidikan anak sampai perguruan tinggi,” jelas Fatoni.

Ia juga menambahkan bahwa program tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, terutama ketika tulang punggung keluarga mengalami musibah atau meninggal dunia.

“Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menganggarkan program tersebut, tetapi juga merealisasikannya secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fatoni.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui berbagai program kolaboratif bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perlindungan bagi pekerja rentan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Kabupaten Luwu Timur.

“Melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, dukungan APBD, serta program perlindungan bagi pekerja rentan, kami berharap agar target UCJ 100 persen di Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 dapat tercapai,” tegas Wabup Puspawati.

Ia juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek, khususnya bagi sektor informal dan pekerja rentan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program perlindungan sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut menjadi wadah koordinasi antar pemerintah daerah se-Sulawesi untuk berbagi strategi, inovasi, serta langkah percepatan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Selain sesi evaluasi dan penguatan kebijakan, pada momentum tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun penghargaan yang diberikan meliputi Kategori Penghargaan Terbaik UCJ Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Zona Sulawesi Tahun 2025 serta Kategori Penghargaan Kepesertaan Tertinggi dan Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis JHT.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah di Sulawesi dalam mendukung program nasional perlindungan sosial ketenagakerjaan demi terciptanya masyarakat pekerja yang lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki jaminan sosial yang berkelanjutan.