Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Ajak Generasi Milenial Melek Politik

Published

4 tahun ago

21 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo mengemukakan, euforia pesta demokrasi atau Pemilu 2024 mulai terlihat, oleh karena itu generasi milineal mesti melek politik.

Pasalnya, kebijakan dalam suatu Negara ditentukan oleh politik, generasi muda juga punya andil didalamnya tentu dalam proses pemilihan.

Ia mengutarakan, para generasi muda saat ini tidak boleh lagi anti dengan politik, apalagi generasi muda yang punya andil dalam penentuan pemimpin dengan hak pilihnya.

“Analoginya tidak boleh lagi kaum muda kita, mengganggap politik ini kita anti politik ini dia lupa bahwa semua kebijakan negara atau daerah yang tentukan adalah Politik,” ungkap Rudianto Lallo saat mengisi ngobrol politik di Warkop Dg Anas, Sabtu (21/1/2023).

Menurut RL, sapaan akrab Rudianto Lallo melek politik harus menjadi perhatian para generasi muda sebagai pelanjut estafet pemerintahan nantinya, tak acuh mesti dielakkan.

“Buta yang paling buruk, adalah buta politik,” tegas RL.

Selain itu, ia juga menekankan dalam penentuan pemimpin juga mesti memperhatikan adalah memilih orang yang paham wewenang, fungsi dan tugasnya ketika menjadi penyambung lidah rakyat.

“Sekarang ini, yang kita takutkan adalah dalam setiap kontestasi orang tidak lagi bicara rekam jejak, tidak bicara kapasitas, kapabilitas, kualitas tapi orang bicara isi tas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, diskusi politik juga mesti selalu melibatkan generasi muda, terkhusus di kota Makassar yang dapat menjadi barometer kualitas politik di kota Makassar. “Dengan banyaknya diskusi politik yang melibatkan generasi muda tentunya akan mendorong kualitas politik masyarakat,” cetusnya. (*).

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

6 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.