Connect with us

Milad Satu Dekade,Bupati Budiman Ajak OPAB Malili Lawan Vandalisme

Published

on

KitaSulsel—-LuwuTimur—-Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty membuka Milad Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili, Luwu Timur, yang dilaksanakan di Landmark Luwu Timur, Sabtu (21/01/2023).

Milad kali ini mengusung tema “Cerita Sederhana Dalam Sebuah Perjalanan, Pengabdian dan Loyalitas Dalam Nuansa Kebersamaan” yang diawali dengan senam pagi bersama dipinggir kolam renang Landmark Luwu Timur.

Usai senam, tampak Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty Budiman menyempatkan bermain salah satu permainan tradisional yakni Maggaleceng. Selain itu, tampak para pengurus OPAB Malili juga memainkan permainan tradisional, diantaranya bermain lompat karet, bakiak, enggrang, congklak, wayang dan tarompa.

Mengawali sambutannya, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengucap syukur karena bisa hadir dalam rangka peringatan Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili Luwu Timur.

“Kalau organisasi itu, apalagi kalau tidak punya ikatan-ikatan kuat secara struktural, hanya karena ikatan emosional, kesatuan visi dan itu bisa 10 tahun, sangat luar biasa. Saya tidak melihat berapa jumlahnya, tapi berapa dampak dari sebuah organisasi itu,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menggerakkan sebuah organisasi ini tidaklah mudah, sehingga tentu apresiasi dari pemerintah daerah dan ucapan terima kasih karena sudah 10 tahun bersama pemerintah daerah untuk membangun daerah ini.

Pada kesempatan ini, Bupati Budiman juga mengungkapkan bahwa, ada beberapa program pemerintah daerah yang akan Ia titip pada OPAB, dan program ini sebenarnya terinspirasi dari OPAB, karena program OPAB adalah program peduli lingkungan.

“Jadi program pemerintah daerah itu ialah setiap tanggal 5, karena tanggal 5 merupakan hari lingkungan hidup, jadi saya buat program peduli lingkungan dengan tagline “Peduli Ki Saya Jaga Ki”,” tuturnya.

Ada 7 gerakan dalam program tersebut, lanjut Budiman, yakni 1. Gerakan Sehari Konsumsi Bahan Pangan Lokal Non Beras, 2. Gerakan Sehari Tanpa Kemasan Plastik, 3. Gerakan Sehari Tanpa Asap Rokok, 4. Gerakan Sehari ke Kantor Tanpa Kendaraan Bermotor, 5. Gerakan Membersihkan Lingkungan, 6. Gerakan Menanam Sayuran dan Buah di Halaman Kantor, dan 7. Gerakan Menanam Satu Pohon Durian di Setiap Rumah.

“Saya titip OPAB ini tetap menjadi bagian dari pemerintah daerah, bersama-sama kita, ini kampung kita, dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung. Fasilitas pemerintah mari kita pelihara, sama-sama kita lawan vandalisme,” tegas Bupati Luwu Timur.

Diakhir kegiatan, Ketua TP PKK Luwu Timur, Hj. Sufriaty Budiman bersama perwakilan Polres Lutim, perwakilan Pengadilan Negeri Malili dan Ketua TP PKK Kecamatan Malili, melakukan penanaman pohon disekitar kolam renang landmark sebagai wujud cinta dan untuk melestarikan lingkungan.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KEMENHAJ-UMRAH

Komisi VIII DPR Setujui Pencairan Awal Rp4 Triliun untuk Persiapan Haji 2027

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui pencairan dana awal sebesar Rp4 triliun untuk kebutuhan transfer uang muka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang membacakan hasil kesimpulan rapat setelah pembahasan bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII menyetujui kebutuhan transfer uang muka untuk pembayaran biaya tenda dan paket layanan dasar yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui kebutuhan transfer uang muka terkait biaya tenda sebesar 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halalah, ekuivalen dengan Rp4.007.471.080.797,” ujar Marwan.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana tersebut agar Indonesia dapat memenuhi jadwal pembayaran yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, dana itu diperlukan untuk melakukan pemesanan tenda serta paket layanan dasar bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2027.

Ia menjelaskan bahwa tahapan persiapan penyelenggaraan haji 2027 telah dimulai sejak 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Pada periode tersebut, Indonesia harus segera mengonfirmasi pemesanan tenda yang digunakan pada musim haji sebelumnya agar lokasi dan fasilitas yang sama tetap dapat digunakan.

Gus Irfan merinci kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp4 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp808,3 miliar dialokasikan untuk pembayaran biaya tenda, sementara sekitar Rp3,19 triliun diperuntukkan bagi paket layanan dasar dan pengurusan visa jemaah.

Persetujuan Komisi VIII DPR ini menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh proses persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.

Dengan pencairan dana lebih awal, pemerintah berharap proses pengadaan layanan utama, termasuk tenda, akomodasi, dan layanan dasar lainnya, dapat dilakukan tepat waktu sehingga kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2027 semakin optimal.

Continue Reading

Trending