Milad Satu Dekade,Bupati Budiman Ajak OPAB Malili Lawan Vandalisme

Published

4 tahun ago

21 Januari 2023

KitaSulsel—-LuwuTimur—-Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty membuka Milad Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili, Luwu Timur, yang dilaksanakan di Landmark Luwu Timur, Sabtu (21/01/2023).

Milad kali ini mengusung tema “Cerita Sederhana Dalam Sebuah Perjalanan, Pengabdian dan Loyalitas Dalam Nuansa Kebersamaan” yang diawali dengan senam pagi bersama dipinggir kolam renang Landmark Luwu Timur.

Usai senam, tampak Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty Budiman menyempatkan bermain salah satu permainan tradisional yakni Maggaleceng. Selain itu, tampak para pengurus OPAB Malili juga memainkan permainan tradisional, diantaranya bermain lompat karet, bakiak, enggrang, congklak, wayang dan tarompa.

Mengawali sambutannya, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengucap syukur karena bisa hadir dalam rangka peringatan Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili Luwu Timur.

“Kalau organisasi itu, apalagi kalau tidak punya ikatan-ikatan kuat secara struktural, hanya karena ikatan emosional, kesatuan visi dan itu bisa 10 tahun, sangat luar biasa. Saya tidak melihat berapa jumlahnya, tapi berapa dampak dari sebuah organisasi itu,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menggerakkan sebuah organisasi ini tidaklah mudah, sehingga tentu apresiasi dari pemerintah daerah dan ucapan terima kasih karena sudah 10 tahun bersama pemerintah daerah untuk membangun daerah ini.

Pada kesempatan ini, Bupati Budiman juga mengungkapkan bahwa, ada beberapa program pemerintah daerah yang akan Ia titip pada OPAB, dan program ini sebenarnya terinspirasi dari OPAB, karena program OPAB adalah program peduli lingkungan.

“Jadi program pemerintah daerah itu ialah setiap tanggal 5, karena tanggal 5 merupakan hari lingkungan hidup, jadi saya buat program peduli lingkungan dengan tagline “Peduli Ki Saya Jaga Ki”,” tuturnya.

Ada 7 gerakan dalam program tersebut, lanjut Budiman, yakni 1. Gerakan Sehari Konsumsi Bahan Pangan Lokal Non Beras, 2. Gerakan Sehari Tanpa Kemasan Plastik, 3. Gerakan Sehari Tanpa Asap Rokok, 4. Gerakan Sehari ke Kantor Tanpa Kendaraan Bermotor, 5. Gerakan Membersihkan Lingkungan, 6. Gerakan Menanam Sayuran dan Buah di Halaman Kantor, dan 7. Gerakan Menanam Satu Pohon Durian di Setiap Rumah.

“Saya titip OPAB ini tetap menjadi bagian dari pemerintah daerah, bersama-sama kita, ini kampung kita, dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung. Fasilitas pemerintah mari kita pelihara, sama-sama kita lawan vandalisme,” tegas Bupati Luwu Timur.

Diakhir kegiatan, Ketua TP PKK Luwu Timur, Hj. Sufriaty Budiman bersama perwakilan Polres Lutim, perwakilan Pengadilan Negeri Malili dan Ketua TP PKK Kecamatan Malili, melakukan penanaman pohon disekitar kolam renang landmark sebagai wujud cinta dan untuk melestarikan lingkungan.(*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

3 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.