Milad Satu Dekade,Bupati Budiman Ajak OPAB Malili Lawan Vandalisme

Published

3 tahun ago

21 Januari 2023

KitaSulsel—-LuwuTimur—-Bupati Luwu Timur, H. Budiman didampingi Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty membuka Milad Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili, Luwu Timur, yang dilaksanakan di Landmark Luwu Timur, Sabtu (21/01/2023).

Milad kali ini mengusung tema “Cerita Sederhana Dalam Sebuah Perjalanan, Pengabdian dan Loyalitas Dalam Nuansa Kebersamaan” yang diawali dengan senam pagi bersama dipinggir kolam renang Landmark Luwu Timur.

Usai senam, tampak Ketua TP PKK Lutim, Hj. Sufriaty Budiman menyempatkan bermain salah satu permainan tradisional yakni Maggaleceng. Selain itu, tampak para pengurus OPAB Malili juga memainkan permainan tradisional, diantaranya bermain lompat karet, bakiak, enggrang, congklak, wayang dan tarompa.

Mengawali sambutannya, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengucap syukur karena bisa hadir dalam rangka peringatan Satu Dekade Organisasi Penggiat Alam Bebas (OPAB) Malili Luwu Timur.

“Kalau organisasi itu, apalagi kalau tidak punya ikatan-ikatan kuat secara struktural, hanya karena ikatan emosional, kesatuan visi dan itu bisa 10 tahun, sangat luar biasa. Saya tidak melihat berapa jumlahnya, tapi berapa dampak dari sebuah organisasi itu,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menggerakkan sebuah organisasi ini tidaklah mudah, sehingga tentu apresiasi dari pemerintah daerah dan ucapan terima kasih karena sudah 10 tahun bersama pemerintah daerah untuk membangun daerah ini.

Pada kesempatan ini, Bupati Budiman juga mengungkapkan bahwa, ada beberapa program pemerintah daerah yang akan Ia titip pada OPAB, dan program ini sebenarnya terinspirasi dari OPAB, karena program OPAB adalah program peduli lingkungan.

“Jadi program pemerintah daerah itu ialah setiap tanggal 5, karena tanggal 5 merupakan hari lingkungan hidup, jadi saya buat program peduli lingkungan dengan tagline “Peduli Ki Saya Jaga Ki”,” tuturnya.

Ada 7 gerakan dalam program tersebut, lanjut Budiman, yakni 1. Gerakan Sehari Konsumsi Bahan Pangan Lokal Non Beras, 2. Gerakan Sehari Tanpa Kemasan Plastik, 3. Gerakan Sehari Tanpa Asap Rokok, 4. Gerakan Sehari ke Kantor Tanpa Kendaraan Bermotor, 5. Gerakan Membersihkan Lingkungan, 6. Gerakan Menanam Sayuran dan Buah di Halaman Kantor, dan 7. Gerakan Menanam Satu Pohon Durian di Setiap Rumah.

“Saya titip OPAB ini tetap menjadi bagian dari pemerintah daerah, bersama-sama kita, ini kampung kita, dimana bumi di pijak, disitu langit dijunjung. Fasilitas pemerintah mari kita pelihara, sama-sama kita lawan vandalisme,” tegas Bupati Luwu Timur.

Diakhir kegiatan, Ketua TP PKK Luwu Timur, Hj. Sufriaty Budiman bersama perwakilan Polres Lutim, perwakilan Pengadilan Negeri Malili dan Ketua TP PKK Kecamatan Malili, melakukan penanaman pohon disekitar kolam renang landmark sebagai wujud cinta dan untuk melestarikan lingkungan.(*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

3 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.