Connect with us

Jelang Imlek 2574, Kapolres Pelabuhan Makassar Yudi Frianto Pimpin Sterilisasi Bersama Tim Gegana Brimob di Klenteng dan Vihara

Published

on

Kitasulsel, Makassar—- Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto pimpin kegiatan sterilisasi bersama Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Sat Brimob Polda Sulsel di sejumlah klenteng di Wilayah hukumnya, Sabtu (21/01/2023 ).

“Jelang perayaan tahun baru Imlek 2574 yang jatuh besok hari minggu 22 januari 2023, ada empat lokasi klenteng dan vihara yang menjadi peribadatan etnik Tionghoa disterilisasi oleh tim penjinak bom gegana sat brimob. Seperti klenteng Xiang Ma dan klenteng Ibu Agung Bahari  yang berada di jalan Sulawesi serta klenteng Kwang Kong di jalan lombok, Vihara Dharama Loka dijalan Bali “terang Kasubsipenmas Sihumas Aipda Adil

“Tim Gegana Brimob menggunakan peralatan pendeteksi keberadaan bahan peledak, melakukan pengecekan di setiap sudut ruangan klenteng. Usai pelaksanaan sterilisasi, personil Polres Pelabuhan Makassar telah ditempatkan untuk melaksanakan pengamanan di setiap klenteng dan vihara” jelasnya

“Selama pelaksanaan Sterilisasi dan pengecekan tidak ada yang dinyatakan berbahaya, kondisi aman. “Walaupun kondisi aman, kami akan terus memotoring terhadap kenyamaan perayaan imlek 2574 / tahun 2023 ini,” tutup Kasubsipenmas Sihumas Polres Pelabuhan Makassar. (*/Fr)

 

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending