Connect with us

Kapolres Sidrap dan Ketua Bhayangkari Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya AKP Madu Sarfin

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah,SIK bersama Ketua Bhayangkari Ny. Siska Erwin Syah dan PJU mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya AKP Madu Sarfin Haslim.

“Saya beserta Bhayangkari, Staff dan jajaran mengucapkan turut berduka atas meninggalnya AKP Madu. Semoga amal ibadahnya diterima disisinya”, Ucap Kapolres. Minggu (22/1/2023).

Kematian almarhum karena sakit yang dideritanya dan sering dirawat inap di RS. Nene Mallomo Kab.Sidrap dengan diagnosa DM, HT, serta Gangguan Ginjal.

Kunjungan terakhir Urkes ke kediaman Hari Selasa 17 Jan 2023 jam 09.00 Wita, dengan menyarankan untuk di rawat di Rumah Sakit, karena Melihat Kondisi Pada Saat itu, terdapat Luka di Bagian dalam Paha Kiri dan Kanan yang tak kunjung sembuh karena tingginya Kadar Glukose.

Dikarenakan kondisi tambah menurun, maka pada Hari Sabtu 21 Januari 2023 Sekitar jam 16 00 Wita, di larikan ke RS. A. Makkasau Pare pare dan selanjutnya dilakukan tindakan perawatan sebagaimana mestinya.

Tiba di RS. A. Makkasau Pare pare dengan Tanda tanda Vital, Rencana almarhum akan di Rujuk Ke Makassar namun kesadaran makin menurun akibatĀ  tingginya gula darah dan pembengkakan pada Ginjal.

Pada akhirnya Pasien dinyatakan meninggal 22 Jan 2023 SekitarĀ  pukul 05.00 Wita di RS. A. Makkasau Pare pare dengan diagnosa Diabetes Melitus, gagal ginjal dan Hipertensi. (win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

ā€œSaya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,ā€ ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

ā€œSemua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,ā€ jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright Ā© 2024 Kitasulsel