Minggu Bersih, Lurah Pannampu Bersinergi Dengan Pj RT-RW Gelar Kerja Bakti

Published

4 tahun ago

22 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—Lurah Pannampu, Imam Hanafi Harris menggelar kerja bakti dan gotong royong membersihkan sampah di Jalan, bersihkan saluran Drainase, pada Minggu (22/01/2023). Ia melibatkan seluruh Pj Ketua RT dan RW, LPM, dan Masyarakat disekitarnya, dalam kegiatan ini.

Menurut, Imam Hanafi Harris menyampaikan, adapun keterlibatan Pj Ketua RT dan RW, untuk memperkuat sinergitas. Sekaligus menginstruksikan kepada mereka agar terus menjaga lingkungannya.

“Pj RT dan RW nanti akan memantau dan mengawasi titik yang biasa dijadikan pembuangan sampah sembarangan sehingga tidak ada lagi kejadian serupa,” cetusnya.

Lanjutnya, Imam Hanafi Harris mengimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. menurutnya, ada banyak dampak negatif jika sampah berserakan di lingkungan warga.

“Kalau tidak berlangganan sampah, mesti dibuang di titik yang disediakan. Kalau memang berlangganan atau membayar retribusi, kami akan kelola dan pengangkutan dijadwalkan,” jelasnya

Dalam Kegiatan tersebut Nampak Semangat warga yang ada diwilayah itu untuk yang hadir kerja bakti, di RW 06 tokoh masyarakat, LPM Kelurahan Pannampu yang dipimpin langsung oleh Lurah Pannampu Imam Hanafi Harris begitu antusias warga turun kerja bakti, dengan harapan semoga adanya kerja bakti setiap hari Minggu dapat mengurangi banjir jika Musim penghujan, walaupun tidak signifikan.

“PJ RT dan RW mengapresiasi positif sekali kegiatan minggu bersih, yang pertama hubungan sinergitas dengan masyarakat dan pemerintah semakin terjalin keakraban yang sangat erat, ucapnya kepada media ini, semoga kerja bakti minggu bersih selalu diadakan tidak di hari ini saja dan selalu berkelanjutan,” paparnya.

Sementara itu, Shanty selaku PJ. RT 08, RW 05 mengatakan, mari kita tanamkan bersih itu sehat, bersih itu indah, dan tetap semangat, serta kami memperlihatkan salah satu kepedulian lingkungan bersih dan sehat yang di programkan walikota Makassar yang dilibatkan seluruh elemen masyarakat sekitar dan para petugas kebersihan kelurahan Pannampu,

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

5 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.