Connect with us

Polres Sidrap Buru Pelaku Penikaman di THM yang akibatkan 1 Meninggal dan 3 Luka

Published

on

Kitasulsel, Sidrap – Seorang Warga Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, berinisial LI (30) Laki-laki, tewas dengan luka tikaman di tubuh.

LI tewas ditikam di salah satu Tempat Hiburan Malam (THM) di Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap pada Senin 23 Januari 2023, sekira pukul 01.20 Wita dini hari.

Menurut informasi yang dihimpun salah seorang warga yang enggan namanya dipublikasikan, mengatakan bahwa korban berinisial LI bersama kelima rekannya datang di THM TM Cafe dan Bar.

“Sekira pukul 02.00 Wita, terjadi aksi penikaman,” ungkapnya saat ditemui dilokasi kejadian, Senin (23/01/2023).

Kapolres Sidrap, AKBP Erwin Syah melalui Kasi Humas Polres Sidrap, AKP Zakaria Lessa, di konfirmasi via WhatsApp membenarkan peristiwa tersebut.

Menurut AKP Zakaria, bahwa pada saat korban dan terduga pelaku berada didalam Cafe sambil mengkomsumsi miras, terjadi kesalah pahaman antara pemuda (Kelompok Red) yang berasal dari Desa Bulo Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, yang berujung pertikaian.

“Akibat dari perkelahian tersebut, salah seorang pemuda LI mengalami luka tusuk pada bagian ketiak sebelah kanan,” terangnya

Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nene Malomo Sidrap.

“Namun korban dinyatakan telah meninggal dunia,” pungkasnya.

Selain 1 meninggal dunia, 3 orang lainnya atau rekan korban mengalami luka.

Selanjutnya, aparat Kepolisian Sat Reskrim Polres Sidrap bersama tim Inafis mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mengumpulkan barang bukti.

“Melakukan introgasi kepada saksi dan mengamankan rekaman CCTV di lokasi kejadian, sementara saat ini, Sat Reskrim berusaha mengamankan terduga pelaku,” bebernya.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Bupati Luwu Timur Keluarkan Surat Edaran Harga TBS, Minta PKS Tidak Naikkan Potongan Timbangan

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.

Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.

“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.

Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi  4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.

Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.

Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.

Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.

Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.

Continue Reading

Trending