Sore Ini, Wali Kota Makassar Akan Lakukan Mutasi Pejabat Eselon Dua dan Camat

Published

3 tahun ago

24 Januari 2023

Kitasulsel, Makassar—-Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berencana melakukan pergeseran-pergeseran pejabat hari ini, Selasa (24/1-2023).

Kepala Bidang Mutasi BKPSDMD Makassar, Riry Novrianty Iman mengatakan, pihaknya sudah mendapat perintah dari orang nomor satu Makassar itu untuk mempersiapkan pelantikan pejabat hari ini.

Rencananya, pelantikan akan digelar di Ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar sekitar pukul 15.30 wita.

Mereka yang akan dilantik adalah pejabat eselon II sesuai hasil job fit yang digelar belum lama ini, serta puluhan pejabat eselon III.

Berdasarkan informasi yang beredar, ada enam pejabat eselon II yang bakal bergeser.

Untuk itu, wali kota juga berencana akan mengisi kekosongan pada jabatan sekretaris di beberapa OPD.

Diketahui, jabatan sekretaris yang lowong saat ini adalah Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan.

“Ada empat jabatan sekdis yang perlu diisi. Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan mengundurkan diri dan beralih ke jabatan fungsional,” jelasnya.

Selain itu, camat juga bakal masuk dalam gerbong mutasi hari ini.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, mengatakan akan melakukan mutasi dan pelantikan pejabat pekan ini.

Pelantikan dilaksanakan pekan lalu, namun karena ada beberapa pejabat yang sedang melaksanakan umrah akan digeser, maka Danny menunggu kepulangannya dari Tanah Suci. (*)

Kementrian Agama RI

Tak Hanya Islam, LPDU Akan Siapkan Model Pengelolaan Dana Lintas Agama

Published

3 jam ago

21 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar tengah menyiapkan pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) sebagai wadah bersama untuk menghimpun dan mengelola berbagai potensi dana keagamaan di Indonesia secara profesional dan transparan.

Dalam sesi tanya jawab bersama media, Menag menjelaskan bahwa LPDU merupakan gagasan besar Presiden yang akan dieksekusi secara konkret oleh Kementerian Agama. Lembaga ini diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat lintas agama.

“LPDU tidak hanya untuk umat Islam. Rekan-rekan dari umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha juga akan memiliki mekanisme serupa, sesuai ajaran dan tradisi masing-masing. Semua agama punya sistem dan potensi dana keagamaan sendiri yang bisa dioptimalkan,” ujar Menag, Selasa (21/10/2025).

Menurut Menag, selama ini potensi ekonomi keagamaan belum dikelola secara maksimal. Padahal, jika digerakkan dengan sistem yang transparan dan akuntabel, dana tersebut dapat menjadi kekuatan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

“Selama ini sering kali dana umat disalurkan berdasarkan ‘like and dislike’ atau siapa yang pandai membuat proposal. Melalui LPDU, semuanya akan diatur dengan prosedur yang jelas dan berbasis sistem digital,” jelasnya di Kantor Pusat Kemenag RI, Jakarta.

Menag menambahkan, Kemenag tengah berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun sistem digital yang dapat merekam dan memantau seluruh data perekonomian nasional.

Dengan LPDU, Menag berharap potensi dana keagamaan dari seluruh umat beragama dapat dikelola secara terpadu, transparan, dan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat.

“Salah satu kelemahan umat selama ini adalah permodalan. LPDU diharapkan bisa menjawab persoalan itu dan menjadi model baru penguatan ekonomi keagamaan lintas agama di Indonesia,” pungkasnya.