Wali Kota Makassar Lakukan Mutasi Pejabat Eselon II Atau Kepala OPD Lingkup Pemkot, Ada Enam Nama Yang Digeser
Kitasulsel, Makassar—Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan mutasi pejabat eselon II atau Kepala OPD lingkup Pemkot. Ada enam nama yang digeser.
Mutasi yang ditandai dengan pelantikan. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakatau Balai Kota Makassar, Selasa (24/01/2023).
Lima di antaranya dipindahkan ke SKPD lain. Sedangkan satu nama tidak lagi menjabat sebagai Kepala SKPD, ialah Aryati Puspasari Abady yang dipindahkan ke Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Mereka yang dipindahkan ke SKPD lain, seperti Akhmad Namsum sebagai Kepala BKPSDMD yang dulunya di Dinas Pertanahan, Aulia Arsyad kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan yang sebelumnya Kepala Dinas Sosial.
Adapun Muhammad Rheza diamanatkan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Ia menggantikan Sri Sulsilawati.
Sri Sulsilawati bergeser menjadi Kepala Dinas Pertanahan. Sedangkan posisi Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh Mahyuddin yang dulunya menjabat Kepala Diskominfo.
Sementara posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya dipegang oleh Aryati Puspasari saat ini lowong. Begitupula dengan Kepala Dinas Sosial dan Diskominfo yang dulu masing-masing dijabat oleh Aulia Arsyad dan Mahyuddin.
Ketiga jabatan lowong itu akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Lelang jabatan akan digelar untuk menentukan pejabat definitif. (*)
Kementrian Agama RI
Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi
Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.
“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar
Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.
Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.
Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.
“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.
-
Politics4 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
7 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login