AKBP Erwin Syah Pimpin Upacara Sertijab 3 Kapolsek Jajaran Polres Sidrap

Published

3 tahun ago

25 Januari 2023

KitaSulsel, Sidrap – Kapolres Sidrap Polda Sulsel AKBP Erwin Syah. S.I.K , memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) 3 (Tiga) Kapolsek di jajaran Polres Sidrap

Kegiatan yang dilangsungkan dihalaman Mapolres Sidrap, Rabu (25/01/2023) yang dikuti oleh Wakapolres Sidrap KOMPOL M. Akib, para PJU, Para Kapolsek, Perwira Staf, anggota Polres Sidrap, dan ASN serta Bhayangkari.

Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah. S.I.K mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan dinamika organisasi dan dalam rangka pembinaan karir personel di lingkungan Polri.

“Dengan adanya mutasi, dan promosi jabatan. Diharapkan, menciptakan semangat dan suasana baru di lingkungan organisasi, sehingga muncul gagasan, dan inovasi, serta kreativitas baru, yang mampu meningkatkan kinerja, dan prestasi lebih baik,” ujar AKBP Erwin.

Ia juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru serta terima kasih kepada pejabat lama atas loyalitas dan dedikasinya selama bertugas di Polres Sidrap

Selanjutnya, Kapolres Sidrap berpesan kepada pejabat baru dan lama agar segera menyesuaikan diri ditempat baru dan menjalankan tugas dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Kapolsek dan anggota diharapkan dapat menjadi cooling system terhadap situasi diwilayahnya masing masing. Selain itu dalam penegakan hukum harus professional dan terus lakukan operasi kemanusian,” terang Kapolres.

Kepada seluruh personel Polres Sidrap, Erwin juga berpesan untuk selalu bersyukur dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Jaga kesehatan dan kekompakan. Kepada anggota untuk saling mengingatkan dan bersinergi untuk menuju Polri yang lebih baik,” pungkasnya.

Adapun para Kapolsek yang mutasi yaitu Kapolsek Maritengngae AKP A. Mappahairul digantikan oleh IPTU H. Alwi. S.Pd, selanjutnya menjabat sebagai Kapolsek Panca Lautang AKP Fatahuddin Burhanuddin. SH, M.Hum, menggantikan AKP Muhammad Irsal Syarifuddin. SH sedangkan Kapolsek Baranti di jabat oleh AKP Mursalim. S.Sos, MH menggantikan IPTU Amran Adam

Pelaksanaan Upacara Sertijab tersebut sesuai dengan keputusan Kapolda Sulsel yang tertulis melalui TR Nomor : Kep : 25 / I / 2023 tanggal 13 Januari 2023 Tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Perwira Polri di Jajaran Polda Sulsel. (win)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

1 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.